by

Deteksi Awal Buat Masyarakat, Bagaimana Perkembangan Soal Rapid Tes di Makassar?

Rapid tes covid19 (ilustrasi)

Smartcitymakassar.com – Makassar. Diketahui, berdasarkan update: Senin, (2/6/2020) pukul 11:00 WITA dari Dinas Kesehatan Kota Makassar, adapun Sulsel total positif 1542, dimana 870 dirawat, 598 Sembuh, dan 74 Meninggal.

Adapun Makassar diketahui menjadi wilayah di Sulsel yang terbanyak kasus positif Corona, dimana hingga saat ini total positif 940, dimana 424 Sembuh, 450 dirawat dan 66 Meninggal.

‘FooterBanner’


Masih di Makassar, total ODP 1447, dimana 135 proses pemantauan, 1312 Selesai Pemantauan. Sementara itu Total PDP 847, dimana 423 Selesai Pengawasan,95 Meninggal, dan 329 dirawat.

Sumber: https://infocorona.makassar.go.id

Bagaimana soal rapid tes di Makassar?

Pada awal Mei lalu, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Makassar, menyebarkan 10.000 alat rapid tes untuk 47 Puskesmas sebagai langkah serius guna membantu masyarakat memastikan statusnya.

“Ada sepuluh ribu alat rapid tes telah disebar ke semua puskesmas di Makassar. Ini dilakukan untuk memastikan masyarakat bisa mengetahui statusnya,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Naisyah Tun Azikin di Posko Induk COVID-19 Makassar, Jumat (1/5/2020).

Namun saat ini, pemeriksaan rapid test lebih difokuskan untuk Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) serta pemeriksaan kedua bagi Orang Tanpa Gejala (OTG) pasca isolasi mandiri selama 14 hari.

Kadis Kesehatan Kota Makassar, Naisyah Tun Azikin mengaku, Pemeriksaan rapid test hanya difokuskan pada kelompok masyarakat yang diduga terpapar Covid-19.

“Masih ada (pemeriksaan-red) tapi khusus untuk ODP, PDP, OTG, atau kontak dengan positif Covid-19, bukan untuk yang lainnya. Bukan umum yang hanya mau kontrol-kontrol. Untuk masyarakat umum tapi ada indikasi, bukan sembarangan bilang mau berangkat lalu mau periksa, tidak,” kata Naisyah, Jumat (28/5/2020).

Naisyah menyebut, khusus untuk masyarakat yang hendak ingin bepergian keluar kota ataupun untuk keperluan surat keterangan bebas Covid-19 bisa melalui jalur mandiri di laboratorium-laboratorium swasta ataupun yang lainnya.

Adapun harganya, Naisyah menyebut memang mahal, mulai dari Rp1 juta sampai Rp2 juta lebih.

Berdasarkan keterangan dari laboratorium Prodia di Kota Makassar, juga melayani uji rapid test dan swab. Manager Marketing Prodia, Rudy mengatakan pihaknya juga melayani rapid test dan swab.

“Iya kita layani pelayanan rapid test dan swab. Harga rapid test di Prodia Rp 590 ribu dan untuk swab Rp 2,5 juta.,” ujar Rudy, Senin (1/6/2020).

Soal akurat Tidaknya Rapid Test

Sebelumnya, Naisyah Tun Azikin menjelaskan sejumlah fenomena medis terkait dengan rapid test untuk mengetahui seseorang positif Covid-19 atau tidak. Pada pemeriksaan awal, bisa saja hasil negatif, kemudian pemeriksaan berikutnya positif. Begitu pun dengan sebaliknya.

“Banyak yang positif rapid test tapi pas melakukan Swab ternyata negatif,” kata Naisya, Kamis, (30/4/2020).

Saat melakukan pemeriksaan cepat melalui rapid tes, Naisyah mengatakan, hanya mampu mendeteksi antibodi seseorang bukan virus Corona. Dalam pemeriksaan itu bisa muncul false positive dan false negatif.

“Kalau baru hari pertama (kena virus Corona) itu tidak terlacak,” katanya.

Naisyah mengatakan hasil pemeriksaan false positif tidak berarti seseorang benar-benar terinfeksi virus Covid-19. Sementara, false negatif tidak berarti seseorang tak terinfeksi. Untuk itu, ia mengatakan pihaknya menganjurkan untuk melakukan kontrol setelah 10 hari kemudian.

“Setelah 10 hari dan melakukan pemeriksaan dan hasilnya negatif maka memang negatif,” katanya.

