by

Catatan Akhir Tahun 2019 WALHI Buat Sulsel, Khususnya Lutra

Catatan akhir tahun Walhi (walhi)

Smartcitymakassar.com – Makassar. Salah satu organisasi lingkungan hidup independen, non-profit terbesar di Indonesia, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) telah merilis catatan akhir tahun 2019. Melalui catatan berjudul ‘Degradasi lingkungan dan bencana ekologis di Sulawesi Selatan’ ini, WALHI Sulawesi Selatan juga menjelaskan tentang wilayah Kabupaten Luwu Utara (Lutra).

Diketahui, banjir bandang telah melanda Lutra pada Senin, 13 Juli 2020.

‘FooterBanner’


Sebagai informasi, pada Juli 2019 lalu, Pemkab Lutra telah menerima SK peta perubahan kawasan hutan. SK itu mengatur mengenai kawasan hutan menjadi kawasan bukan hutan, perubahan fungsi kawasan hutan, sampai penunjukan bukan kawasan hutan menjadi kawasan hutan. SK tersebut bernomor SK.362/Menlhk/Setjen/Pla.0/5/2019. SK itu diserahkan oleh Sesditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Hidup didampingi Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah, Senin (19/8/2019).

Trend Kerusakan lingkungan dan Ancaman Bencana Ekologis di Sulsel Menurut WALHI Sulsel

28 Mei 2019, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Perubahan fungsi kawasan hutan menjadi bukan kawasan hutan, dan perubahan fungsi kawasan hutan di Sulawesi Selatan dengan nomor

SK.362/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019.

Dari total usulan pemerintah provinsi sulawesi selatan seluas 300.000 Ha, KLHK mengakomodir sekitar 90.000 Ha luas kawasan hutan untuk dilepas atau dialihfungsikan.

Dalam surat keputusan tersebut setidaknya ada 22.221,21 Ha kawasan hutan yang berubah fungsi menjadi areal peruntukan lain yang tersebar di seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan. Luas perubahan fungsi kawasan hutan lindung menjadi hutan produksi mencapai 9.878,02 Ha. Sedangkan perubahan hutan lindung menjadi hutan produksi terbatas mencapai 10.908,44 ha.

Pelepasan dan pengalihfungsian kawasan hutan di Sulawesi Selatan merupakan ancaman bagi upaya penurunan laju deforestasi di Sulawesi Selatan.

Kebijakan ini tentu berkaitan dengan upaya pemerintah untuk membangun proyek infrastruktur serta menarik investasi. Dengan kebijakan ini maka perizinan dalam berinvetasi akan lebih mudah, dan itu artinya perusakan hutan akan semakin meningkat sehingga ancaman bencana ekologis juga semakin meningkat.

Pelepasan dan alih fungsi kawasan hutan dengan dalil untuk kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan menjadi tidak relevan. Sebab, saat ini telah ada kebijakan perhutanan sosial.

Pendampingan dan percepatan realisasi perhutanan sosial seharusnya menjadi agenda yang lebih tepat jika tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam kawasan hutan. Pengelolaan hutan oleh masyarakat yang telah lama hidup dan mencari kehidupan di dalam kawasan hutan telah banyak memberi bukti bahwa pengelolaan hutan berbasis masyarakat mampu menjaga fungsi ekologis hutan dengan tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat itu sendiri.

Pelepasan ataupun alih fungsi kawasan hutan hanya akan mempercepat laju deforestasi, hal itu karena proses perizinan akan lebih mudah, terutama bagi industri perkebunan skala luas, pertambangan, dan infrastruktur yang haus lahan.

Pelepasan kawasan hutan untuk kepentingan infrastruktur seperti jalan di banyak tempat pada mulanya menjadikan peningkatan kesejahteraan dan akses masyarakat sebagai alasan, namun seiring berjalannya proses pembangunan pihak yang paling diuntungkan dari pengadaan infrastruktur tersebut adalah korporasi yang melakukan aktifitas ekstraktif di dalam kawasan hutan yang juga telah dilegalkan oleh pemerintah melalui keputusan pelepasan kawasan hutan yang sama.

