by

Penyebab Banjir Bandang Lutra Murni Faktor Alam Saja Atau Juga Faktor Manusia?

Pasca banjir Lutra (ist)

Smartcitymakassar.com – Makassar. Pada 13 Juli 2020 lalu banjir bandang melanda Luwu Utara (Lutra), Sulawesi Selatan (Sulsel). Berdasarkan data dari Dinas Kominfo Lutra per tanggal 17 Agustus 2020, 20.411 jiwa mengungsi, korban jiwa 38 orang dan rumah rusak berat 1.452.

Ada yang menjadi sorotan pasca banjir bandang tersebut. Banyaknya bongkahan pohon yang dibawa oleh banjir bandang membuat isu alih fungsi lahan dan pembalakan liar pun tak terelakkan. Apalagi berbagai pernyataan dari berbagai pihak yang seolah membenarkan isu tersebut.

‘FooterBanner’


smartcitymakassar.com mencoba merangkum dari berbagai sumber, tentang kronologi isu alih fungsi lahan dan pembalakan liar pasca banjir bandang di Lutra:

* Pada 18 Juli 2020, Ketua Pusat Studi Kebencanaan dan Guru Besar Teknik Geologi Universitas Hasanuddin (Unhas), Profesor Adi Maulana mengaku telah memprediksi potensi bencana yang akan melanda Luwu Utara saat melihat banyak kawasan yang telah dialihfungsikan. Terutama di hulu Sungai Masamba.

Analisa potensi bencana telah diterbitkan Pusat Studi Kebencanaan Unhas telah diterbitkan dalam Journal of Physics pada 2019 lalu.

“Banyak dialihfungsikan lahan di sana. Entah itu untuk pemukiman, perkebunan, entah itu logging atau sebagainya. Dua hal inilah yang mengakibatkan terjadinya banjir bandang kemarin,” kata Ketua Pusat Studi Kebencanaan dan Guru Besar Teknik Geologi Unhas, Profesor Adi Maulana, Sabtu (18/7/2020).

Analisa senada juga dikatakan oleh Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Sulawesi Selatan. Menurutnya, banjir bandang di Luwu Utara salah satunya disebabkan konsesi perkebunan sawit dan dikeluarkan izin usaha pertambangan.

Luwu Utara punya luas wilayah 750.268 Hektare (Ha) dan luas Hak Guna Usaha (HGU) adalah 90.045 Ha. Sementara dari luas wilayah tersebut, tujuh perusahaan swasta menguasai 84.389 Ha. Sementara satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 5.665.00 Ha.

Dari luas wilayah HGU tersebut, lebih dari 61.000 hektare di antaranya digunakan untuk perkebunan kelapa sawit.

Jika diperiksa dalam Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW) Luwu Utara dan geoportal ESDM, lokasi-lokasi yang disebutkan masuk dalam kawasan rawan bencana.

“Jadi itu sebagai lokasi likuifaksi dalam kategori sedang. Musibah yang terus berulang ini memperlihatkan pemerintah tidak merumuskan suatu kebijakan atau rencana strategis untuk menyelesaikan situasi seperti ini,” kata Rizki Anggriani.

Peringatan untuk menjaga keseimbangan alam dalam mencegah terjadinya bencana juga dikeluarkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo saat mengunjungi lokasi bencana banjir bandang di Kantor Bupati Luwu Utara, Jumat (17/7/2020) kemarin.

“Kejadian ini (banjir bandang) merupakan evaluasi bagi kita untuk bersungguh-sungguh memperhatikan dan menata keseimbangan ekosistem,” ujar Doni.

* Pada 19 Juli 2020, BNPB melangsungkan konfrensi Pers mengenai banjir bandang di Lutra.

Menurut Kepala Pusat Penginderaan Jarak Jauh LAPAN, Dr. M. Rokhis Khomaruddin, M.si

LAPAN pada konfrensi pers tersebut, adanya hujan lebat pada pukul 19.00 (12/7/2020) hingga pukul 05.00 (13/7/2020). Kemudian dilanjutkan pada pukul 13.00 hingga 21.00 (13/7/2020). Sehingga menurutnya ini menyebabkan banjir. Kemudian hasil analisis perubahan tutupan lahan di DAS Baliase, Rongkong dan Amang sang an dengan citra satelit tahun 2010 dan 2020 adanya penurunan hutan primer 29.000 hektar, kemudian peningkatan pertanian lahan basah 10.595 hektare, dan peningkatan lahan perkebunan 2.261 hektar. Namun ia menegaskan ini bukan faktor utama penyebab banjir.

Sedangkan menurut Yuli Utami, Kasubdit Kelembagaan DAS, Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), pada kesempatan yang sama mengatakan bahwa ada dua faktor penyebab banjir bandang Lutra yakni faktor alam dan manusia. Adapun faktor alam Yuli mengatakan, curah hujan yang tinggi dan kemiringan lereng hulu DAS Balease sangat curam, jenis tanah bersifat lepas lepas dan batu yang rapuh. Sedangkan faktor manusia adanya pembukan lahan di daerah hulu DAS Balease dan penggunaan lahan masif berupa perkebunan kelapa sawit. Olehnya KLHK merekomendasikan penegakan hukum terhadap pembukaan lahan dikawasan hutan lindung antara GAKUM Dinas Kehutanan Sulsel dan KPH Rongkong.

Pada 28 Juli 2020, menanggapi soal alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit, Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (Kadis PLH) Prov. Sulsel Andi Hasdullah, saat wawancara disalah satu Televisi nasional, mengatakan dikawasan hutan terbatas memang terjadi pembukaan perkebunan kelapa sawit yang seharusnya berfungsi sebagai daerah penyanggah. Apalagi tidak melalui konservasi.

