by

Legislator Hasanuddin Leo Minta Dinsos Makassar Mengevaluasi Total TKSK

PHOTO-2020-07-22-14-43-11
Anggota Komisi B, DPRD Kota Makassar, Hasanuddin Leo / foto: As.

Smartcitymakassar.com, Makassar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar di ruang Banggar DPRD Makassar, Rabu (22/7/2020).

Rapat Banggar kali ini membahas banyaknya keluhan warga Kota Makassar kurang mampu yang belum mendapat Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar.

‘FooterBanner’


Anggota Banggar DPRD Kota Makassar, Hasanuddin Leo, menilai jika pendataan yang dilakukan Dinsos Makassar tidak tepat sasaran. Pasalnya, masih banyaknya keluhan warga yang masuk ke legislator mengenai pendataan untuk mendapatkan KIS tidak tepat sasaran.

“Karena tidak ada pendataan yang akurat dari Dinsos kepada warga miskin untuk dapatkan KIS, maka mereka (warga miskin) ini harus mengambil BPJS,” jelas legislator PAN Kota Makassar itu.

Anggota Komisi B itu lalu mengungkapkan, musyawarah yang dilakukan oleh Dinsos Makassar di setiap kelurahan itu tidak penah terjadi. Padahal, menurutnya, itu merupakan kewajiban yang harus dilakukan Dinsos Kota Makassar untuk menentukan akurasi data warga yang berhak mendapatkan KIS.

BACA JUGA:  None Nginap di Rumah Warga Sudiang, Ketua RT II/RW XI: Ini Luar Biasa

“Jadi, itu yang tadi dikatakan oleh mereka (Dinsos) soal musyawarah di kelurahan untuk menentukan golongan orang miskin dan tidak itu tidak pernah terjadi di 153 kelurahan. Padahal itu menjadi tupoksinya. Maka dari itu, data yang yang saat ini kami anggap data abal-abal,” ungkap Leo.

“Untuk itu, saya tadi di banggar mengajukan supaya TKSK itu harus dievaluasi total, karena banyak tindakan-tindakan ceroboh yang dilakukannya sehingga masyarakat mendapat kerugian,” pungkas Leo.** (As)

‘PostBanner’

Comment