by

Sudah Sebulan Puluhan Ribu Korban Banjir Lutra Masih Mengungsi, Ini Progres dan Datanya

Pasca banjir Lutra (ist)

Smartcitymakassar.com – Masamba. Puluhan ribu warga Kabupaten Luwu Utara, Sulsel masih mengungsi pasca banjir bandang menerjang pada 13 Juli 2020 lalu.

Koordinator Bidang Data dan Informasi Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Banjir Bandang dan Tanah Longsor Luwu Utara, Arief R Palallo, pada Minggu (16/8/2020) mengatakan warga mengungsi di beberapa tempat dan sebagian besar masih berada di wilayah Luwu Utara.

‘FooterBanner’


Adapun di Kecamatan Masamba 10.422 jiwa, Baebunta 4.559, Sabbang 1.534, Mappedeceng 951, Baebunta Selatan 890, Malangke Barat 694, Sukamaju 470, Malangke 338, Bone-bone 107, Sabbang Selatan 90, Sukamaju Selatan 11, dan Tanalili 5 jiwa.

“Ada juga yang mengungsi ke luar daerah 311 jiwa. Seperti di Luwu Timur, Palopo, dan Luwu,” jelas Arief.

Bagaimana Soal Tempat Tinggal

Pemkab Lutra saat ini memperpanjang masa tanggap darurat hingga 11 September 2020.

Sementara itu, pembangunan Hunian Sementara (Huntara) yang berlokasi di Desa Radda, Kecamatan Baebunta sudah dihentikan. Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan, 100 unit Huntara dari rencana 400 unit yang akan dibangun saat ini telah selesai dikerjakan.

Adapun penghentian pembangunan Huntara dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

“300 unit Huntara yang belum dibangun akan dibuat menjadi Hunian Tetap (Huntap) dengan menyiapkan lahan seluas delapan hektar,” kata Nurdin, Sabtu (15/8/2020).

Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Sulsel, Muhammad Rasyid di Makassar, Jumat (14/8/2020) mengatakan, rencana menyiapkan 400 huntara, 300 di antaranya akan dialihkan penganggarannya untuk pembelian lahan tetap untuk korban.

“Kita sudah hampir rampung pembangunan 100 unit huntara. Sementara 300 unit rencananya dialihkan, 300 unit huntara itu direncanakan untuk pembelian tanah permanen, tetapi harga dan luasnya belum diketahui,” katanya

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pembangunan huntara yang rencana akan dibangun di lokasi pengungsian Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, sebaiknya langsung dialihkan untuk pembangunan hunian tetap (huntap).

“Daripada membuang waktu saya kira bisa langsung dibangun huntap karena lokasi huntara juga sama dengan lokasi huntap yang akan dibangun. Tenaganya tetap tapi pekerjaannya berubah, toh lama atau cepat anggarannya sama saja,” ucap Menko PMK, saat Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Banjir Bandang Kabupaten Luwu Utara di Kantor Bupati Luwu Utara, Sulsel, Jumat (31/7/2020).

Adapun untuk sementara, menurut Menko PMK, korban terdampak banjir bandang yang saat ini tinggal di pengungsian akibat rumah rusak atau pun tenggelam akan diberikan bantuan dana sewa rumah (Dana Tunggu Hunian). Rumah sewa tersebut dapat dijadikan tempat tinggal sementara sembari menunggu proses pembangunan

huntap.

Bagaimana Soal Uang Sewa Rumah atau Dana Tunggu Hunian (DTH)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Utara memprioritaskan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi para korban bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara. DTH ini nantinya akan diberikan kepada para pengungsi korban bencana yang telah kehilangan tempat tinggal dan yang rumahnya rusak berat. Untuk itu, data by name by addres menjadi sangat penting.