BACA JUGA:  PB IPMIL RAYA Resmi Dilantik Suarakan DOB Luwu Tengah

Mengenai masalah perizinan pembukaan lahan yang cukup luas, Hasdullah mengatakan perkebunan yang ada didaerah tersebut bervariasi. Bagi perkebunan rakyat menurutnya memang tak perlu mendapatkan izin. Dan ada perkebunan yang dimiliki perusahaan. Dan menurutnya berkaitan dengan izin di hutan produksi tak perlu memerlukan izin. Namun ia menegaskan seharusnya dilakukan pendampingan, dimana bagaimana pola pertanian yang berbasis konservasi. Apalagi daerah kemiringan seperti itu tak cocok lagi untuk pertanian tanaman pangan.

“Jadi pemerintahan harus hadir dalam pendampingan baik level bawah hingga atas. Utamanya pembinaan bagaimana lahan tersebut terkelola dengan baik sehingga kita bisa mencegah bencana banjir yang terjadi saat ini,” jelasnya.

Sebelumnya, Hasdullah mengatakan bahwa persoalan isu ilegal loggin masih dalam inverstigasi pihak berwenang.

“Tapi yang pasti, didaerah penyanggah diluar kawasan hutan itu memang ada alih fungsi lahan, pembukaan perkebunan, yang kita duga pengelolahannya tidak berbasis konservasi. Kira kira itu salah satu pemicu terjadinya banjir bandang di Luwu Utara,” jelas Hasdullah.

Sementara itu soal penurunan hutan primer di Lutra, Hasdullah membenarkannya. Menurutnya pihaknya menduga terjadi pada kawasan hutan terbatas, hutan produksi dan daerah luar yang merupakan penyanggah sebelum memasuki daerah pemukiman dan perkotaan. Ia mengatakan disitu diduga adanya alih fungsi lahan yang tak berbasis konservasi dan menjadi salah satu pemicu terjadinya banjir di Lutra.

“Ditambah dengan daerah aliran sungai, sempadan sungai, bantaran sungai yang sudah menjadi pemukiman, perkebunan, dan juga menjadi pemicu terjadinya banjir,” kata Hasdullah.

Menanggapi soal proses investigasi dugaan adanya legal loggin, Hasdullah mengatakan progres yang ada hari ini terdapat tim terpadu des kajian sedang berjalan.

Pada 7 Agustus 2020, Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sulsel mengaku telah menyelidiki penyebab banjir bandang tersebut. Dari hasil penyelidikan itu, Direktur Krimsus Polda Sulsel Kombes Pol Agustinus Pangaribuan mengatakan, bencana tersebut murni karena faktor alam dan bukan disebabkan karena illegal logging.

“Sementara bukan karena illegal logging, eksploitasi hutan dan lain-lain tapi karena faktor alam,” kata Agustinus via WhatsApp, Jumat (7/8/2020).

Namun pada 10 Agustus 2020, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Daerah Sulawesi Selatan angkat bicara terkait hasil penyelidikan Polda Sulsel terkait faktor alam sebagai penyebab bencana banjir bandang di Lutra. Direktur Eksekutif WALHI Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amin, menduga kuat bahwa pernyataan tersebut buah dari tekanan dan intervensi perusahaan sawit dan kelompok yang terlibat dalam aktivitas ilegal loging di Luwu Utara.

“Saat Kapolda Irjen Pol Guntur Maupe diganti, kami sudah memprediksi bahwa Polda Sulsel akan berubah haluan. Dan semua terbukti. Jadi semua sudah dikondisikan” Jelas Amin.

Amin mengatakan kajian yang dilakukan WALHI Sulsel dan koalisi saat ini menunjukan bahwa pembukaan lahan untuk perkebunan dan pertambangan, serta aktivitas ilegal loging selama beberapa tahun terakhir membuat perubahan terhadap kondisi lingkungan terutama hutan di Luwu Utara, dan kita tahu siapa yang berperan.

Selain itu, beberapa minggu setelah bencana, BNPB, Tim Wagub dan KLHK merilis hasil kajian mereka terkait penyebab bencana banjir bandang di Kota Masamba. Instasi tersebut membenarkan bahwa pembukaan lahan adalah penyebab utama banjir bandang Lutra.

“Nah kalau rilis mereka berubah, maka 100 persen masalah ini diintervensi orang-orang yang terlibat dalam aktivitas pembukaan lahan”, terang Amin.

Amin kemudian menjelaskan bahwa bencana terutama banjir bandang selalu diawali oleh curah hujan yang tinggi. Namun curah hujan hanyalah pemicu, bukan penyebab. Penyebabnya adalah perubahan alam yang menurunkan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pada 16 Agustus 2020, saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Amin membenarkan jika saat ini Walhi sedang menginvestigasi perizinan pembukaan perkerbunan sawit di tiga lokasi di hulu dan aliran sungai.

Hingga saat berita ini diturunkan, masih ada beberapa hasil investigasi yang ditunggu hasilnya. Namun yang pasti, jauh hari sebelumnya pada (19/7/2020) Bupati Luwu Utara melalui akun Facebook resminya menegaskan Jika benar ada pembukaan lahan atau alih fungsi lahan, pemerintah daerah tentu akan mengambil langkah tegas. Pemerintah daerah akan berada di garis terdepan untuk mengusut tuntas masalah tersebut. (Ip)

‘PostBanner’

Comment