by

Warga Keluhkan Soal Daftar di Sekolah Negeri, Plt Disdik Makassar: Kan Ada Beberapa Jalur yang Bisa Digunakan

plt Kepala Dinas Pendididikan Kota Makassar, Andi Amalia Malik.(ist)

Smartcitymakassar.com – Makassar. Upaya dalam menciptakan pemerataan akses pada layanan di sektor pendidikan, pemerintah menghadirkan aturan dengan sistem zonasi.

Namun, penerapan aturan zonasi tersebut membuat beberapa masyarakat menjadi terkendala untuk mendaftarakan anaknya untuk masuk di sekolah-sekolah negeri.

‘FooterBanner’


Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Pendidikan Kota Makassar, Andi Amalia Malik membenarkan hal tersebut. Akan tetapi, Amalia menjelaskan jika SMP Negeri saat ini di Kota Makassar sangat terbatas.

“Kan gini dek, kita hanya punya 55 SMP negeri, sedangkan SD kita jumlahnya 314, nah kalau tamat semua itu (dari SD), pastinya SMP Negeri tidak mungkin bisa tampung”, jelas Amalia melalui sambungan telpon. Selasa (30/6/2020).

Disinggung soal masyarakat kurang mampu dan yang terdampak pandemi Covid-19, Amalia mengutarakan bahwa ada beberapa jalur yang disiapkan dari pemerintah.

“Yang salah satunya adalah jalur Afirmasi, ini jalur untuk warga yang kurang mampu, jadi warga yang kurang mampu bisa gunakan jalur tersebut”, terang Amalia.

BACA JUGA:  Jangan Ketinggalan, PP LIDMI Akan Menggelar Simposium Nasional Pancasila Bersama 8 Tokoh dan Cendekiawan Bangsa

“Begitupun dengan anak didik kita yang berprestasi, ada jalur tersendiirnya, kalau dia (anak berprestasi) bisa memilih sekolah negeri yang ia inginkan”, tutup Amalia.

Sementara, Ketua Komisi D, DPRD Kota Makassar, Abdul Wahab Tahir mengatakan, aturan zonasi pendaftaran di sekolah negeri merupakan aturan dari pusat. Untuk itu, lanjut Wahab, pihaknya hanya mengawasi.

“Dan untuk memudahkan anak-anak kita melanjutkan pendidikan di SMP negeri, kita sudah bangun beberapa sekolah Regrouping, kita dorong mereka untuk juga melakukan penerimaan siswa baru”, ungkap Wahab.

Diketahui, Regrouping merupakan penggabungan beberapa Sekolah Dasar (SD) menjadi satu dalam rangka efisiensi anggaran pendidikan dan efektifitasnya untuk peningkatkan mutu pendidikan, atau merupakan usaha penyatuan dua unit SD atau lebih menjadi satu kelembagaan atau institusi dan diselenggarakan dalam satu pengelolaan.(As)

‘PostBanner’

Comment