by

Pemeriksaan di Pintu Masuk Kota Makassar Diperketat, Mario: Termasuk Pemeriksaan Surat Bebas Covid-19

PHOTO-2020-07-07-21-07-15
Keterangan: Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar. Muhammad Mario / foto: ist.

Smartcitymakassar.com, Makassar. Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar akan kembali memperketat akses keluar dan masuk masyarakat di perbatasan, termasuk pemeriksaan surat bebas covid-19 untuk masyarakat yang akan masuk di Makassar.

Hal itu diutarakan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Makassar, Muhammad Mario. Menurutnya, ada sekitar 300 personil untuk menjaga sembilan pintu masuk ke wilayah Makassar.

‘FooterBanner’


“Mungkin kita siapkan 300-an personil, ini kan kita juga liat tugas-tugas lain, nanti kita sesuaikan dengan berapa posko yang membutuhkan personil,” jelas Mario, Selasa (7/7/2020).

Dalam penjagaan di batas kota, menurut Mario, selain dari dishub akan dilibatkan juga dari beberapa instansi seperti TNI, polri, satpol PP, dishub, dan dinkes.

“Dishub pastilah terlibat, kita atur nanti jumlah porsonil yang ada, pemeriksaan kan 24-jam, belum lagi pelaksanaan tugas yang lain, jadi kita cover, kita akan atur anggota sedemikian rupa,” ungkap Mario.

Berbicara soal teknis, kata Mario, pihaknya baru akan koordinasikan lagi dengan pihak kepolisian, termasuk mengatasi kemacetan yang akan terjadi.

BACA JUGA:  Lurah Jufri: Maksimum, Tingkat Kepatuhan Warga Batua Terhadap Protokol Kesehatan

“Itu coba diatur dengan kepolisian, yang pasti macetlah, kemarin saja pemeriksaan suhu di atas mobil, macet, di atas motor, macet. Apalagi kita akan memeriksa dokumen-dokumen, pasti macet. Kita coba cari strategi,” bebernya.

“Tapi, melihat masih banyak jalan masuk lain yang orang bisa lewat situ, makanya ini juga menjadi pertimbangan bagaimana mekanismenya di lapangan nanti, kita banyak minta petunjuknya dari pihak kepolisian,” tambah Mario.

Disinggung soal koordinasi dengan pihak kabupaten tetangga, Mario mengatakan, jika dirinya belum mengetahui secara pasti apakah Pemkot Makassar telah koordinasi dengan pihak pemerintah Gowa dan Maros.

“Kalau saya tidak salah sudah dilakukan komunikasi. Sosialisasinya harus intens. Sebenarnya, wacana ini banyak orang daerah bertanya-tanya kapan berlakukan, berarti informasi itu sudah sampaikan saja ke daerah, pemberlakuan belum, siap-siap saja. Yah jadi sosialisasinya harus massif,” tutupnya.** (As)

‘PostBanner’

Comment