by

Soal Pembekuan KTP Warga yang Melanggar, Kadis Dukcapil Makassar: Itu Tidak Ada dalam UU Kependudukan

Salah satu aktifitas di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ( Disdukcapil) Kota Makassar.(ist)

Smartcitymakassar.com – Makassar. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ( Disdukcapil) Kota Makassar, Ariaty Puspasari Menaggapi perihal penerapan sanksi Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar yang salah satunya akan dibelukan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) kepada warga yang melanggar protokol kesehatan.

Pasalnya, pembekuan e-KTP warga yang melanggar protokol kesehatan tidak diatur dalam Undang-undang Kependudukan dan Peraturan Walikota (Perwali).

‘FooterBanner’


“Mungkin disini saya bisa luruskan, tidak ada aturan terkait itu (pembekuan E-KTP) disini hanya menyita sementara E-KPT warga yang melanggar, sama dengan polisi yang menyita SIM, jika ada pengendara yang melanggar”, tegas Ariaty saat dikonfirmasi smartcitymakassar.com, Jum’at (19/6/2020).

BACA JUGA:  Karyawan PT Alindo Makassar Gelar Mogok Kerja, Ini Imbauan Polsek Tamalanrea

Terkait adanya pemberitaan yang mengatakan pemerintah akan memberikan sanksi berupa pembekuan e-KTP warga.

“Mungkin bisa ditanyakan langsung yang berkomentar dek, karena tidak ada sama sekali komentar dari pihak kami, tidak pernah mengatakan seperti itu”, pungkas Ariaty.(As)

‘PostBanner’

Comment