by

Antara Anggaran Pusat dan Daerah untuk Percepatan Penanganan Banjir Bandang Luwu Utara

Pasca banjir Lutra (ist)

Smartcitymakassar.com – Masamba. Bencana banjir bandang yang melanda Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan (Sulsel), 13 Juli lalu, telah mengakibatkan puluhan rumah hanyut dan terendam lumpur, sejumlah fasilitas umum (fasum) rusak, bahkan hingga menimbulkan korban jiwa.

Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

‘FooterBanner’


Republik Indonesia turut mendukung percepatan penanganan banjir di Kabupaten Luwu Utara (Lutra) Sulsel.

Laporan Bupati Luwu Utara Indah Putri Indriyani, sampai hari ini, tercatat 38 orang meninggal dengan 4 orang belum teridentifikasi. Sedangkan 10 orang masih dalam pencarian, 106 orang luka-

luka, dan 1.755 orang masih tinggal di pengungsian .

Melalui Siaran Pers Nomor: 129/Humas PMK/VII/2020 tertanggal (31/7/2020), Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menegaskan agar pemerintah daerah bisa segera mempercepat penanganan banjir bandang dengan melibatkan seluruh pihak, termasuk BNPB dan kementerian/lembaga terkait lainnya.

“Mengenai rencana dari tahap-tahap apa yang akan ditempuh, mulai tanggap bencana sampai tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, saya mohon ini betul-betul dimatangkan. Kalau itu bisa dipercepat akan lebih baik,” ujarnya saat Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Banjir Bandang Kabupaten Luwu Utara di Kantor Bupati Luwu Utara, Sulsel, Jumat (31/7/2020).

Menurut Menko PMK, pembangunan hunian sementara (huntara) yang rencana akan dibangun di lokasi pengungsian Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, sebaiknya langsung dialihkan untuk pembangunan hunian tetap (huntap).

Adapun untuk sementara, korban terdampak banjir bandang yang saat ini tinggal di pengungsian akibat rumah rusak atau pun tenggelam akan diberikan bantuan dana sewa rumah. Rumah sewa tersebut dapat dijadikan tempat tinggal sementara sembari menunggu proses pembangunan

huntap.

“Daripada membuang waktu saya kira bisa langsung dibangun huntap karena lokasi huntara juga sama dengan lokasi huntap yang akan dibangun. Tenaganya tetap tapi pekerjaannya berubah, toh

lama atau cepat anggarannya sama saja,” ucap Menko PMK.

Selain pembangunan huntap, percepatan pembangunan infrastruktur dan fasum juga harus diutamakan.

Data menunjukkan kerusakan infrastruktur, meliputi Kerusakan jalan sepanjang 51.755 km, jembatan 985 m, irigasi 3 unit, drainase 43.688 m, jaringan transmisi PDAM 2.305 meter, jaringan distribusi PDAM 4.470 meter, sambungan rumah 1.200 meter.

Selain itu, termasuk fasilitas ibadah 25 unit, kantor pemerintahan 10 unit, faskes 3 unit, dan fasilitas pendidikan 25 unit.

“Pembangunan infrastruktur dan fasum harus segera ditangani dan mohon segera didata dan diverifikasi kekurangannya apa saja untuk mempercepat pemulihan. Karena pembangunan infrastruktur ini akan menentukan pembangunan atau pemulihan yang lain,” cetusnya.

Muhadjir pun meminta agar penerapan protokol kesehatan tetap dilakukan secara ketat, terutama di pengungsian. Hal tersebut untuk menjaga agar lokasi pengungsian tidak akan menjadi kluster baru penularan Covid-19. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui dinas kesehatan selain memberikan obat dan vitamin juga agar dapat melakukan pemeriksaan suhu dan bila perlu rapid test bagi para pengungsi maupun pengunjung.

“Mohon sebelum terjadi ini bisa kita antisipasi. Trauma healing juga agar dipisah jangan terlalu banyak, sebaiknya di luar ruangan karena kita tahu sekarang ini penularan covid banyak terjadi di ruangan tertutup, ber-AC dan kurang ventilasi,” pungkasnya.

Hadir dalam rakor Bupati Luwu Utara, Wakil Gubernur Sulsel, Sestama BNPB, Pejabat Eselon 1 K/L terkait, Wakapolda Sulsel, Staf Ahli Pangdam Kodam XIV Hasanuddin, dan OPD Pemkab Luwu.

Selain DTH dari BNPB Ada Juga Bantuan Jaminan Hidup

Selanjutnya, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Luwu Utara memprioritaskan Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi para korban bencana banjir bandang di Kabupaten Luwu Utara. DTH ini nantinya akan diberikan kepada para pengungsi korban bencana yang telah kehilangan tempat tinggal dan yang rumahnya rusak berat. Untuk itu, data by name by addres menjadi sangat penting.

Dilansir dari portal resmi Pemkab Lutra yang dirilis (3/8/2020), Menko PMK mengatakan bantuan DTH bagi korban bencana ini menjadi solusi sementara sembari menunggu hunian tetap selesai dibangun pemerintah.