BACA JUGA:  5 Tahun Menjabat Sebagai Camat, Sulpiadi SH Pecahkan Rekor

Dilansir dari portal resmi Pemkab Lutra yang dirilis (3/8/2020), Menko PMK mengatakan bantuan DTH bagi korban bencana ini menjadi solusi sementara sembari menunggu hunian tetap selesai dibangun pemerintah.

“Yang kita laksanakan dalam waktu dekat ini adalah segera menurunkan bantuan dana tunggu hunian dari BNPB untuk para pengungsi, sehingga mereka tidak lagi tinggal di tenda-tenda pengungsian,” kata Menko PMK.

Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Harmensyah, mengatakan, pihaknya dibantu pemerintah kabupaten akan melakukan assesment terhadap rumah terdampak bencana banjir bandang. Menariknya, ia juga mengungkapkan bahwa selain DTH, pemerintah melalui dinas sosial akan memberikan tambahan bantuan berupa jaminan hidup (jadup).

“Selain DTH, dari dinas sosial juga ada yang namanya jadup,” ujarnya menambahkan.

“Ini kan bisa lebih cepat. Kalau di tenda pengungsian, mungkin satu atau dua minggu bisa tahan, tapi setelah itu bisa saja timbul masalah sosial. Jadi kalau mereka sudah berada di tempat yang lebih tertata dengan baik, misalnya di rumah keluarga, kan lebih cepat dapat kenyamanannya ketimbang harus lama-lama di tenda pengungsian, tentu sambil menunggu hunian tetap selesai dibangun,” tutur Harmensyah.

Soal Kerugian Akibat Bencana

Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Luwu Utara memberikan estimasi kerugian akibat bencana banjir bandang dimana kerugian diperkirakan antara Rp 7 – 8 Triliun.

Bupati Indah Putri Indriani mengungkapkan hal tersebut usai mengikuti Rapat Pembahasan Bidang Tanah Terdaftar Terdampak Banjir Bandang oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Luwu Utara, Rabu (12/8/2020) malam, di Ruang Media Center Dinas Kominfo.

“Estimasi kerugian akibat banjir bandang kemarin itu antara tujuh sampai delapan triliun rupiah,” ungkap Indah.

Menurutnya, estimasi kerugian itu baru di dua wilayah yang memang paling parah terkena dampak banjir bandang kemarin.

“Itu baru wilayah Masamba dan Radda, belum wilayah yang lain,” jelas Indah.

Indah menyebutkan bahwa kerugian ini disebabkan oleh kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, rumah, fasilitas khusus dan fasilitas umum, termasuk lahan pertanian dan perkebunan yang rusak akibat banjir bandang.

Sementara itu, berdasarkan data sementara yang tertera di aplikasi data berbasis web Dinas Kominfo, tercatat rumah rusak berat yang terverifikasi sebanyak 1.250 unit, rusak sedang 131 unit, dan rusak ringan 1.136 unit. Terdapat pula beberapa fasilitas mengalami kerusakan seperti fasilitas kesehatan 3 unit, fasilitas peribadatan (25), dan fasilitas pendidikan (25).

Belum lagi lahan pertanian 219 hektar dan perkebunan 241 hektar yang juga rusak terkena dampak banjir bandang. Infrastruktur lainnya, seperti jalan, jembatan, bendung/irigasi, jaringan jalan, jaringan air bersih, usaha mikro, serta berbagai fasilitas publik lainnya juga terkena imbas dari bencana banjir bandang yang telah menelan puluhan korban jiwa ini.

Sementara itu berdasarkan data dari Kemenko PMK, menunjukkan kerusakan infrastruktur, meliputi Kerusakan jalan sepanjang 51.755 km, jembatan 985 m, irigasi 3 unit, drainase 43.688 m, jaringan transmisi PDAM 2.305 meter, jaringan distribusi PDAM 4.470 meter, sambungan rumah 1.200 meter. Selain itu, termasuk fasilitas ibadah 25 unit, kantor pemerintahan 10 unit, faskes 3 unit, dan fasilitas pendidikan 25 unit. (Ip)

Comment