by

Komisi C DPRD Kota Makassar Kritisi Pengelolaan Rusunawa, Ini Sebabnya

Keterangan: Ketua Komisi C, Bidang Pembangunan DPRD Kota Makassar, Abdi Asmara / foto: Ist.

Smartcitymakassar.com, Makassar. Komisi C Bidang Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman Kumuh (Disperkim) Kota Makassar di Ruang Komisi C, Rabu (5/8/2020).

Dalam rapat Monev kali ini, Ketua Komisi C, Abdi Asmara, menekankan agar Disperkim Kota Makassar melakukan pembenahan kembali terhadap seluruh Rusunawa yang dinaungi Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

‘FooterBanner’


“Yang pertama itu, mereka (Disperikim) harus melakukan pendataan ulang, jika ada penghuni yang terbukti tinggal di sana (Rusunawa) tidak sesuai aturan maka harus dikeluarkan,” tegas Abdi.

Karena itu, lanjut legislator Fraksi Partai Demokrat Kota Makasrar itu, yang bisa tinggal di Rusunawa adalah warga yang sesuai ada diaturan.

“Terus yang kedua, kita (Komisi C) meminta untuk melakukan juga pembenahan, seperti membenahi persoalan listrik, air dan pengelolaan rusun sendiri, karena jika ini semua sudah ditata, diperbaiki, maka selanjutnya tidak ada lagi permasalahan”, terang Abdi.

Disinggung soal warning yang diberikan kepada kepala UPTD Rusunawa, kata Abdi, kepala UPTD harus mundur jika tidak mampu.

BACA JUGA:  Up-Dev Series Makassar Digital Valley Bulan September Bahas Tren Teknologi dan Pemograman

“Yang tadi itu bukan rekomendasi pergantian, hanya saja jika ada kepala UPTD yang tidak mampu melakukan sesuai keinginan kami, tidak bisa meneggakkan aturan, yaa harus mundur, kasi’ yang lain (yang mampu),” tegasnya.

“Untuk itu, kami juga sampaikan ke pak Kadis Perumahan untuk mengevaluasi orang-orang yang ditempatkan di sana (Rusunawa), seperti di Panambungan itu, pengelolanya sudah mundur dan diambil alih oleh Satpol PP,” tambah Abdi.

Bukan hanya itu, dalam rapat Monev ini, Komisi C meminta agar pengelola yang ditempatkan di setiap Rusunawa sebaiknya dari Aparatur Sipil Negara (ASN) atau tenaga kontrak yang diberi SK oleh kepala dinas.

“Kenapa, karena kalau seorang ASN/tenaga kontrak, penuh tanggung jawab, pasti pemikirannya bahwa saya ini ASN, saya ini dinilai dari segi kinerja,” tutup Abdi.** (As)

‘PostBanner’

Comment