by

Dewan Soroti Tingkah-Laku Pj Wali Kota Makassar Soal Lelang Jabatan Eselon, Ada Apa?

Ilustrasi Lelang Jabatan.(int)

Smartcitymakassar.com – Makassar. Diakhir masa jabatannya, Pejabat (Pj) Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin akan menggelar lelang jabatan eselon II. Hal tersebut langsung mendapat kritikan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.

Misalnya, anggota komisi A, Azwar. Dia mengkiritisi sikap Rudi Djamaluddin yang kekeh menggelar lelang Jabatan untuk 11 eselon II di akhir masa jabatannya.

‘FooterBanner’


Padahal sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian telah menyebarkan Surat Edaran dengan nomor 820/6923/SJ, yang diterbitkan 23 Desember 2020 tentang larangan kepada Kepala daerah untuk melakukan pergantian jabatan atau mutasi hingga dilantiknya Kepala Daerah terpilih di Pilkada 2020.

“Tidak cocok ini pak Pj, mestinya dia tahu etika pemerintahan. Dia ini hanya pejabat sementara dan Insya’ Allah, tidak lama lagi Wali Kota terpilih akan dilantik”, jelas Azwar, Selasa (29/12/2020).

“Kan ada edaran dari Mendagri, harusnya, ini pak Pj harus tunduk dan patuh, serta mesti dilaksanakan oleh pemerintah daerah”, tambah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Makassar itu.

Bukan hanya itu, Azwar menyebutkan bahwa Rudy Djamaluddin harusnya tahu diri akan posisinya sebagai pejabat sementara. Jika lelang jabatan tersebut dilakukan menjelang pergantian pucuk pimpinan, itu bisa mengacaukan sistem pemerintahan itu sendiri. Sehingga lagi – lagi yang dikorbankan adalah masyarakat.

“Etika pemerintahan itu mestinya dia tahu diri. Perangkat pemerintahan itu mesti ada chemistry antar semua tingkatan, agar sinergitas kerja bisa maksimal. Jika sekarang mengangkat pejabat, kemungkinan bisa tidak punya chemistry dengan Wali Kota terpilih”, terang Azwar

BACA JUGA:  Andi Sudirman Doakan Kesembuhan AGH Sanusi Baco

“Apalagi jika dia (Pj) memasang orang-orang yang tidak chemistry dengan Walikota terpilih, maka malah akan merugikan masyarakat Makassar”, tambahnya lagi

Senada dengan Kasrudi, yang juga anggota komisi A DPRD Kota Makassar. Menurut Kasrudi, kebijakan Rudy Djamaluddin untuk melakukan lelang jabatan di akhir masa jabatannya tidak penting.

Pasalnya, akan ada kepala daerah baru yang akan mengisi jabatnnya. Ditambah lagi, saat ini Makassar disibukkan dengam bencana banjir dan pandemi Covid-19.

“Harusnya Pj Wali Kota fokus saja tangani banjir dan pandemi Covid-19, tidak usah dulu utak – atik jabatan”, tegas Kasrudi saat dihubungi oleh awak media. Selasa (29/12/2020).

Bahkan, Kasrudi menyebutkan, orang yang tepat melakukan lelang jabatan adalah Wali Kota Makassar definitif, yang terpilih pada Pilkada 2020, 9 Desember, lalu.

“Biarkan nanti Wali Kota baru yang lakukan lelang jabatan, karena nantinya, visi – misi Wali Kota definitif belum tentu sama dengan Pj sekarang”, pungkas Kasrudi.

Sekedar diketahui, Pj Wali Kota Makassar, Rudy Djamaluddin mengakui hanya melakukan pengisian post jabatan yang kosong demi percepatan pelayanan kepada warga Kota Makassar. (As)

‘PostBanner’

Comment