by

Diproyeksi Tingkat Pengangguran Terbuka Akan Naik, Bagaimana Peran Program Kartu Prakerja di Sulsel?

Tenaga kerja (ilustrasi)

Smartcitymakassar.com – Makassar. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sulawesi Selatan (Sulsel) memproyeksikan tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada 2021 sekitar 7,9-8,0 persen setelah melihat kondisi perekonomian di tengah pandemi COVID-19 saat ini.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Selatan (Sulsel), Andi Darmawan Bintang di Makassar, Sabtu (27/6/2020), mengatakan tingkat perekonomian baik di Sulsel, Indonesia bahkan hampir seluruh negeri ini melambat karena adanya pandemi COVID-19.

‘FooterBanner’


“Kalau data terbaru belum ada karena sekarang masih dalam pendataan. Yang pasti angkatan kerja per akhir 2019 itu di Sulsel sekitar 4,1 juta lebih atau hampir 4,2 juta,” jelas Andi Darmawan Bintang.

Andi Darmawan Bintang menyebutkan dari data angkatan kerja akhir 2019 sebanyak 4.159.838 orang dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) sebanyak 4,97 persen.

Untuk pekerja sektor informal terdata sebanyak 2.303.111 orang, pada sektor formal 1.523.985 orang, sektor pertanian 1.377.408, dan sisanya di sektor perdagangan sebanyak 699.688 orang.

Andi Darmawan mengatakan proyeksi tingkat pengangguran terbuka pada 2021 itu juga sudah mempertimbangkan dampak dari pandemi COVID-19 tersebut.

“Yang pasti kita berharap vaksin dan obat dari virus corona ini bisa segera ditemukan sehingga langkah-langkah pendampingan, pembinaan dan penciptaan lapangan kerja baru bisa dilakukan,” katanya.

Selain itu, dampak dari pandemi COVID-19 pada tenaga kerja di Sulsel berdasarkan data yang diterimanya di 18 kabupaten dan kota, belum termasuk enam daerah lainnya yang belum mengirim per 14 Mei 2020 itu, setidaknya ada 1.171 perusahaan yang terdampak.

Sedangkan untuk tenaga kerja yang terdampak dari 1.171 perusahaan itu ada 15.191 orang. Dari jumlah itu ada 14.740 pekerja yang dirumahkan dan 451 pekerja lainnya diberhentikan atau pemutusan hubungan kerja (PHK) karena tidak bisa membayarkan gaji dan membiayai operasional perusahaan tersebut.

“Kalau untuk gaji, 50 persen dari jumlah itu sudah tidak dibayarkan gajinya. Sisanya yang 50 persen masih dibayarkan tetapi bervariasi juga, ada yang dibayar 50 persen saja ada juga yang 25 persen dulu,” ucapnya.

Bagaimana Peran Program Kartu Prakerja?

BACA JUGA:  Bank Sulselbar Serahkan Bantuan APD Ke Disdik Makassar

Program Kartu Prakerja dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Terlebih menurut catatannya, sebanyak 15.191 pekerja di Sulawesi Selatan dirumahkan dan di-PHK akibat pandemi COVID-19.

Terdampak COVID-19 pada dunia usaha di Sulsel terdapat 1.171 perusahan dari 18 Kabupaten/Kota dimana mempengaruhi atau pekerja terdampak sebesar 15.191 pekerja. Dimana dirumahkan itu sebayak 14.740 pekerja dan di-PHK 451 pekerja. Jadi kalau kita lihat data ini orang yang dirumahkan atau di-PHK jumlahnya cukup tinggi. Selain itu, untuk sektor usaha yang terdampak COVID-19 ini adalah jasa, pariwisata, perdagangan, konstruksi, dan transportasi.

Program Kartu Prakerja di Provinsi Sulawesi Selatan yang diikuti 23.740 orang diharapkan memberi manfaat berupa insentif dalam meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di masa pandemi COVID-19.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulsel, Andi Darmawan Bintang di Makassar, Sabtu (27/6/2020) mengatakan jatah Kartu Prakerja dari Pemerintah Pusat untuk Sulsel 158.936 orang peserta.

Peserta per gelombang yang ikut 5.703 untuk gelombang pertama, kemudian di gelombang kedua 9.922, peserta dan ketiga 8.115 orang peserta sehingga total ada 23.740 peserta yang lulus dari Sulsel.

Dari komposisi pendaftar, terbanyak berasal dari Makassar yakni dengan 8.538 peserta, disusul Gowa 2.564 peserta, Bone 1.049 peserta dan lainnya itu rata-rata 400-700 orang peserta.

Darmawan dalam diskusi virtual bertajuk “Urgensi Penciptaan Lapangan Kerja Pascapandemi” itu menjelaskan para peserta yang lulus tersebut akan mendapatkan insentif dengan total sebesar Rp3.550.000. Insentif tersebut akan langsung ditransfer Pemerintah Pusat ke setiap peserta.

Peserta yang lulus akan mendapatkan biaya pelatihan sebesar Rp1 juta secara online dari pihak penyedia jasa, kemudian biaya insentif bagi para pekerja terutama yang dirumahkan dan di-PHK sebesar Rp600 ribu perbulan selama empat bulan, kemudian Rp150 ribu untuk tiga bulan.

Total yang akan diterima pekerja yang akan ditransfer oleh pemerintah pusat ke para peserta sebesar Rp3.550.000, ujarnya. (Ip)

‘PostBanner’

Comment