by

(Opini) Pilkada Serentak di Tengah Ancaman Covid 19: Sense of Crisis Keselamatan Rakyat atau Kontestasi Pilkada

Keterangan Foto: Asrullah, SH. (Ist)

Oleh: Asrullah, SH.

Smartcitymakassar.com – Makassar. Pilkada serentak tahun 2020 rencananya akan dilaksanakan pada 9 Desember mendatang. Tahapan Pilkada pun telah melalui fase pendaftaran di KPU dan akan memasuki fase kampanye hingga pemilihan calon Bupati/Walikota/Gubernur di masing-masing daerah konstituen.

‘FooterBanner’


Namun, keputusan untuk tetap melaksanakan pilkada serentak di tengah meroketnya Covid 19 sebagai langkah fatalistik dan menuai banyak kritikan serta penolakan dari berbagai pihak, mulai dari MUI Pusat, Pakar Epidemiologi, ormas ormas besar Muhammadiyah, NU, KAMI dan lembaga pemerhati pemilu, Perludem.

Pasalnya, di tengah meluasnya pandemi Covid 19, Pemerintah dan KPU tetap melaksanakan Pilkada serentak sekalipun telah ada regulasi terkait protokol kesehatan, namun pada in konkreto regulasi tersebut terdapat banyak pelanggaran dan ketidaktegasan dari aparatus law enforce protokol kesehatan, terlebih Pilkada mahfum dipahami berjodoh dengan pengumpulan massa yang besar pada setiap eventnya. Hal ini justru dapat menjadi klaster raksasa penyebaran Covid 19 di 270 daerah di tanah air.

Pelaksanaan pilkada serentak sebagai transisi goverment di daerah untuk menjaga kesinambungan dan sirkulasi pemerintahan agar kontinu dan demokratis, hal tersebut penting karena bertautan dengan agenda pembangunan daerah. Tetapi agenda pembangunan daerah haruslah relevan dan kohesif dengan spirit kepentingan masyarakat dan upaya menjaga keselamatan jiwa masyarakat, khususnya memaintenance kesehatan masyarakat secara kolosal dan fundamen apalagi di tengah meluasnya pandemi Covid 19.

Tentu situasi ini harus menjadi konsen bersama dengan jiwa konstitusionalisme dan nafas konstitusionalisme untuk arif mendudukkan prioritas amalgamasi kebijakan dari pemerintah sesuai amanat konstitusi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Oleh karena Itu, melihat situasi yang semakin genting, penting untuk mengkonsolidasi kebijakan dan komando yang lebih tegas dari Pemerintah Pusat akan keberpihakan terhadap masa-masa krisis seperti saat ini. Utamanya berkenaan dengan kebijakan yang mengarusutamakan keselamatan jiwa warga masyarakat termasuk penyelenggara pilkada dan calon kepala daerah yang berkontestasi saat ini.

BACA JUGA:  Milenial Perempuan Antusias di Kampanye Dialogis Fatma Rusdi

Teranyar, 3 Komisioner KPU RI positif Corona termasuk ketua KPU RI, dan puluhan anggota Bawaslu Kab/Kota se Indonesia Positif Covid. Belum lagi pelanggaran protokol kesehatan ramai-ramai dilanggar 243 bakal pasangan calon. Pada masa pendaftaran pasangan calon pada 4 – 6 September lalu diwarnai pelanggaran protokol Covid-19. Bawaslu bahkan mencatat 316 Bapaslon dari 243 daerah melakukan pelanggaran.

Oleh karena itu, Saya mengusulkan kepada Presiden untuk mengambil Hak Konstitusional Istimewa mengeluarkan Perppu Pilkada sebagai revisi UU Pilkada yang telah ada untuk memasukkan klausa penundaan Pelaksanaan pilkada hingga situasi pandemi membaik dan klausa adaptasi protokol kesehatan secara rigid sebagai transisi menuju keadaan normal kembali. Kedua, memasukkan norma peralihan Transterrecht pasca situasi pandemi agar regulasi Pilkada tidak mengalami kevakuman hukum.

Kearifan, kejernihan dan kelurusan hati dan pikiran dari semua stakeholder KPU, Pemerintah, dan DPR terhadap situasi krisis dan pelik ini. Setiap keputusan dan kebijakan dari Pemerintah tentulah akan memberikan akibat pada masyarakat. Untuk itulah, menunda pelaksanaan tahapan Pilkada serentak tahun 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati sebagai opsi terbaik saat ini untuk melawan penyebaran Covid 19 yang semakin massif dan sistemik.

Ucapan Janji Presiden Joko Widodo yang mengarusutamakan Kesehatan kita akan tagih dan lihat dalam postur kebijakan kedepannya, apakah benar-benar mengarusutamakan kesehatan atau tidak, yang jelas syahadat penegakan amanah konstitusi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpa darah Indonesia akan terus kita gemakan**

(Ketua Departemen Humas PP LIDMI dan Kabid Hukum Madani Institute CIS)

(Isi tulisan ini adalah tanggung jawab Penulis)

‘PostBanner’

Comment