“Yang kita laksanakan dalam waktu dekat ini adalah segera menurunkan bantuan dana tunggu hunian dari BNPB untuk para pengungsi, sehingga mereka tidak lagi tinggal di tenda-tenda pengungsian,” kata Menko PMK, baru-baru ini di Masamba.

BACA JUGA:  Pertamina Bersama Rumah Hijau Denassa Lestarikan Spesies Endemik Asli Makassar

Sementara itu, Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Harmensyah, mengatakan, pihaknya dibantu pemerintah kabupaten akan melakukan assesment terhadap rumah terdampak bencana banjir bandang. Menariknya, ia juga mengungkapkan bahwa selain DTH, pemerintah melalui dinas sosial akan memberikan tambahan bantuan berupa jaminan hidup (jadup).

“Selain DTH, dari dinas sosial juga ada yang namanya jadup,” ujarnya menambahkah.

“Ini kan bisa lebih cepat. Kalau di tenda pengungsian, mungkin satu atau dua minggu bisa tahan, tapi setelah itu bisa saja timbul masalah sosial. Jadi kalau mereka sudah berada di tempat yang lebih tertata dengan baik, misalnya di rumah keluarga, kan lebih cepat dapat kenyamanannya ketimbang harus lama-lama di tenda pengungsian, tentu sambil menunggu hunian tetap selesai dibangun,” tutur Harmensyah.

Terpisah, Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani, berharap agar assesment yang dilakukan BNPB dan BPBD Luwu Utara bisa secepatnya selesai, sehingga dana tunggu hunian dari BNPB ini bisa segera tersalurkan dengan baik. “Harapan kita, assesment BNPB dapat tuntas dalam waktu dua minggu ini, sehingga DTH-nya dapat segera disalurkan kepada masyarakat terdampak bencana yang memang betul-betul memenuhi kriteria,” harap Indah.

Bantuan Kementerian PUPR

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau lokasi banjir bandang untuk memantau upaya penanganan darurat akibat bencana pada Kamis, (16 /7/2020). Hingga saat itu Kementerian PUPR bersama Tim BBWS Pompengan Jeneberang, dan tim gabungan yang terdiri dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Pemerintah Daerah Luwu Utara, TNI, Polri, Basarnas dan BPBD Kabupaten Luwu Utara telah berhasil membuka sebagian akses Jalan Masamba Palopo yang sebelumnya sempat terputus karena banjir disertai pasir setinggi sekitar 1 hingga 2 meter.

“Saat ini ruas jalan Palopo – Masamba yang sudah terbuka tersebut bisa ditempuh dengan waktu sekitar 90 menit,” ujar Menteri Basuki.

Demi terbukanya kembali akses jalan yang tertimbun pasir, Kementerian PUPR telah mengerahkan alat berat berupa 7 unit excavator, 2 unit Dozer, dan 4 unit Dump Truk ke Desa Radda yang saat ini kondisinya paling parah akibat banjir bandang. Selain itu dikerahkan sebanyak 2 unit excavator dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara, 1 unit dari Dinas Pertanian Kabupaten Luwu Utara, dan 1 unit dari mitra kerja.

Menteri PUPR menegaskan telah menyiapkan tiga langkah cepat untuk membantu penanganan darurat banjir bandang tersebut.

“Pertama membuka akses konektivitas Palopo – Masamba secepatnya dengan target waktu dalam tiga hari, khususnya jalan yang masih tergenang dan tertutup lumpur di Kecamatan Masamba. Kedua, membersihkan di Kecamatan Masamba dan sekitarnya dari lumpur pasir. Ketiga, normalisasi sungai, dan pembuatan tanggul” jelasnya.

Menteri Basuki menginstruksikan agar pasir yang dibersihkan dari permukiman tersebut dikumpulkan dan dimasukkan ke geobag untuk dimanfaatkan menjadi tanggul sementara di bantaran tiga sungai (Rongkong, Radda dan Masamba) agar tidak terjadi luapan air dari sungai-sungai tersebut saat terjadi banjir.

“Dari hasil pengamatan saya, terlihat dampak paling parah dirasakan warga yang berada di bantaran Sungai Radda. Untuk itu rumah-rumah yang berada di bantaran bahkan palung sungai harus direlokasi sebagai bagian normalisasi sungai. Relokasi akan bekerja sama dengan Pemkab Luwu Utara,” ujar Basuki.

Sementara itu, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang Adenan Rasyid menegaskan dalam kondisi seperti ini harus selalu berkoordinasi antara semua pihak yang terlibat, sehingga penanganan bisa cepat dan maksimal, untuk meringankan beban masyarakat yang terkena dampak.

“Kementerian PUPR dalam hal ini BBWS Pompengan Jeneberang akan bekerja semaksimal mungkin seperti apa yang telah disampaikan oleh bapak Menteri PUPR saat turun langsung ke lapangan” Ungkapnya.

Selain mengerahkan alat berat, Kementerian PUPR juga mengerahkan 1 unit mobil tangki air berkapasitas 15.000 liter dan 10 unit hidran umum berkapasitas 2000 liter untuk membantu kebutuhan air bersih, karung sebanyak 1000 lembar serta bantuan logistik. (Ip)

‘PostBanner’

Comment