by

Apakah Dokter dan Tenaga Kesehatan Berkonspirasi Status Pasien?

Tenaga media covid 19 (ilustarsi)

Smartcitymakassar.com – Makassar. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Makassar meminta kepada masyarakat tidak menuduh dokter maupun tenaga kesehatan (nakes) berkonspirasi soal status pasien dalam pemantauan (PDP) maupun positif COVID-19.

Humas IDI Makassar dr Wachyudi Muchsin mengatakan opini yang berkembang di masyarakat mengenai status pasien tidak boleh dibiarkan dan harus diklarifikasi dengan data empiris.

‘FooterBanner’


“Kita sudah disibukkan dengan masalah COVID-19 ini dan setelah beberapa bulan, muncul permasalahan baru yang menuding para dokter dan nakes berkonspirasi dalam penetapan status. Ini tidak benar dan ini adalah fitnah yang keji,” tegas dr Wachyudi, di Makassar, Sabtu (6/6/2020).

dr Wachyudi dan sejumlah dokter di IDI Makassar menilai saat ini yang menjadi kelemahan di Indonesia adalah masih lambannya proses diagnostik pada kasus COVID-19 ini. Kemampuan laboratorium masih sangat terbatas, sehingga antrian sampel yang sangat banyak membutuhkan waktu kisaran 1-2 minggu, sampel atau diagnosanya bisa diketahui. Menurutnya, mesti segera ada solusi dalam menghadapi kondisi yang penuh keterbatasan. Untuk kasus yang masih berstatus PDP dan meninggal dunia, pemerintah melalui Tim Gugus COVID mengambil pilihan yang dianggap lebih aman untuk pemakamannya secara prosedur, dengan tujuan dapat menekan laju penyebaran penyakit yang sangat cepat.

“Di sini terkadang timbul persoalan. Banyak yang tidak menerima hasil swab yang ternyata negatif, dan sudah meninggal di makamkan dengan protap COVID-19. Kejadian ini akan menjadi warning bagi pemerintah, jika hal seperti ini terus berlanjut,” ucapnya.

Wachyudi pun menjelaskan, jika permasalahan tentang pembentukan opini atau stigma masyarakat jika tidak dicarikan solusinya akan membahayakan kepercayaan masyarakat terhadap dokter dan tenaga kesehatan lainnya.

BACA JUGA:  Lariz Wthree Lagaligo Hotel Rilis Promo Nginap

“Stigma bahwa rumah sakit dan tenaga medis menjadikan kasus-kasus seperti itu sebagai pemanfaatan anggaran, adalah tidak benar. Pertanyaannya negara dapat uang dari mana, ratusan juta dikalikan semua pasien COVID-19 seluruh Indonesia, itu dari mana semua anggarannya,” pungkasnya.

Jauh hari sebelumnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) mengaku telah memiliki alat pendeteksi virus corona (Covid-19), sehingga berharap tidak lagi mengandalkan pemeriksaan spesimen oleh pemerintah pusat di Jakarta yang membutuhkan waktu berhari-hari.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah mengatakan alat tersebut bakal ditempatkan di RS Pendidikan Universitas Hasanuddin dan RSUP Wahidin Sudirohusodo. Namun, dia tak merinci dari mana mendapatkan alat pendeteksi corona.

“Kita sudah siap untuk pengecekan. Pemprov akan segera melakukan pembenahan laboratorium, kita menambah peralatan-peralatan yang belum cukup,” ucap Nurdin Abdullah, Rabu (18/3/2020).

Nurdin Abdullah mengaku melakukan itu karena butuh waktu lama sampai mendapatkan hasil spesimen yang dikirim ke Jakarta untuk diperiksa Kementerian Kesehatan.

“Coba bayangin, ada empat sampel kita kirim, sudah hari kelima belum ada jawaban. Ini kan membuat masyarakat kita jadi stres. Nah kalau kita bisa mengecek sendiri, itu hitungan menit aja selesai,” jelasnya.

Nurdin mengaku sudah menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan Sulsel agar lekas menghadap ke Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Dia berharap Pemprov Sulsel diberi izin untuk mendeteksi virus corona. Dia yakin alat tersebut sangat bermanfaat jika boleh digunakan oleh Pemprov Sulsel. (Aan/Ip)

‘PostBanner’

Comment