by

Harapan Tinggi Gubernur Sulsel Terhadap Rudy Djamaluddin Atasi Covid-19 di Kota Makassar

Pj Wali Kota Makassar saat gelar rapat koordinasi dengan jajaran Forkopimda Makassar, SKPD, serta TNI-Polri di Posko Induk Covid-19. Sabtu (27/6/2020).(As

smartcitymakassar.com – Makassar. Melihat kasus positif Covid-19 di Kota Makassar yang terus meningkat membuat Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel), Nurdin Abdullah harus kembali mengganti Pejabat (Pj) Wali Kota Makassar.

Pasalnya, salah satu indikator tingginya kasus positif Covid-19 di Sulsel berada di Kota Anging Mammiri tersebut.

‘FooterBanner’


Olehnya itu, Gubernur Sulsel menunjuk Rudi Djamaluddin untuk menggantikan Yusran Jusuf sebagai Pj Wali Kota Makassar dengan harapan bisa memutus rantai penyebaran Covid-19 di Kota Daeng.

Dengan harapan yang cukup tinggi dari Gubernur Sulsel terhadap Pj Wali Kota yang baru dalam memutus penyebaran virus mematikan tersebut. Rudi sapaan Pj Wali Kota Makassar akan mendatangkan ahli-ahli.

“Saya akan mendatangkan ahli epidemiologi, kita akan undang ahli sosiologi, supaya bisa membantu mengedukasi masyarakat, tapi tetap dituangkan dalam bentuk Perwali”, jelas Rudi saat gelar konferensi perss di Rujab Gubernur Sulsel setelah selesai dilantik. Jum’at (26/6/2020), silam.

BACA JUGA:  Agar Tubuh Sehat Jiwa Kuat, Danny Olahraga Pagi dan Fatma Gowes

Bukan hanya itu, Rudi juga berencana akan memberlakukan pemeriksaan surat hasil Rapid Test kepada masyarakat luar yang ingin memasuki wilayah Kota Makassar.

“Jadi, siapapun yang ingin memasuki Makassar, harus melampirkan surat bebas Covid-19. Karena kita tidak pernah tahu, misalnya ada yang ke Maros, disana tidak patuhi protokol kesehatan, entah dia terpapar dan kembali ke Makassar membawa virus tanpa ada gejala. Nah ini yang kita waspadai”, tegas Rudi saar gelar rapat koordinasi di Posko Induk Covid-19 Kota Makassar. Jln Nikel Raya. Sabtu (27/6/2020) yang lalu.

Namun, pemberlakuan surat keterangan bebas Covid-19 tersebut, Rudi mengakui masih perlu berkoordinasi kembali dengan instansi terkait, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, serta pihak TNI dan Polri.(*As)

‘PostBanner’

Comment