by

PKPT IPMIL Raya UPRI: RUU Omnibus Law Cipta Kerja untuk Kepentingan Siapa?

PKPT IPMIL Raya UPRI: RUU Omnibus Law Cipta Kerja untuk Kepentingan Siapa? (Ist)

smartcitymakassar.com – Makassar. Diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (5/10/2020), telah mengetok palu tanda disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 masa persidangan I 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta

Ketua Bidang Aksi dan Advokasi PKPT IPMIL RAYA UPRI safwan mengatakan disahkannya RUU OmnibusLaw Cipta Kerja menjadi UU membuat rakyat indonesia terzholimi oleh keputusan tersebut

‘FooterBanner’


“Contohnya saja UU ketenegakerjaan No. 13 Tahun 2003 tentang kewenangan perusahaan untuk memberikan surat peringatan sebelum melakukan PHK itu dihapuskan di RUU Omnibuslaw cipta kerja yang sekarang telah sah menjadi UU”, tegasnya, Rabu (7/10)

Ia menambahkan “UU Omnibuslaw Cipta Kerja yang disahkan itu kemudian sangat merugikan buruh/pekerja karena perusahaan dapat melakukan PHK tanpa melalui peringatan terlebih duhulu dan inilah salah satu ke khzoliman dalam bentuk peraturan yang sangat merugikan rakyat indonesia bukankah seharusnya uu Omnibuslaw ini menjadi harapan masyarakat indonesia dalam upaya mensejahterakan rakyat

BACA JUGA:  Danny-Fatma ke Relawan: Jaga Terus Kekompakan dan Semangat Menuju Kemenangan

Seperti apa yg telah di amanahkan Dalam Pasal 27 (2) UUD 1945 berbunyi : “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Pasal ini tentunya berbicara tentang perlindungan dan hak Warga negara Indonesia dalam hal pekerjaan dan keseluruhan penunjang kehidupan, dengan ukuran kriterianya adalah layak bagi kemanusiaan”, tutupnya. (Tbr)

‘PostBanner’

Comment