by

Demi Balas Jasa Pilgub, Nelayan Kodingareng Merasa Dikorbankan

Nelayan Kodingareng harap Gubernur Sulsel cabut izin penambangan pasir.(ist)

Smartcitymakassar.com – Makassar. Polemik proyek tambang pasir laut yang menyengsarakan warga Pulau Kodingareng saat ini terus mendapat perhatian publik.

Bahkan, berbagai organisasi masyarakat (Ormas) saat ini juga masih terus mendesak Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah untuk menghentikan tambang pasir tersebut dan sekaligus mencabut seluruh izin tambangnya.

‘FooterBanner’


Misalnya, Aliansi Selamatkan Pesisir, hingga saat ini masih mendampingi nelayan dan terus mendesak mantan Bupati Bantaeng itu segera mencabut izin tambang pasir. Pasalnya, telah memberi dampak buruk bagi kehidupan keluarga nelayan dan masyarakat di Pulau Kodingareng.

Sementara, masyarakat Pulau Kodingareng melihat sikap Gubernur Sulsel yang tidak peka terhadap dampak tambang pasir laut. Nurdin Abdullah pun tidak pernah memenuhi undangan warga nelayang untuk berdialog.

Maka dari itu, warga menilai jika cara Nurdin Abdullah melindungi perusahaan tambang pasir laut yang pemiliknya diduga memiliki hubungan baik dengan anaknya, Fathul Fauzi Nurdin dan dirinya sendiri.

“Semua orang tahu pak apa hubungan PT Banteng Laut Indonesia dengan Gubernur Sulsel, wajar kami nelayan miskin yang selalu dikorbankan”, tegas rusman, nelayan pancing Pulau Kodingareng.

BACA JUGA:  Polres Luwu Timur Kembali Melaksanakan Ops Yustisi Disipilinkan Warga

Selain itu, Rusman menegaskan, pendapatan perusahaan dari proyek tambang pasir laut untuk proyek MNP pasti sangat besar. Sehingga menurutnya, Gubernur Sulsel lebih memilih perusahaan dari pada para nelayan dan masyarakat Pulau Kodingareng.

“Kami ini hanya nelayan kecil. Hilangnya tempat kami mencari ikan tidak akan dipedulikan oleh Pak Nurdin Abdullah. Kami terus dikorbankan untuk perusahaan tambang itu”, jelasnya.

Untuk itu, lanjut Rusman, para nelayan dan perempuan di Pulau Kodingareng tidak akan berhenti menolak tambang pasir laut.

“Kami semua nelayan di Pulau Kodingareng tidak akan berhenti menolak tambang pasir laut. Pak Nurdin Abdullah juga akan menyesal telah memberikan izin tambang di wilayah tangkap kami”, pungkasnya.

Dari informasi yang didapa dari WALHI Sulsel, para nelayan di Pulau mengalami kerugian mulai dari 300.000 sampai 1.000.000 juta rupiah per hari.(*As)

‘PostBanner’

Comment