by

New Normal Akan Berlaku, Pengamat: Pemerintah Daerah Merasa Gagal Jika PSBB Diperpanjang

Pengamat Kebijakan Publik Fisipol Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Adnan Nasution (ist)

Smartcitymakassar.com – Makassar. Kondisi kasus Covid-19 atau yang biasa didengar dengan nama Virus Corona di Indonesia terus meningkat, tak terkecuali di Kota Makassar.

Kasus positif virus yang mematikan tersebut di Kota Daeng terus meningkat, sehingga pemerintah menerapkan Pembatasan Sosial Beskala Besar (PSBB) selama 2 tahap dengan anggaran yang cukup sangat besar.

‘FooterBanner’


Akan tetapi, PSBB tersebut serasa tidak berhasil yang dibuktikan dengan terus meningkatnya pasien Covid-19 di Kota Anging Mammiri, yang akhirnya membuat pemerintah daerah tidak memperpanjang PSBB dan akan menerapkan New Normal.

Pertanyaannya, “Apakah anggaran yang mencapai ratusan juta dalam penanganan Covid-19 itu sia-sia?

Pengamat Kebijakan Publik Fisipol Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Adnan Nasution menjelaskan bahwa 2 tahap PSBB yang diterapkan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dianggap gagal.

“Itu (PSBB) dianggap gagal, karena grafik ODP, PDP, OTG hingga yang sudah positif itu terus naik, sehingga ada kecenderungan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh Pj Wali Kota sebelumnya dan yang sekarang itu cenderung gagal”, jelas Adnan melalui via WhatsApp. Kamis (11/6/2020).

BACA JUGA:  Mendengar Program Imun, Ketua-ketua RT: Program Imun yang Paling Menyentuh Masyarakat

Salah satu gagalnya Pemkot Makassar dalam menangani Covid-19 di Kota Daeng ini tidak lepas dari sikap pihak penegak hukum dan masyarakat yang tidak menegakkan kebijakan ini.

“Dari hal itu, Pemkot Makassar tidak lagi memperpanjang PSBB, karena pejabat merasa akan tetap gagal, jadi pemerintah menerapkan New Normal”, terang Adnan.

Terkait New Normal, Adanan mengatakan, belakunya hal ini, selain bisa menyelamatkan korban Covid-19, ini juga cenderung bisa menyelamatkan sektor ekonomi mati, dan bisa sedikit menggeliatkan roda perekonomian masyarakat.

“Tapi, kalau berbicara anggaran tadi (PSBB), Saya pikir itu jadi pemborosan untuk pembiayaan alat kesehatan, termasuk juga tentang bantuan langsung tunai dan Itu tidak efisien karena pemerintah tidak konsisten dalam penegakan Law Enforcement serta tidak tegas”, pungkas Adnan.(As)

‘PostBanner’

Comment