by

Gelar Konferensi Pers, LPKP Buteng Bantah Tuduhan Aksi Bergaya Premanisme

Gelar Konferensi Pers, LPKP Buteng Bantah Tuduhan Aksi Bergaya Premanisme (ist)

smartcitymakassar.com – Makassar. Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) Buton Tengah (Buteng) gelar konferensi pers terkait tuduhan telah melakukan aksi demonstrasi bergaya premanisme pada, rabu (19/08/2020).

Konferensi Pers tersebut dipimpin langsung oleh Hasan selaku Korlap Aksi pada unjuk rasa yang dilakukan pada hari selasa (18/08/2020) kemarin.

‘FooterBanner’


“Menyangga apa yang disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Buton Tengah, Saal Musrimin Haadi yang dimuat di media atas tuduhan tidak berdasarnya terhadap aksi demontrasi pada tanggal 18 Agustus 2020 kemarin yang digelar di depan kantor Bupati dan kantor DPRD Kabupaten Buton Tengah”,Ucap Acank, sapaan karib Hasan saat konferensi pers di Taman Matana Soromba Mawasangka.

Acang sangat menyayangkan tuduhan dan tanggapan tersebut. Kata acang, beliau (Saal Musrimin Haadi) mengatakan bahwa aksi yang dilakukan oleh Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) Buton Tengah tersebut bergaya premanisme, selain itu beliau juga melayangkan bahasa yang berkonotasi ancaman yang berbunyi “Kapan tidak diselesaikan secara hukum nanti kami pake gaya kami sendiri juga untuk mencari mereka”.

“Tuduhan dan tanggapan yang sangat kami sesalkan, sekaliber anggota dewan yang seharusnya tetap fokus terhadap isu tuntutan, malah justru melayangkan bahasa yang berkonotasi pengancaman”,Ucap Acank.

Lanjut, Acang menegaskan gerakan yang dilakukan oleh LPKP sama sekali tidak melakukan aksi dengan gaya premanisme sebab dalam paham kami konsep premanisme ini merupakan sebuah konsep yang memuat aksi-aksi kekerasan dan pelanggaran HAM.

“Atas dasar itu maka jelaslah, aksi yang kami lakukan sama sekali tidak seperti apa yang dituduhkan. Kami berharap kepada anggota DPRD kabupaten Buton Tengah agar seyogyanya tetap konsen (fokus) terhadap isu atau tuntutan yang kami sampaikan yakni megaktifkan tugas dan fungsi pengawasannya untuk mengawal transparansi dan realisasi anggaran covid 19 dari pemerintah daerah kabupaten buton tengah yang hingga hari ini tidak jelas kabarnya”,Tegas Acang.

Acank mengatakan bahwa sebelumnya tepat pada tanggal 6 juli 2020 lalu telah dilakukan aksi demonstrasi dengan tuntutan yang sama oleh LSM Garuda yang berujung pada proses rapat dengar pendapat di kantor DPRD Buteng dan menghasilkan rekomendasi bahwa DPRD Kabupaten Buton Tengah akan segera membentuk pansus pengawasan anggaran covid-19 dan akan mengundang kami lagi.

BACA JUGA:  KPU Makassar Siap ke Tahap Selanjutnya, KPU RI: Tidak Ada Penundaan Pilkada

“Perlu diketahi pula bahwa sebelumnya, tepat pada tanggal 6 Juli 2020 lalu, kami yang tergabung dalam gerakan LSM Garuda telah melakukan aksi demontrasi dengan tuntutan yang sama dan berujung pada proses rapat dengar pendapat di kantor DPRD Kabupaten Buton Tengah, rapat tersebut menghasilkan rekomendasi bahwa DPRD Kabupaten Buton Tengah akan segera membentuk pansus pengawasan anggaran covid-19 dan akan mengundang kami lagi akan tetapi janji tersebut tak kunjung dijalankan”,Ucap Rahim.

Ditempat terpisah, Ruslan yang merupakan Korlap II mengatakan gerakan LPKP tertanggal 18 agustus 2020 kemarin di depan kantor DPRD Kabupaten Buton Tengah mematuhi norma dan aturan yang berlaku. Dirinya juga berharap DPRD masih punya political will untuk mengakomodir hak dan aspirasi masyarakat.

“Besar harapan kami, DPRD masih punya political will untuk mengakomodir hak dan aspirasi masyarakat, dalam konteks itu seharusnya DPRD Buton Tengah mendukung gerakan atau aksi yang kami lakukan sebab gerakan kami adalah gerakan kemanusiaan yang memperjuangkan hak-hak dan kepentingan masyarakat, kami juga berharap DPRD Buton Tengah harus berfikir positif dan jangan menggiring wacana untuk mengaburkan tuntutan yang kami sampaikan”,Kata Ruslan saat memberikan rekomendasi usulan melalui Via Whatsapp.

Ruslan meminta kepada yang bersangkutan (Saal) agar melakukan konferensi pers permohonan maaf di media atas bahasa yang sudah terlanjur dilayangkan.

“Gerakan kami bukan gerakan premanisme, kata-kata ini sekali lagi kami tegaskan. Kami meminta kepada yang bersangkutan untuk melakukan konferensi pers permohonan maaf di media atas bahasa yang sudah terlanjur dilayangkan sehingga tidak membuat gaduh, demi kepentingan masyarakat sepenuhnya”,Ucapnya.

Ia juga meminta kepada DPRD Kabupaten Buton Tengah harus fokus pada isi tuntutan yang sudah disuarakan oleh Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) Buton Tengah.

“Pada intinya, DPRD Kabupaten Buton Tengah harus tetap fokus pada isi tuntutan yang kami suarakan mengenai pengawasan atas transparansi realisasi anggaran covid-19 yang belum jelas sampai hari ini”, pungkasnya. (Tbr)

‘PostBanner’

Comment