Pada kesempatan lain, Naisyah Tun Azikin juga mengatakan pihaknya sangat selektif sebelum memesan rapid test. Menurutnya, hal itu untuk menghindari terjadinya rapid test yang abal-abal dan tak sesuai rekomendasi pemerintah pusat.

BACA JUGA:  XL Axiata Bersama Kemenag RI Luncurkan Program 'Madrasah Digital Belajar Jarak Jauh'

“Sebelum masuk kami seleksi dulu rapid test-nya, apakah sesuai rekomendasi dari pemerintah atau tidak,” kata dia, Senin, (11/5/ 2020).

Naisyah menegaskan ada tiga merek rapid test yang ada di Makassar dan semua masuk rekomendasi pemerintah pusat. Ia mengatakan hal itu terjadi lantaran suplai rapid tes setiap perusahaan terbatas. Sebelumnya, kata Naisyah, pihaknya ingin membeli banyak namun terkendala dengan stok rapid test dari pihak distributor.

“Masalahnya, satu perusahaan hanya bisa memenuhi seribu rapid test, terpaksa beli lagi di perusahaan lain,” katanya.

Sebagai informasi, Pemkot Makassar telah melakukan Rapid test massal, termasuk serentak di enam kecamatan se-kota Makassar yakni Sangkarrang, Tamalate, Panakkukang, Manggala, Rappocini, dan Biringkanaya.

“Kami sekarang massif melakukan tracing dan rapid test secara massal berbasis kecamatan dan kelurahan. Itu untuk memastikan bahwa masyarakat yang terpapar di luar bisa kita temukan dan isolasi,” kata Yusran, Selasa (19/5/2020).

Yusran mengatakan persoalan virus corona harus cepat ditangani. Selain itu, upaya pelacakan kontak juga harus terus dilakukan agar mata rantai penyebaran bisa segera diputus dan tidak meluas.

Untuk Kecamatan Tamalate rapid test yang dilakukan hari ini dihadiri 854 peserta. Sebanyak 13 menunjukan hasil reaktif.

Sebelumnya, salah satu pulau di wilayah kecamatan kepulauan Sangkarrang yakni Kepulauan Kodingareng telah terdeteksi 10 orang positif dari hasil test swab. Untuk Kepulauan Kodingareng sendiri disediakan 2.000 alat test rapid.

“Ini urgent dan harus segera dilakukan tindakan untuk mencegah virus menyebar hingga satu pulau,” kata Yusran.

Update Anggaran Corona Makassar

Sebelumnya, DPRD Kota Makassar melansir data anggaran parsial setelah rapat Badan Anggaran (Banggar) dengan Pemkot Makassar yang dipimpin Adi Rasyid Ali selaku ketua Banggar. Dalam rapat tersebut disampaikan hasil rekapitulasi penyesuaian APBD tahun 2020 pada biaya tidak terduga (BTT) yang digunakan untuk anggaran COVID-19.

Anggaran parsial tahap satu tercatat, Rp179,7 miliar lebih diambil dari BTT APBD Pokok 2020 sebesar Rp30 miliar dan penambahan dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun lalu atau SILPA tahun 2019 sebesar Rp149,7 miliar lebih.

Sedangkan untuk dana parsial kedua, diketahui total Rp263,2 miliar lebih. Sumber dananya dari penambahan BTT rasionalisasi dana kelurahan sebesar Rp61,6 miliar lebih, rasionalisasi dana insentif daerah (DID) sebesar Rp200 miliar dan rasionalisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,8 miliar lebih.

Sementara penggunaan anggaran BTT sampai 26 Mei 2020, sebesar Rp83,2 miliar lebih. Selanjutnya, digunakan BPBD Makassar sebesar Rp4 miliar, Dinas Kesehatan Rp26 miliar. Dinas Sosial tahap satu Rp42,4 miliar lebih, dan untuk tahap dua sebesar Rp9,9 miliar lebih.

Sedangkan anggaran untuk Polrestabes Makassar dialokasikan Rp830,9 juta lebih, untuk rencana kebutuhan BTT selanjutnya sebesar Rp7,250 miliar, dengan rincian Polrestabes Pelabuhan Makassar Rp250 juta.

Polrestabes Makassar tahap dua Rp2 miliar dan BPBD tahap tahap sebesar Rp5 miliar. Sisa penggunaan BTT sampai dengan 28 Mei 2020 sebesar Rp179,9 miliar lebih. Sementara sisa BTT sampai dengan 29 Mei 2020 Rp172,6 miliar lebih. (Aan/Ip)

‘PostBanner’

Comment