by

Minta KPK Stop Kajian Semata, Mantan Ketua KPK: Selidiki Program Kartu Prakerja

Bambang Widjojanto (int)

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Mantan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bambang Widjojanto meminta KPK membuka penyelidikan terkait dugaan korupsi program Kartu Prakerja.

Menurut Bambang Widjojanto, KPK perlu melakukan tindakan lebih dari sekedar kajian terkait salah satu program andalan yang digaungkan Presiden Jokowi sejak masa kampanyenya.

‘FooterBanner’


“Setop dengan kajian. Masuk di penyelidikan. Tugas Litbang sudah selesai di situ, tugas penyelidikan mulai masuk,” kata Bambang dalam sebuah diskusi, Jumat, (19/6/ 2020).

Bambang menegaskan, KPK Patut menelisik dugaan korupsi di program tersebut. Apalagi anggarannya sangat besar yakni Rp20 Triliun. Kajian, katanya, tugas para peneliti bukan tugas lembaga penegak hukum.

“Kalau hanya memetakan masalah dan memetakan temuan, itu sebenarnya kerjaan peneliti. Tetapi kalau pekerjaannya advokat atau penegak hukum dia akan menemukan apakah tindakan itu dilakukan secara sengaja atau kelalaiannya. Jadi dengan begitu mens reanya jelas,” ujarnya.

Bambang pun menduga telah terjadi praktik rasuah dari program Kartu Prakerja.

“Deteksi saja siapa-siapa yang terlibat dalam program itu. Kalau menurut saya, tindakan itu sengaja, setidak-tidaknya lalai. Dan lalai itu sudah menjadi bagian dari pelanggaran,” ungkap Bambang.

Sebagai informasi, KPK meminta pemerintah menunda Program Prakerja hingga ada perbaikan yang dilakukan. Sebab, KPK menemukan sejumlah masalah dalam Program Kartu Prakerja. Temuan-temuan ini adalah hasil dari kajian Program Kartu Prakerja sebagai bagian dari pelaksanaan tugas monitor yang dilaksanakan oleh KPK.

BACA JUGA:  (Opini) Pembayaran Uang Pengganti Korupsi Alokasi Dana Desa dan Dana Desa

KPK menemukan sejumlah permasalahan dalam 4 aspek terkait tata laksana sehingga pemerintah perlu melakukan perbaikan dalam implementasi program. Empat aspek tersebut adalah dari proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, materi pelatihan, dan pelaksanaan program.

“Kami merekomendasikan pemerintah menunda pelaksanaan batch IV sampai ada pelaksanaan perbaikan tata kelolanya,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, dalam Konferensi Pers Pemaparan Hasil Kajian Program Kartu Prakerja (18/6/2020).

KPK telah memaparkan hasil kajian dan rekomendasi ini kepada Kemenko Perekonomian dan pemangku kepentingan terkait lainnya dalam rapat pada tanggal 28 Mei 2020. Dalam rapat tersebut, KPK, Kemenko Perekonomian dan pemangku kepentingan terkait lainnya, telah menyepakati empat hal.

Pertama, melakukan perbaikan tata kelola Program Kartu Prakerja berdasarkan rekomendasi dan masukan dari peserta rapat koordinasi. Kedua, menunda pelaksanaan batch IV sampai dengan dilaksanakan perbaikan tata kelola Program Kartu Prakerja.

Ketiga pemerintah akan membentuk Tim Teknis yang terdiri dari berbagai kementerian/lembaga untuk perbaikan tata kelola Program Kartu Prakerja. Dan keempat, meminta pendapat hukum kepada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara terkait pelaksanaan Program Kartu Prakerja.

Saat ini, Kemenko Perekonomian sedang melakukan perbaikan sesuai rekomendasi KPK baik terkait regulasi, persiapan dari segi teknis maupun pelaksanaan Kartu Prakerja. (Ip)

‘PostBanner’

Comment