by

Penambang Tidak Patuhi SK Bupati Sidrap, AMPSB : Pemkab Harus Tegas, Kalau Perlu Cabut Izinnya

Keterangan Foto: Aktifitas tambang galian C di sungai Bila, Sidrap (Ist)

Smartcitymakassar.com – Sidrap. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidenreng Rappang (Sidrap) telah melakukan Rapat Forkopimda pada 18 Agustus 2020 lalu. Rapat tersebut membahas polemik tambang galian C yang beroperasi di sungai Bila, Kecamatan Pitu Riase, Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan (Sulsel).

Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Peduli Sungai Bila (AMPSB) melakukan pengaduan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sidrap terkait adanya aktivitas tambang yang sangat meresahkan warga sekitar sungai, terlebih karena dampak kerusakan lingkungan di sekitaran sungai semakin parah.

‘FooterBanner’


Rapat Forkopimda yang dihadiri langsung Bupati Sidrap, Kapolres, Dandim, Kadis KLHK Sidrap, dan Perwakilan pihak Provinsi Sulsel memutuskan bahwa seluruh aktivitas tambang galian C yang beroperasi di sungai Bila dihentikan sementara waktu.

Selain itu, para pelaku tambang harus bertanggung jawab untuk mereklamasi seluruh kerusakan yang ada di sungai Bila sesuai dengan surat keputusan yang ada.

Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup Kabupaten Sidrap, Haryani mengatakan, semua aktivitas tambang di sungai Bila dihentikan untuk sementara dan tidak boleh ada aktivitas penambangan sampai ada perbaikan atau reklamasi sungai Bila.

“Dari hasil pemantauan yang sempat didokumentasikan pada saat kunjungan tanggal 19 – 21 Agustus kemarin, masih ada penambang yang mengabaikan surat keputusan hasil rapat Forkopimda”, katanya saat dikonfirmasi via telpon.

Sementara, Ketua AMPSB, Andi Tenri Sangka menegaskan, mengingat surat Keputusan (SK) Bupati Sidrap Pertanggal 044 s/d 444/X/2018 lalu, tidak sesuai dengan upaya pengelolaan lingkungan pada dokumen UKL-UPL.

BACA JUGA:  Bupati dan Gabungan Ormas Islam Halau Pengikut Syiah di Takalar

Pasalnya, para penambang diberikan sanksi untuk melakukan reklamasi pemulihan lingkungan sungai Bila dan sanksi kedua para penambang seharusnya melakukan reklamasi atau pemulihan 90 hari setelah SK tersebut diterima itu tidak dilakukan.

“Namun sampai waktu yang telah diberikan bagi para penambang tersebut tidak melakukan pemulihan lingkungan sungai Bila seperti yang telah diperintahkan oleh pemerintahan melalui SK yang ada,” ujarnya.

Lanjut Andi Tenri, dari pelanggaran dan tidak mengindahkan keputusan Bupati Sidrap (04/10/2018) lalu, dan sampai sekarang masih melakukan aktivitas pertambangan lingkungan di sungai Bila.

Sedangkan sudah beberapa kali diperingatkan untuk berhenti dan melakukan reklamasi pemulihan lingkungan ditambah lagi dengan hasil rapat Forkopimda beberapa waktu lalu, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sidrap seharusnya mengambil langkah tegas dan mencabut Izin para penambang tersebut.

“Aliansi Masyarakat Peduli Sungai Bila (AMPSB) meminta kepada pemerintah Kabupaten Sidrap untuk segera mencabut izin serta mengadili para penambang yang merusak lingkungan sungai Bila dan tidak lagi mengeluarkan izin tambang karena tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Sidrap,” tutupnya**(AS)

‘PostBanner’

Comment