by

Soal Realisasi Anggaran Covid-19 Lutra yang Dipertanyakan Anggota Dewan, Ini Kata Pengamat

Muh. Saifullah (ist)

Smartcitymakassar.com – Masamba. Transparansi realisasi penggunaan anggaran penanganan Corona atau Covid-19 di Kabupaten Luwu Utara (Lutra), Sulawesi Selatan, kembali menjadi sorotan. Sebelumnya pada Juni 2020, puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Covid-19 menuntut kejelasan anggaran penanganan Covid-19 Rp 32,8 miliar di Lutra. Faisal Tanjung, dalam orasinya mendesak Pemkab Luwu Utara memperjelas penggunaan anggaran tersebut.

Diketahui, pada April 2020 Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, telah menjelaskan anggaran penanganan covid-19 di Luwu Utara hasil refocusing dan realokasi APBD 2020 senilai Rp 32.828.453.425 untuk membiayai tiga kegiatan penanganan covid-19, yaitu penanganan kesehatan Rp 22.184.829.925 (67,58%), penyediaan jaring pengaman sosial Rp 9.203.623.500 (28,03%) dan penanganan dampak ekonomi Rp 1.440.000.000 (4,38%).

‘FooterBanner’


Namun publikasi tentang realisasi anggaran masih menjadi pertanyaan publik saat ini.

Olehnya, kali ini anggota DPRD Luwu Utara Riswan Bibbi menilai, Pemkab Lutra selama ini tidak transparan dalam penggunaan aggaran sebesar Rp 32,8 miliar.

“Pemkab mestinya transparan terkait anggaran yang digunakan untuk penanganan Covid. Sudah berapa yang dibelanjakan dan rianciannya untuk apa-apa saja,” kata Riswan, Jumat (21/8/2020) kepada wartawan.

BACA JUGA:  Kumpul Bareng Petani dan Kepala Desa, Andi Etti Diskusi Ranperda Sistem Pertanian Organik

Menanggapi soal transparansi realisasi anggaran covid-19, menurut pengamat politik dari Pusat Kajian Politik dan Kebijakan Publik (PKPK), Muh Saifullah, Pemda Lutra memang seharusnya memberikan informasi ke publik secara berkala tentang realisasi anggaran tersebut.

“Apalagi KPK kan sudah keluarkan 3 surat edaran untuk mengimbau termasuk pemerintah daerah agar transparan dengan mempublikasikan kepada masyarakat terkait realokasi dan penggunaan anggaran dalam penanganan Covid-19,” kata Saifullah saat dihubungi via WhatsApp, Sabtu (22/8/2020).

Saifullah kemudian menyinggung soal Lutra yang juga akan melangsungkan Pilkada serentak Desember 2020 nanti. Ia menyarankan agar anggota dewan dan masyarakat mengawal penyaluran bansos yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dari kepala daerah petahana yang memanfaatkan bansos untuk perolehan simpati warga demi kepentingan politik praktis.

“Saya harap anggota dewan dan masyarakat mengawal Bansos termasuk dari anggaran covid. Ingat, KPK sudah tegaskan akan mengawal bansos agar tidak terjadi benturan kepentingan dari kepala daerah petahana, jadi bantulah KPK mengawal itu dan kalau ada bukti, laporkan ke KPK,” pungkas putra keturunan Lutra ini. (Hd)

‘PostBanner’

Comment