by

Sempat Bentrok dengan Aparat, Ratusan Mahasiswa dari Berbagai Elemen Menggelar Unjuk Rasa di Depan DPRD Sulsel

Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan DPRD

Smartcitymakassar.com – Makassar. Ratusan mahasiswa yang tergabung dari berbagai elemen menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Provensi Sulsel, Kamis (24/09/20)

Aksi unjuk rasa yang digelar oleh para mahasiswa ini memperingati 60 tahun lahirnya UU Pokok Agraria No. 5 tahun 1960 sekaligus mereka memperingati hari Tani Sedunia yang ditetapkan oleh presiden Soekarno tanggal 26 Agustus 1963 no 1969 tahun 1963.

‘FooterBanner’


Mahasiswa juga mengatakan enam puluh tahun lalu UU PA menjadi landasan politik umum agraria nasional yang telah tercantum hukum agraia kolonial dan prektek feodalisme selama penjajahan.

Mereka juga menuntut perlunya keadilan struktur agraria dan hak atas tanah untuk kehidupan rakyat yang lebih baik.

Namun mahasiswa mengatakan faktanya dalam perjalanan UU PA justru mengkhianati tujuan kelahirannya.

Dalam orde baru selama 32 tahun, Soehati menjalan praktek kebijakan yang sangat liberal dan melahirkan struktur agraria yang tidak adil yang terus menjadi akut dan kronik yang berdampak pada ketidakadilan struktrural.

Menurut mahasiswa, pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, perbaikan yang diharapkan tak kunjung membaik. Bahkan lahirnya Omnibus Law, RUU Cipta kerja dinilai sangat kapitalistik dan sangat bercorak neolib.

BACA JUGA:  Tanggapi Keluhan Warga Layang, Danny: Inshaa Allah Kejayaan RT/RW, Penasehat Wali Kota, Pemandi Jenazah, dan Guru Ngaji akan Kembali

Maka dari itu mahasiswa menyatakan sikap untuk menolak dan batalkan Omnibus Law, jalankan agenda reforma agraria sejati, hentikan kriminalisasi dan pembungkaman demokrasi gerakan rakyat, tolak dan cabut UU yang tidak pro rakyat dan lingkungan, wujudkan pendidikan dan kesehatan gratis, sahkan RUU PKS dan RUU PRT serta RUU masyarakat adat, cabut dwifungsi Abri dan hentikan praktek kekerasan aparat, revisi Perda RZWP3K yang mengalokasikan ruang tambang dan reklamasi, legalkan dan lindungi pemukiman rakyat miskin perkotaan, berikan hak menentukan nasib sendiri sebagai penghormatan atas kedaulatan dan hak azasi serta keadilan bagi semua bangsa tak terkecuali untuk Papua, tolak aturan parkir elektonik dan MPOS di kota Makassar.

Untuk diketahui, setelah melakukan unjuk rasa di DPRD Sulsel, rombongan mahasiswa kemudian bergerak ke Polrestabes Makassar untuk menuntut pembebasan beberapa mahasiswa yang sempat diamankan aparat. Memang dalam unjuk rasa ini sempat terjadi gesekan antara mahasiswa dengan aparat keamanan sehingga beberapa mahasiswa diamankan aparat kepolisian (Hd)

Berikut video bentrok mahasiswa dengan aparat:

‘PostBanner’

Comment