by

846 UMKM Lutra akan Dapat Rp.600.000 Selama Tiga Bulan

Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani saat meresmikan lokasi pelaku UKM di Sentral Bisnis Masamba, Senin (17/8/2020) pagi tadi. (Ist)

Smartcitymakassar.com – Masamba. Pemerintah Daerah Luwu Utara (Lutra) melalui Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM (DP2KUKM) akan memberikan dana stimulan berupa bantuan modal bagi 846 unit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Hal ini disampaikan Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani saat meresmikan lokasi pelaku UKM di Sentral Bisnis Masamba, Senin (17/8/2020) pagi tadi.

‘FooterBanner’


“Pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk pelaku UMKM terdampak covid dan juga bagi korban banjir dengan nilai Rp. 600.000 selama tiga bulan. Tapi, saya minta agar dicairkan sekaligus senilai Rp.1.800.000, sebagai bantuan modal untuk pemulihan ekonomi,” kata Indah.

Tak hanya bantuan modal bagi UMKM, Indah menyebutkan, pemerintah juga menyiapkan 150 tenda dan 150 gerobak secara gratis.

“300 unit tenda dan gerobak ini akan diberikan kepada UMKM yang memiliki tenda maupun gerobak yang rusak/hilang pasca banjir bandang pada 13 Juli 2020 lalu. Peresmian lokasi UKM di Sentral Bisnis ini maupun bantuan modal bagi UMKM merupakan satu langkah kita untuk bangkit dan terus maju ke depan. Kita boleh saja sedih dengan apa yang terjadi, tapi tidak untuk terus terpuruk,” kata Indah.

BACA JUGA:  Wagub Andi Sudirman Hadiri Rapat Paripurna DPRD Sulsel

Sebagai informasi, mengenai bantuan UMKM di tengah wabah virus corona, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, bantuan yang diberikan dapat berupa kebijakan agar roda perekonomian di daerah tetap berjalan.

“Terutama pada pengusaha UMKM dan pengusaha-pengusaha mikro yang perlu dibantu dalam bentuk kebijakan maupun dalam bentuk bantuan lainnya sehingga usahanya tetap bisa berjalan dan tetap bisa menggerakkan roda ekonomi di daerah masing-masing,” kata Tito saat konferensi pers di Gedung BNPB, Jakarta Timur, Senin (16/3/2020).

Keputusan itu merupakan bagian dari dua peraturan yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Kedua peraturan tersebut memungkinkan daerah untuk merevisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai kebijakan di tengah wabah virus corona. (Ip)

‘PostBanner’

Comment