by

Pro-Kontra Belajar Online, Ini Usulan Pengamat

Keterangan: Guru Besar UNM dan Anggota Dewan Pendidikan, Prof. Arismunandar / foto: Ist.

Smartcitymakassar.com, Makassar. Semenjak Pemerintah melarang sementara dalam belajar tatap muka di sekolah dengan menerapkan sistem belajar online, kini berbagai pro-kontra bermunculan. Apalagi untuk Sekolah Dasar (SD) di Kota Makassar.

Berbagai informasi yang didapat, jika sebagian besar orang tua siswa/siswi di Kota Anging Mammiri menginginkan sekolah untuk dibuka. Pasalnya, selain dari faktor ekonomi, yakni harus memiliki smartphone dan juga kuota Internet, masyarakat juga mengeluhkan soal sulitnya mengatur waktu untuk mendampingi anak-anaknya saat belajar secara daring.

‘FooterBanner’


Menanggapi kendala tersebut, Guru Besar Universitas Negeri Makassar (UNM), Prof Arismunandar, mengatakan bahwa wajar jika tejadi pro-kontra. Menurutnya, Kota Makassar masih tinggi angka penularan covid-19.

“Karena itu, saya usulkan beberapa point dan bisa diuji coba pada kecamatan yang rendah angka penularannya atau zona kuning/hijau. Misalnya, sekolah sasaran uji coba harus dipastikan bersih, punya tempat cuci tangan dan semua siswa sudah mengikuti rapid tes. Terus kedua, kelas dibagi dua agar jarak antar siswa dalam kelas terjaga,” jelas prof Arismunandar via WhatsApp, Kamis (13/8/2020).

BACA JUGA:  Layanani Masyarakat di Hari Libur, Imigrasi Makassar Tuai Apresiasi dan Simpati

Selain itu, Arismunandar yang juga anggota Dewan Pendidikan menyarankan agar jumlah jam belajar perhari cukup 2-3 jam. Serta setiap siswa/siswi datang dan pulang sekolah dilakukan pengecekan suhu.

“Karena, persoalan pembelajaran online tidak semua siswa memiliki kuota internet, punya perangkat smartphone, dan kurang bimbingan guru. Hal ini menyebabkan mutu pembelajaran online tidak merata. Bila ini berlanjut tanpa bantuan kuota dan smartphone, misalnya, maka mutu siswa makin ketinggalan,” bebernya.

Untuk itu, dia berharap agar pemerintah bisa memberi bantuan berupa fasilitas (bantuan kuota) untuk siswa/siswi di Kota Makassar. Juga, sekolah harus berperan aktif dengan membiayai kuota internet dari dana BOS.

“Termasuk sekolah swasta dan madrasah, karena banyak siswa/siswinya yang juga kurang mampu,” tutup prof Aris.** (As)

‘PostBanner’

Comment