by

Progres Investigasi Penyebab Banjir Bandang Lutra, Ini Penjelasan Pemprov Sulsel

Kayu gelondongan pasca banjir Lutra (ist)

Smartcitymakassar.com – Masamba. Menanggapi soal isu ilegal logging dan alih fungsi lahan penyebab banjir bandang Luwu Utara, Kepala Dinas Pengelolaan Lingkungan Hidup (Kadis PLH) Prov. Sulsel Andi Hasdullah mengatakan bahwa persoalan isu ilegal loggin masih dalam inverstigasi pihak berwenang.

“Tapi yang pasti, didaerah penyanggah diluar kawasan hutan itu memang ada alih fungsi lahan, pembukaan perkebunan, yang kita duga pengelolahannya tidak berbasis konservasi. Kira kira itu salah satu pemicu terjadinya banjir bandang di Luwu Utara,” jelas Hasdullah, saat wawancara disalah satu Televisi nasional, (28/7/2020).

‘FooterBanner’


Sementara itu soal penurunan hutan primer di Lutra, Hasdullah membenarkannya. Menurutnya pihaknya menduga terjadi pada kawasan hutan terbatas, hutan produksi dan daerah luar yang merupakan penyanggah sebelum memasuki daerah pemukiman dan perkotaan. Ia mengatakan disitu diduga adanya alih fungsi lahan yang tak berbasis konservasi dan menjadi salah satu pemicu terjadinya banjir di Lutra.

“Ditambah dengan daerah aliran sungai, sempadan sungai, bantaran sungai yang sudah menjadi pemukiman, perkebunan, dan juga menjadi pemicu terjadinya banjir,” kata Hasdullah.

Menanggapi soal proses investigasi dugaan adanya legal loggin, Hasdullah mengatakan progres yang ada hari ini terdapat tim terpadu des kajian sedang berjalan.

“Salah satu yang bisa dipastikan progresnya bahwa adanya kejadian longsor didaerah hulu kawasan hutan lindung daerah buntu pagandrang dan buntu lero 400 titik longsong bagian hulu,” jelasnya.

BACA JUGA:  Kapolda Hadiri Pembukaan Pelatihan Relawan Provinsi Sulsel

“Dan sudah mencoba melihat kondisi alih fungsi lahan didaerah penyanggah. Dan ini sedang dalam proses investigasi dilapangan,” sambungnya.

Lebih lanjut menanggapi pernyataan KLH soal alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit, Hasdullah mengatakan dikawasan hutan terbatas memang terjadi pembukaan perkebunan kelapa sawit yang seharusnya berfungsi sebagai daerah penyanggah. Apalagi tidak melalui konservasi.

Mengenai masalah perizinan pembukaan lahan yang cukup luas, Hasdullah memgatakan perkebunan yang ada didaerah tersebut bervariasi. Bagi perkebunan rakyat menurutnya memang tak perlu mendapatkan izin. Dan ada perkebunan yang dimiliki perusahaan. Dan menurutnya berkaitan dengan izin di hutan produksi tak perlu memerlukan izin. Namun ia menegaskan seharusnya dilakukan pendampingan, dimana bagaimana pola pertanian yang berbasis konservasi. Apalagi daerah kemiringan seperti itu tak cocok lagi untuk pertanian tanaman pangan.

“Jadi pemerintahan harus hadir dalam pendampingan baik level bawah hingga atas. Utamanya pembinaan bagaimana lahan tersebut terkelola dengan baik sehingga kita bisa mencegah bencana banjir yang terjadi saat ini,” pungkasnya.

Diketahui, Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani saat diwawancarai menegaskan bahwa sangat sulit bahkan menurut Indah bisa dikatakan hutannya masih perawan.

“Jadi kita lihat juga dari pemantauan udara, itu kami belum menemukan ada katakanlah pembalakan hutan atau ilegal loggin, sekali lagi untuk hulu sungai Radda dan masamba,” tegas Indah. (Ip)

‘PostBanner’

Comment