by

Soal Keluhan Buruh, Wahab: Ada yang Besifat Normatif, Tapi Kita Tetap Tampung

Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang dihadiri Komisi D, Disnaker Kota Makassar, dan Aliansi Serikat Buruh.(As)

Smartcitymakassar.com – Makassar. Menyikapi dugaan PHK sepihan dari perusahaan, Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra)DPRD Kota Makassar gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang paripurna DPRD Kota Makassar.

Dalam RDP tersebut, turut dihadiri Kepala Bagian Dinas Ketenaga Kerjaan Kota Makassar dan beberapa aliansi buruh di Kota Makassar yang dipimpin oleh Ketua Komisi D, Abdul Wahab Tahir.

‘FooterBanner’


Sebelumnya, para buruh melalui beberapa serikat buruh di Kota Makassar mendatangi DPRD Kota Makassar dengan harapan untuk mendapat jawaban dari atas sikap otoriter perusahaan.

Ketua Komisi D Bidang Kesra, Abdul Wahab Tahir menjelaskan, RDP hari ini adalah menyangkut kebutuhan mendasar para buruh yang tertuang dalam UUD Ketenagakerjaan. Namun ternyata, lanjut Wahab, problem tersebut ternyata adalah kewenangan DPRD provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).

“Sebenarnya bukan kita, tapi sebagai wakil rakyat, kita tetap jadwalkan hari senin tanggal 29 sekitar jam satu sianglah kembali melakukan pertemuan Triparti, dan komisi D hadir untuk membantu melakukan inisiasi, tentu atas nama kemanusian” jelas Wahab saat diwawancarai setelah menghadiri RDP tersebut.

Olehnya itu, Wahab berharap bisa mendapat solusi yang bijak dari persoalan tersebut. Pasalanya, kata Wabah, dari laporan yang dirinya terima, kedua belah pihak salin dirugikan.

BACA JUGA:  Pertamina Gandeng E-Warung di Polewali Mandar, Terobosan agar Subsidi LPG 3 kg Tepat Sasaran

Senada dengan Kabid Humas Jamsos HI, Disnaker Kota Makassar, Ariansyah. Menurutnya, kasus tersebut adalah normatif, dimana kasus ini adalah wewenan provinsi Suslel.

“Tapi sebenanrya, sudah ada ditangani, sudah ada surat masuk ke kami (Disnaker) soal kasus 1 orang yang di PHK, sebenarnya jadwalnya tanggal 25, tapi dikantor akan melakukan penyemprotan, jadinya kami undur dan nanti hari Senin kami baru aktif di kantor lagi”, kata Ariansyah.

Tentunya, lanjut Ariansyah, dalam masalah telepati itu yang soal PHK, sementara persoalan normatif menurutnya, akan tetap disampaikan ke pertemuan selanjutnya.

“Tetap kami sampaikan itu (hal normatifnya)pada pertemian nanti, siapatau ada kesepakatan dikedua belapihak”, tutupnya.

Sekedar diketahui, Aliansi Serikat buruh yang sambangi DPRD Kota Makassar terkait adanya PHK sepihak, serta kewajiban Cv Mujur Industri yang diduga tidak dipenuh kepada karyawannya.(As)

‘PostBanner’

Comment