by

Kontroversi Omnibus Law, Berikut Selengkapnya RUU Cipta Kerja Ketenagakerjaan

OmniBus Law (ilsutrasi)

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Jumat pekan lalu, (14/8/2020), Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja sudah sampai 75 persen. Pernyataan ini diamini oleh Hendrawan Supratikno, Ketua Badan Legislasi DPR dari Fraksi PDIP, yang menambahkan regulasi ini bisa disahkan sebelum reses pada Oktober mendatang.

Sejak diajukan oleh pemerintahan Joko Widodo pada 7 Februari 2020, dan berubah-ubah namanya seiring protes publik, RUU Cipta Kerja menuai pro-kontra, termasuk pada 14 Agustus kemarin saat pidato tahunan Presiden Jokowi di DPR. Salah satu tumpuan gelombang protes terhadap RUU Cipta Kerja adalah klaster ketenagakerjaan.

‘FooterBanner’


Penolakan RUU Cipta Kerja tak lepas dari kekhawatiran publik karena rancangan tersebut diyakini akan membuka keran penderitaan masyarakat, antara lain elemen buruh, petani, nelayan, dan lingkungan hidup, tak terkecuali pekerja kantoran.

Dari 11 klaster yang termaktub dalam RUU Cipta Kerja, ancaman terhadap pekerja kantoran datang dari klaster ketenagakerjaan yang tertuang dalam BAB IV. Bab tentang ketenagakerjaan ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru atas beberapa ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

BACA JUGA:  Pilkada Serentak di Akhir Tahun, PD LIDMI Makassar Adakan Webinar Munajat Kebangsaan

Pengubahan, penghapusan, atau penetapan aturan baru itu dikatakan dalam draf RUU Cipta Kerja sebagai, “Dalam rangka penguatan perlindungan kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran tenaga kerja dalam mendukung ekosistem investasi.”

Adapun hal hal yang menjadi sorotan mulai dari pemotongan waktu istirahat, pengupahan, kerentanan PHK, bahkan isu kontrak seumur hidup. (Ip)

Berdasarkan draf RUU cipta kerja yang dikutip dari Dokumen – RUU Cipta Kerja ekon.go.id, berikut selengkapnya BAB IV tentang ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja:

‘PostBanner’

Comment