by

Ini Sebab Belum Rampungnya Dinsos Makassar Salurkan Bantuan Sembako ke Masyarakat

Keterangan: Ketua Komisi D, DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir (foto: As)

Smartcitymakassar.com, Makassar. Sekitar 1.389 paket sembako batal disalurkan untuk oleh Dinas Sosial (dinsos) Kota Makassar. Sembako ini diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu di Kota Makassar.

Sembako ini batal disalurkan dikarenakan perusahaan penyedia stok barang terkendala di pengurusan administrasi, yakni soal faktur pajak.

‘FooterBanner’


Batalnya penyaluran sembako ini membuat geram Ketua Komisi D untuk Bidang Kesejahteraan Rakyat Dewan Pimpinan Daerah (DPRD) Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir. Dirinya meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melakukan evaluasi ke perusahaan penyalur.

“Memang prinsip kehati-hatian memang perlu, tapi jangan sampai menghambat dan membatalkan bantuan sembako ke masyarakat,” ucap Wahab saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (6/7/2020).

“Dinsos memang harus lebih hati-hati dalam pengadaan barang, tapi jangan sampai malah masyarakat yang jadi korban, bayangkan itu bantuan masih ada seribu lebih yang batal tersalurkan,” lanjut Wahab.

Bukan hanya itu, Wahab kembali menegaskan, alasan faktur pajak sebagai alasan administrasi tidak menjadi kendala di perusahaan tersebut. Pasalnya, faktur pajak itu memang menjadi SOP dasar yang harus dipenuhi perusahaan.

“Ini mungkin karena perusahaan ini menganggap remeh, padahal faktur pajak itu wajib datang. Itu perlu dievaluasi perusahaan apa saja yang seperti itu,” tegas Sekretaris DPD II partai Golkar Kota Makassar itu.

BACA JUGA:  XL Smart Poultry Tingkatkan Produksi Unggas PT Sierad Produce Tbk

Untuk itu, Wahab meminta Dinas Sosial untuk bisa memberi efek jera kepada perusahaan yang bermasalah. Hal tersebut bisa menjadi acuan untuk tidak lagi memasukkan perusahaan tersebut untuk kerjasama ke depannya.

“Dinsos harus selesaikan, kalau perlu jangan kerjasama lagi. Jika tidak, maka kami akan panggil perusahaan tersebut. Jangan sampai juga ada yang diakal-akali di sini,” kata Wahab mengingatkan.

Sementara, Kepala Seksi Jaminan Kesejahteraan Sosial Dinsos Kota Makassar, La Heru menyatakan, melihat anggaran paket sembako tersebut berasal dari APBD. Untuk itu, pihaknya sangat hati-hati dalam mengambil kebijakan.

“Jadi, kita ada masalah (faktur pajak) di perusahaan yang ditunjuk untuk adakan itu barang (sembako), sehingga target 60 ribu tidak bisa terpenuhi. masih ada 1.389 paket sembako yang batal,” sebut La Heru.

Selain itu, dirinya menyampaikan bahwa sejauh ini Dinsos Kota Makassar belum ada rencana lagi untuk lakukan pengadaan sembako.

“Tapi, jika memang Pemkot kembali adakan pengadaan itu (bantuan), tentu akan belajar dari sebelumnya dan tetap dijalankan sesuai aturan,” tutup La Heru.** (As)

‘PostBanner’

Comment