by

Pedagang di Kanrerong Mengeluh Soal Pembayaran Sewa, Nurul Hidayat: Harusnya Itu Gratis

Anggota DPRD Kota Makassar, Nurul Hidayat.(ist)

Smartcitymakassar.com – Makassar. Komisi B, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar akan melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) besama dengan Dinas Koperasi Kota Makassar terkait dugaan Pungutan Liar (Pungli) di kawasan Kanrerong Karebosi Jalan Kartini.

Anggota Komisi B bidang Keuangan dan Ekonomi, Nurul Hidayat menjelaskan jika pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi terkait adanya dugaan Pungli di kawasan tersebut.

‘FooterBanner’


“Kita nanti akan turun, intinya kalau tidak ada tindak lanjut dengan laporan ini”, jelas Nurul.

Hal tersebut dilakukan, setelah adanya laporan sejumlah pedagang yang harus membayarkan sewa lapak hingga Rp6 – 8 juta pertahun kepada pengelola.

Bahkan, keluhan tersebut mulai bermunculan lantaran dianggap sangat mahal.Apalagi, saat ini masa Covid-19 di Kota Makassar.

Untuk itu, Nurul menegaskan, mestinya lapak – lapak tersebut digratiskan sebagai konsekuensi penggantian lapak pedagang kaki lima yang sebelumnya berlokasi di Jalan Sunu samping Masjid Al-Markaz.

BACA JUGA:  Ketua RT Kelurahan Mandala: Tak Ada Pilihan Lain, Danny-Fatma Pasangan Impian Kota Makassar

Akan tetapi, kuat dugaan sewa lapak dilakukan setelah para pedagang yang mendapat kompensasi menyewakan lapaknya kepada pedagang lain sehingga hal ini kemudian mulai lumrah dilakukan.

“Laporannya kan begitu, banyak awal mulanya pedagang ini yang sewakan, mulaimi banyak disewakan juga, tapi itu semestinya harus gratis”, pungkas legislator fraksi partai Golkar Makassar itu.

Sekedar diketahui dari hasil laporan, setidaknya ada sebanyak 220 kios yang terpakai, dimana sebagian besar diantaranya dicurigai bermasalah, mulai dari penyewaan hingga adanya indikasi dugaan jual beli kios.(*As)

‘PostBanner’

Comment