by

Mahasiswa Gelar Aksi Unjuk Rasa, Pembebasan Tanah Bandara Lutra Dilaporkan ke Kejati Sulsel

Gelar Aksi Unjuk Rasa, Pembebasan Tanah Bandara Lutra Dilaporkan ke Kejati Sulsel (int)

Smartcitymakassar.com – Makassar. Perhimpunan Pergerakan Mahasiswa (PPM Sul-sel) melakukan aksi unjuk rasa depan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dalam rangka melaporkan secara resmi dugaan KKN dalam pembelian/pembebasan tanah bandar Udara Andi Djemma Kabupaten Luwu Utara, Selasa (8/10/2020).

Komandan aksi Sahril mengatakan, laporan pihaknya berdasar adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Selatan (BPK RI SUL-SEL), bahwa penganggaran Belanja Modal atas Pembelian/Pembebasan Tanah untuk Perpanjangan Landasan Bandara Udara Andi Djemma Sebesar Rp11.201.212.639,00 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab Luwu Uatara pada Tahun Anggaran 2019, Terdapat Indikasi Tindak Pidana Korupsi.

‘FooterBanner’


Berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap belanja modal dengan penambahan aset tetap, terdapat kesalahan atas penganggaran belanja modal pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp11.201.212.639,00 yang peruntukannya untuk membiayai pembangunan aset milik instansi vertikal melalui hibah.

Diketahui bahwa sumber dana untuk penganggaran pengadaan/pembebasan lahan bandara (tidak termasuk biaya atk, honor dan biaya penunjang lainnya) tersebut berasal dari bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Penganggaran bantuan tersebut mengalami perubahan dari sebesar Rp6.000.000.000,00 menjadi Rp10.764.913.800,00

BACA JUGA:  Pria Pelaku Curat Diamankan Anggota Resmob Polda Sulsel

Menurut Sahril, pada tanggal 4 Desember 2019 Bupati Luwu Utara menerbitkan SK Bupati Luwu Utara Nomor 188.4.45/650/XII/2019 tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Luwu Utara kepada Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. SK tersebut berisikan hibah tanah yang terletak di Kelurahan Bone Kecamatan Masamba seluas 47.360m² dengan nilai perolehan Rp10.760.260.709,00. Berdasarkan hal tersebut terdapat selisih antara nilai SK dengan nilai yang tercatat pada persediaan sebesar Rp440.951.930,00.

Maka dari itu kami dari perhimpunan pergerakan mahasiswa sulawesi selatan (PPM SUL-SEL) menyatakan sikap dengan tegas:

1.Usut tuntas adanya dugaan mark up anggaran pembebasan lahan.

2.Meminta kejati sul-sel mendalami adanya kesalahan penganggaran yang berpotensi,terkait adanya perbuatan melawan hukum

3.Mendesak kejati sul-sel memanggil Bupati dan Kadis PUPR terkait dalam pembebasan lahan bandar udara. (Ip)

‘PostBanner’

Comment