by

Kisruh Pemprov Sulsel Menunggak Membayar Kontraktor, Mulawarman: Gubernur Nurdin Bohong Besar

Mulawarman (ist)

Smartcitymakassar.com – Makassar. Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah (NA) angkat bicara terkait tudingan sejumlah kontraktor yang menggarap proyek fisik maupun pengadaan di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang hingga saat ini belum terbayar.

Diduga, pembayaran tidak dilakukan oleh Pemprov Sulsel, karena kas keuangan kosong. Padahal tanggungjawab pekerjaan telah diselesaikan pada awal Desember 2020.

‘FooterBanner’


Menanggapi tudingan tersebut, Nurdin menegaskan bahwa Pemprov Sulsel memiliki kas yang cukup besar untuk menyelesaikan pembayaran tersebut. Hanya saja, tambah Nurdin, ia enggan membayar para kontraktor jika pengerjaan proyek dinilai tidak sesuai sesuai ketentuan.

“Gak benar itu, gak benar, uang kita banyak, cuman rekanan maunya dibayar tapi kualitas kerjanya gimana? Kan Saya minta semua sebelum dibayar cek kualitas kerjanya, kalau gak bagus ngapain harus dibayar,” tutur Nurdin Abdullah, Senin (11/1/2021).

Nurdin sendiri enggan berkomentar terkait ada tidaknya pengerjaan proyek yang dinilai memiliki kualitas yang buruk. Namun, Tambah Nurdin, Pemprov Sulsel akan mempercepat proses pembayaran kepada kontraktor yang menyelesaikan pengerjaan proyek dengan kualitas bagus.

“Jangan bilang tidak bagus, yang penting itu saja persoalannya, kalau yang lain malah kita dorong untuk kita suruh bayar,” ungkap Nurdin.

Hal ini bertolak belakang dengan apa yang dibeberkan Kepala Bidang Pemberdarahan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Salehuddin.

Salehuddin mengatakan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki utang terhadap kontraktor dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini disebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mencapai target.

Diketahui Pemprov Sulsel belum membayar upah para kontraktor yang telah menyelesaikan pengerjaan di tahun 2020 lalu, begitupun dengan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).

Hal itu dikatakan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Salehuddin.

Ia menjelaskan target PAD Sulsel 2021 yakni sebesar Rp4,1 triliun, namun total PAD Sulsel hanya mencapai Rp3,8 triliun, yang artinya minus Rp238 miliar lebih.

“Makanya pembayaran terhambat, karena capaian PAD ini. Tunggakan kita kepada rekanan sekitar Rp200 miliar. Belum ada lagi TPP yang juga tak bisa dibayarkan, karena sumber anggarannya dari PAD juga,” kata Salehuddin.

Salehuddin merinci sebanyak Rp200 miliar tunggakan yang harus dibayarkan kepada kontraktor, dan Rp70 miliar untuk TPP. Sehingga totalnya Rp270 miliar.

Selain itu, realisasi PAD juga rendah lantaran transfer dari pusat juga rendah. Seperti untuk pajak rokok yang hanya tercapai 74,51 persen. Dari target Rp898 miliar hanya tercapai Rp669 miliar.

Begitupun, lanjut Salehuddin, Dana Bagi Hasil untuk tahun ini juga ikut mengalami penurunan dengan minus hampir mencapai Rp79 miliar.

BACA JUGA:  Sekprov Pimpin Rapat Internal Korpri Provinsi Sulsel

“Harusnya kita dapat Rp352 miliar. Tetapi yang masuk dan ditransfer pusat hanya Rp272 miliar. Memang dari pusat sedang defisit, yang berpengaruh ke daerah,” jelasnya.

Menanggapi hal ini, pemerhati sosial dan jurnalis senior, Mulawarman mengatakan Gubernur Sulsel berbohong besar kalau ada banyak uang Pemprov, karena 3 hari sebelumnya Kadis mengatakan semua itu terjadi karena APBD Sulsel defisit akibat PAD Sulsel tidak capai target.

Kedua, kata Mulawarman, Gubernur Nurdin kembali mempermalukan bawahannya atau pejabatnya di publik. Karena proyek yang tidak terbayar itu adalah proyek yang seluruhnya sudah selesai, dan sisa dibayar. Karena mereka pengusaha yang mengerjakannya, seluruhnya sudah mendapatkan Surat Perintah Membayar (SPM) dari masing-masing Kepala Dinas dimana proyek itu dikerjakan.

“Artinya, proyek itu sudah tidak bermasalah, sudah benar, gak ada yang salah. Karena sudah melalui berapa jenjang pengawasan, mulai dari PPK, konsultan teknik, pengawas pelaksana tehnik, penerima barang dan kadis ——- Kontraktor tidak bisa mendapatkan SPM kalau para pengawas itu mengatakan proyeknya ada yang tidak benar atau para pengawas itu tidak memberikan rekomendasi persetujuaan pembayaran ke Kadis. Artinya Gubernus sangat salah, kalau baru ngomong kualitas proyek tidak bagus, di saat para kontraktor sudah mendapatkan SPM — Pernyataan itu jelas merupakan upaya Gubernur lari dari tanggungjawabnya”, kata Mulawarman saat dihubungi, Senin (11/1)

Ketiga, kata Mulawarman, pernyataan Gubernur Nurdin Abdullah itu jelas membantah jargonnya selama ini bahwa dia membantu pengusaha kecil untuk naik kelas dan sebagainya.

“Menurut informasi di Pemprov, jumlah paket proyek yang tidak terbayarkan lebih dari 500 paket proyek yang mayoritas proyek PL (Penunjukan Langsung). Berarti ada 500 pengusaha, pengusaha itu biasanya melibatkan 2 sampe 5 pekerja —- Berarti melibatkan 2000 pekerja. Itu artinya ada 2500 orang yang terganggu ekonomi rumah tangganya akibat ketidaktahuan Gubernur mengelola APBD nya”, beber Mulawarman

Kerena ketidaktahuan, jelas Mul, Gubernur Nurdin itu, ekonomi Sulsel dipastikan mengalami pertumbuhan ekonomi yang tidak menjanjikan.

Gubernur Nurdin Abdulah, kata Mul, kaget mengelolah dana APBD Sulsel yang triliunan rupiah, karena selama 10 tahun Nurdin Abdullah hanya mengelola anggaran 200 sampe 500 miliar APBD Bantaeng.

“Saya meminta Nurdin Abdullah berhenti berbohong dan berhenti mempermalukan pejabatnya di depan publik. Tetapi yang utama berhentilah membangun citra, karena rakyat kita bukan lagi rakyat yang bodoh, rakyat sudah pintar, tau mana yang pencitraan dan bukan pencitraan”, pungkas Mulawarman. (Ar)

‘PostBanner’

Comment