by

Fasum Jadi Ruko, Dewan Makassar akan RDP-kan

Fasum dan fasos (ilustrasi)

Smartcitymakassar.com – Makassar. Mengenai persoalan pengalihfungsian Fasilitas Umum (Fasum) milik Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang menjadi 10 unit rumah toko (Ruko) di Jalan Urip Simoharjo, Kecamatan Tello, Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Makassar akan menindaklanjutinya.

Diketahuu sebelumnya DPRD Kota Makassar melakukan sejumlah sidak di beberapa lokasi yang menjadi laporan warga dan ditemukan sebanyak 42 Fasum milik pemkot yang dialihfungsikan, salah satunya yang menjadi perhatian adalah 10 Ruko tersebut.

‘FooterBanner’


“Jadi nanti akan kami RDP-kan, kami sudah konfirmasi ke bagian hukum itu lahan, ternyata masih berproses di pengadilan, memangkan awalnya dikalah, tapi setelah kasasinya menang Pemkot,” ungkap anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, Kasrudi kepada wartawan.

Adapun kondisi Ruko tersebut masih dalam proses pembangunan dimana tinggi ruko diperkirakan mencapai empat lantai serta belum ditempati sama sekali.

Kasrudi mengatakan pihaknya akan menyurati oknum tersebut bersama pemerintah kota dalam waktu dekat untuk kemudian ditindaklanjuti.

Sedangkan anggota Komisi A lainnya, Rahmat Taqwa Qurais yang juga turun melakukan peninjauan mengaku heran mengapa bisa tiba-tiba ada bangunan di sana padahal lahan tersebut setelah dikonfirmasi jelas merupakan aset milik pemkot.

BACA JUGA:  Kapolda Sulsel Kunker ke Polres Soppeng

“Tanah itu adalah fasum yang terdaftar di Pemkot Makassar dan kami tidak mau tau bagaimana peralihannya yang jelas sampai hari ini masih fasum, kami mengkonfirmasi ke Kabag Hukum katanya itu bangunan atas nama Anton,” kata Rahmat.

Lebih lanjut dirinya meminta pemkot untuk lebih serius menyikapi hal ini, bangunan menurutnya telah cukup lama dibanguni jika melihat struktur ruko yang sudah hampir rampung sepenuhnya.

“Itu masih berproses di pengadilan harusnya itu tidak dibanguni bangunan. Keliatan sekarang dibanguni bangunan tempat itu,” pungkas Rahmat.

Sebagai informasi, sebelumnya pada Februari 2020 lalu, sebanyak 13 lapas atau kios di Pasar Segar diketahui masih menggunakan fasum Pemkot Makassar. Karena itu, dewan Makassar berencana akan membahas permasalahan tersebut agar tidak semakin berlarut-larut.

Anggota Komisi B DPRD Kota Makassar, Mario David, menjelaskan bahwa penyalahgunaan fasum tersebut memang telah masuk ke komisinya sejak tahun lalu melalui laporan Komisi C. Menurut dia, fasum seyogyanya untuk masyarakat luas sehingga tidak dibenarkan jika ada yang sampai dikomersialkan. (Ip)

‘PostBanner’

Comment