Kerusakan lingkungan yang terjadi di hulu akan berdampak hingga hilir, di tahun 2019 bencana banjir dan longsor akibat menurunnya fungsi ekologis ekosistem hutan terjadi di seluruh kabupaten di Sulawesi Selatan. Bencana banjir disertai

longsor yang terjadi di Kabupaten Gowa, dan Jeneponto di awal tahun 2019 menjadi salah satu bukti nyata bagaimana alih fungsi hutan memicu bencana ekologis yang

begitu besar hingga menyebabkan 55 orang meninggal dunia, ribuan warga mengungsi, dan kerusakan infrastruktur baik rumah maupun fasilitas umum.

Trend bencana ekologis akibat kerusakan lingkungan di sulawesi selatan yang terjadi sepanjang tahun 2019 diperkirakan akan terus terjadi dan memberi dampak yang lebih buruk di waktu mendatang.

Sepanjang tahun 2019, belum ada upaya yang berarti dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam upaya mitigasi bencana di berbagai wilayah. Penghujung tahun 2019, titik banjir di daerah aliran sungai jeneberang mulai terlihat di lokasi banjir yang sama seperti yang terjadi di awal tahun.

Kondisi Buram Lingkungan Hidup di Sulawesi Selatan 2019 Menurut WALHI Sulsel

Potret Hutan di Sulawesi Selatan

Sulawesi Selatan memiliki luas wilayah mencapai 5.332.257 hektar. Dari luas wilayah tersebut, 2.610.060 hektar atau 49% diantaranya ditetapkan sebagai kawasan hutan melalui SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) No. 362/Menlhk/Setjen/PLA.0/5/2019. Namun status kawasan hutan yang ditetapkan oleh negara tidak selalu berkaitan dengan kondisi di lapangan apakah berupa hutan atau bukan.

Kajian WALHI Sulawesi Selatan dengan mengelola data tutupan lahan dari KLHK menunjukan bahwa tutupan hutan Sulawesi Selatan saat ini hanya berkisar

1.360.418,15 Hektar atau 25,5% dari total luas wilayah Sulawesi Selatan. Tutupan tersebut terdiri atas hutan tanaman, hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder, hutan rawa sekunder, hutan primer, dan hutan sekunder.

Potret Daerah Aliran Sungai (DAS) Di Sulawesi Selatan Menurut WALHI Sulsel

BACA JUGA:  Penularan Covid-19 di Sidrap, Kadinkes Sidrap Terpapar

Bencana ekologis banjir dan tanah longsor sangat erat kaitannya dengan kondisi tutupan hutan di daerah aliran sungai.

Hutan berfungsi untuk membuat proses infiltasi air ke dalam tanah. Hutan berfungsi untuk mengurangi laju sedimentasi yang dapat mengurangi daya tampung sungai. Hutan juga berfungsi menjaga kestabilan iklim mikro suatu wilayah. Jika hutan di daerah dataran tinggi atau hulu daerah aliran sungai rusak, dapat dipastikan daerah di dataran rendah akan mengalami kebanjiran di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau serta kejadian tanah longsor meningkat. Dengan demikian pada akhirnya keselamatan rakyat yang terancam.

Soal Lutra Menurut WALHI Sulsel

Menurut WALHI Sulsel, kepemimpinan Nurdin Abdullah sebagai Gubernur Sulawesi Selatan ada beberapa program pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan dan akan direncanakan. Dari beberapa proyek pembangunan infrastruktur tersebut, WALHI Sulawesi Selatan menemukan ada dua proyek pembangunan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan bencana ekologis, yakni pembangunan jalan poros Sabbang-Seko di Kabupaten Luwu Utara dan Pembangunan infrastruktur kawasan pariwisata danau tempe di Kabupaten Wajo.

Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian utara Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Utara memiliki wilayah seluas 7.502,58

Km², yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Kabupaten Toraja Utara, Luwu dan Luwu Timur.

Dengan luas tutupan hutan mencapai 487.235,13 Ha, menempatkan Kabupaten Luwu Utara sebagai kabupaten yang memiliki hutan terluas di Provinsi Sulawesi Selatan setelah Kabupaten Luwu Timur.

Sebagai kabupaten yang masih memiliki tutupan hutan yang lebat, masyarakat di

Kabupaten Luwu Utara sangat bergantung terhadap kondisi dan kelestarian hutan, baik

dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun ekologis.

