by

Coretan Redaksi: Politik “Gorengan” Pilkada

Ilustrasi Pilkada

Smartcitymakassar.com – BARANGKALI setiap ada momen pemilihan, baik Pilpres, Pilgub atau pemilihan Walikota/Bupati (Pilkada), kita bisa jadikan barometer untuk menakar sampai sejauh mana kedewasaan politik dan berdemokrasi bangsa kita. Pasalnya dimomen seperti inilah “karakter” dan syahwat kekuasaan dari elite politik  dan cara kita (baca: rakyat kebanyakan) memaknai arti demokrasi dipertunjukkan dengan vulgar dan nyaris telanjang.

Setiap momen pemilihan dalam konteks sistem demokrasi, sejatinya adalah “alat rakyat” untuk menunjuk para “pelayan”  sekaligus menjadi “palu vonis” untuk menghukum elite yang tidak menjadikan rakyat sebagai “tuan” selama para elite itu diberi amanah. Setiap momen pemilihan, sejatinya adalah tanda bahwa rakyat menjadi pemegang daulat penuh atas nasib bangsa dan negara ini ke depan.

‘FooterBanner’


Namun bagaimana pun sebuah sistem demokrasi yang sehat dan dewasa memang memerlukan banyak prasyarat agar mampu berdiri tegak. Salah satunya adalah terbitnya sebuah kesadaran rasional warga negara serta kemampuan masyarakat untuk meletakkan politik sebagai sebuah tahapan untuk menuju kesejahteraan bersama.

Dengan demikian, sebuah momen pemilihan hanyalah sekedar tahapan, bukan tujuan. Namun, di negara yang memang masih belajar meletakkan demokrasi sebagai sebuah sistem politik bernegara, agaknya perilaku “aneh” dan kontradiktif memang masih berseliweran di tengah sebuah ajang yang disebut Pilkada.

BACA JUGA:  Menggelar Diskotik ke 4, Komunitas Peradaban Makassar Bahas Rekam Jejak Wali Kota Makassar dari Masa ke Masa

Hal yang paling menonjol dalam setiap momen ini adalah bagaimana para elite politik kita bermanuver dengan gaya “Machiavelli”. Menghalalkan segala macam cara untuk meraih tampuk “basah” kekuasaan. Politik pilkada kita masih sangat mengedepankan syahwat kekuasaan. Sebuah politik untuk meraih privilege serta politik bergaya aristocrat berbungkus demokrasi.

Inilah yang menjadikan politik pilkada kita lebih banyak mempertontonkan “politik gorengan”. Politik yang hanya menjadikan isu-isu artifisial seperti menjual sentimen seperti dendam pribadi, suku, agama sebagai alat “gorengan”. Alih-alih membuat kesadaran politik masyarakat terbangun, politik “gorengan” pilkada cenderung memperkokoh “kebodohan” rakyat karena senantiasa digiring untuk saling membenci dan memaksa kita untuk ikut membenci. Semoga kecerdasan publik lebih kuat dari “gorengan” Pilkada semacam itu. (MG)

‘PostBanner’

Comment