by

Ini Alasan Pemprov Sulsel Menunggak Rp270 Miliar ke Kontraktor

Kantor Gubernur Sulsel

Smartcitymakassar.com – Makassar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memiliki utang terhadap kontraktor dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini disebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mencapai target.

Diketahui Pemprov Sulsel belum membayar upah para kontraktor yang telah menyelesaikan pengerjaan di tahun 2020 lalu, begitupun dengan Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP).

‘FooterBanner’


Hal itu dibeberkan oleh Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Salehuddin.

Ia menjelaskan target PAD Sulsel 2021 yakni sebesar Rp4,1 triliun, namun total PAD Sulsel hanya mencapai Rp3,8 triliun, yang artinya minus Rp238 miliar lebih.

“Makanya pembayaran terhambat, karena capaian PAD ini. Tunggakan kita kepada rekanan sekitar Rp200 miliar. Belum ada lagi TPP yang juga tak bisa dibayarkan, karena sumber anggarannya dari PAD juga,” kata Salehuddin.

Salehuddin merinci sebanyak Rp200 miliar tunggakan yang harus dibayarkan kepada kontraktor, dan Rp70 miliar untuk TPP. Sehingga totalnya Rp270 miliar.

Selain itu, realisasi PAD juga rendah lantaran transfer dari pusat juga rendah. Seperti untuk pajak rokok yang hanya tercapai 74,51 persen. Dari target Rp898 miliar hanya tercapai Rp669 miliar.

BACA JUGA:  Siapkan Pengungsian untuk Korban Gempa Bumi di Sulbar, Widi: Semoga Ini Bisa Membantu

Begitupun, lanjut Salehuddin, Dana Bagi Hasil untuk tahun ini juga ikut mengalami penurunan dengan minus hampir mencapai Rp79 miliar.

“Harusnya kita dapat Rp352 miliar. Tetapi yang masuk dan ditransfer pusat hanya Rp272 miliar. Memang dari pusat sedang defisit, yang berpengaruh ke daerah,” jelasnya.

Kendati, dirinya berharap agar para kontraktor dan pegawai dapat mengerti dengan kondisi saat ini. Sementara saya dikonfirmasi mengenai dana simpanan mas daerah, ia menyebut bahwa dana tersebut diperuntukkan untuk kegiatan lain.

Pihaknya berjanji pembayaran akan dilakukan paling lambat akhir Januari mendatang. “Pak gubernur juga sudah perintahkan agar secepatnya dibayar. Mudah-mudahan pekan ke empat Januari sudah dibayarkan. Kami juga tunggu hasil review dari Inspektorat Sulsel,” pungkasnya. (Ar)

‘PostBanner’

Comment