by

Hasil Sidang Etik Andi Hadi, Ketua BK DPRD Makassar: Kami Masih Perlu Dengar Saksi

PHOTO-2020-07-06-22-43-22 2
Keterangan: Jajaran Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Makassar saat menggelar sidang kode etik terhadap Andi Hadi Ibrahim.(ist)

Smartcitymakassar.com, Makassar. Sejumlah pemberitaan memberatkan Wakil Ketua Komisi B, DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim, saat diduga menjadi penjamin salah seorang jenazah pasien covid-19 di Rumah Sakit Umum Daya (RSUD) beberapa hari yang lalu.

Terkait hal tersebut, Badan Kehormatan (BK) DPRD Makassar menggelar sidang kode etik di ruang BK DPRD Kota Makassar secara tertutup, Senin (6/7/2020).

‘FooterBanner’


Saat dikonfirmasi setelah menggelar sidang, Ketua BK DPRD Kota Makassar, Zainal Beta menjelaskan, dalam kejadian yang melibatkan legislator PKS Makassar itu bukan dengan pengambilan secara paksa.

Kan dianggap diambil paksa itu (jenazah), jadi kita panggil ustadz Hadi untuk klarifikasi hal tersebut. Dan, setelah kami (BK) mendengar penjelasan beliau, tidak ada yang salah karena dia tidak memaksa,” ungkap Zaenal.

Disinggung soal hasil putusan dari BK DPRD Kota Makassar, legislator tiga periode itu mengakui jika belum ada putusan yang dikeluarkan terhadap Hadi Ibrahim. Pasalnya, menurut Zaenal, pihaknya saat ini masih akan menggelar sidang lanjutan dengan menghadirkan saksi-saksi, termasuk pihak RSUD.

BACA JUGA:  Sambut Ulang Tahun ke-13, Alfamidi dan IDF-MUI Bagikan Gerobak untuk UMKM

“Untuk saat ini belum ada putusan, karena ke depannya kita masih ada agenda pemanggilan saksi, baik dari pihak RSUD maupun dari pihak ustadz Hadi,” jelas Zaenal.

Menyinggung soal surat penjamin, Zaenal mengatakan akan melihat dulu saksinya. “Dan mengenai masalah surat penjamin itu, menurut ustadz Hadi, sudah dibuat itu surat dia, sisa tulis namanya dengan alamatnya dengan pekerjaannya. Makanya, mau diliat siapa yang buat ini barang (surat). Katanya begitu, makanya kita mau liat dulu saksinya,” urai Zaenal lagi.

Sementara target pemeriksaan ini, menurut Zaenal, dijadwalkan akan berlangsung satu bulan dikarenakan melalui sejumlah tahapan termasuk rapat-rapat.

Sekedar diketahui, kasus ini juga menyeret Direktur Utama RSUD Daya Makassar, dr Ardin Sani, hingga dicopot dari jabatannya karena dianggap melanggar prosedur penanganan Covid-19.** (As)

‘PostBanner’

Comment