Dari hasil riset WALHI Sulawesi Selatan pada tahun 2019 di Kabupaten Luwu Utara menemukan beberapa hal penting terkait relasi antara hutan dan masyarakat yakni; (1) hutan sebagai arena produksi

masyarakat dalam hal pangan, kayu, dan hasil hutan non kayu, (2) hutan sebagai sumber mata air, (3) hutan sebagai arena reproduksi budaya, dan (4) hutan sebagai

benteng ekologis masyarakat dari bencana banjir maupun longsor.

Berdasar dari temuan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kelestarian hutan merupakan keberlanjutan hidup masyarakat di Luwu Utara.

Akan tetapi, saat ini kelestarian hutan di Kabupaten Luwu Utara semakin hari menunjukkan tren penurunan (WALHI Sulawesi Selatan, 2019). Salah satu faktor yang menyebabkan penurunan kelestarian hutan di Luwu Utara ialah program pembangunan infrastruktur jalan ‘segitiga emas’ yang menghubungkan antara wilayah Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat, utamanya jalan poros kecamatan Sabbang menuju ke Kecamatan Seko. Meskipun alasan utama dari pemerintah daerah terkait pembangunan ini adalah untuk mempermudah akses dan mensejahterakan masyarakat, tetapi program pembangunan infrastruktur jalan Sabbang-Seko nyatanya telah menimbulkan benih-benih degradasi ekosistem hutan di kawasan tersebut.

Hasil riset WALHI Sulawesi Selatan (2019) menunjukkan bahwa dampak dari pembangunan infrastruktur jalan Sabbang-Seko telah membuka kesempatan terjadinya illegal loging, jual beli tanah untuk perkebunan skala luas, dan munculnya klaim kepemilikan lahan di kawasan hutan yang disebabkan oleh terbukanya akses jalan di kedua kecamatan tersebut. Praktik-praktik ini secara tidak lansung menjadi penanda penurunan kelestarian hutan. Di mana penurunan kelestarian hutan tersebut akan berdampak langsung pada fungsi ekologis hutan sebagai pengatur hidrologi, pencegah

terjadinya banjir dan tanah longsor.

Potensi bencana ekologis ini semakin menguat, jika memperhatikan fakta bahwa dua sungai utama (sungai Baliase dan Rongkong) di Luwu Utara pernah meluap dan menyebabkan kebanjiran di beberapa kecamatan yakni Kecamatan Sukamaju, Malangke, Malangke Barat, dan Sabbang.

Jika tren degradasi hutan di Kabupaten Luwu Utara terus meningkat seiring dengan

terbukanya akses jalan ‘segiti emas’, maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan banyak kerugian dan kejadian bencana ekologis yang mengintai

kabupaten dengan jumlah tutupan hutan terluas di Sulawesi Selatan ini.

Sebagai informasi, diketahui, berdasarkan hasil analisa sementara Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung KLHK mengatakan, ada dua faktor penyebab banjir bandang, yakni, alam dan manusia. “Faktor manusia, ada pembukaan lahan di hulu DAS Balease dan penggunaan lahan masif berupa perkebunan sawit,” kata Yuli Utami, Kasubdit Kelembagaan DAS, Direktorat Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Daerah Aliran Sungai KLHK. Sementara itu M.Rokhis Khomarudin, Kepala Pusat Penginderaan Jarak Jauh Lapan menyebutkan, hasil analisis tutupan lahan di DAS Balease, Rongkong dan Amang Sang An dengan citra landsat 2010-2020 menunjukkan ada penurunan hutan primer sekitar 29.000 hektar. Juga terjadi peningkatan pertanian lahan basah sekitar 10.595 hektar dan lahan perkebunan sekitar 2.261 hektar.

Menurut catatan akhir tahun 2019 WALHI Sulsel, meskipun jumlah DAS di Sulawesi Selatan lebih banyak (101 DAS) yang mesti segera dipulihkan (tutupan hutannya kurang dari 30%), Namun masih ada 38 DAS yang kondisi tutupan hutannya di atas 30% sehingga harus dijaga oleh semua pihak, termasuk DAS Rongkong dan Balease. (Ip)

‘PostBanner’

Comment