by

Presiden Minta Sulsel Dibantu Tangani Corona, Pengamat: Nurdin Abdullah Memang Gagal

Mulawarman (ist)

Smartcitymakassar.com – Makassar. Selain meminta Pemerintah Daerah antisipasi arus balik, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rapat Terbatas (Ratas) melalui Video Conference tentang Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19, (27/5/2020), di Istana Merdeka, Jakarta, meminta Gugus Tugas dan Kementerian juga fokus pada provinsi yang memiliki kasus barunya cukup tinggi.

“Di Jawa, terutama agar dibantu, diberikan dukungan penuh untuk Provinsi Jawa Timur, terutama yang berkaitan dengan kesiapan rumah sakit rujukan dan rumah sakit daruratnya,” kata Presiden.

‘FooterBanner’


“Termasuk juga provinsi yang lain di luar Jawa yang penambahannya masih cukup tinggi, yaitu di Sulawesi Selatan, di Kalimantan Selatan, di Sumatra Selatan, di Papua, di NTB,”sambung Presiden.

Kemudian Presiden meminta target uji spesimen 10.000 per hari yang menjadi target beberapa bulan yang lalu agar ini dikejar, sehingga betul-betul ada sebuah kecepatan.

Menanggapinya, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah memastikan penyebaran Corona di Sulsel sudah dalam kendali.

“Tentu kami ingin tegaskan bahwa penyebaran COVID-19 sudah dalam kendali. Memang butuh waktu untuk membuat masyarakat lebih disiplin dan lebih patuh mengikuti anjuran pemerintah untuk melaksanakan protokol kesehatan,” kata Nurdin Abdullah, Rabu (27/5/2020).

“Kami berterima kasih kepada Bapak Presiden atas perhatiannya ke Sulsel. Namun, perlu kami jelaskan bahwa upaya memutus rantai penularan terus kami lakukan bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota dan Forkopimda, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Bahkan sinergi penanganan terus kami lakukan,” sambungnya.

“Kapasitas laboratorium uji terus kami tingkatkan. Sosialisasi tentang protokol kesehatan secara masif kami gelorakan baik provinsi maupun kabupaten/kota, upaya maksimal sudah kami lakukan,” jelas Nurdin Abdullah.

Berikut data terbaru (31/5/2020) 5 Provinsi terbanyak kasus Corona, dilansir dari peta sebaran covid 19 pusat:

Sumber: https://covid19.go.id/peta-sebaran

Tanggapan Pengamat Sosial Politik

Pengamat Sosial Politik asal Sulsel, Mulawarman pun angkat suara soal permintaan Presiden agar Sulsel dibantu tangani Covid-19.

“Sejak jumlah pasien positif di Sulsel menembus angka 1.000 awal pekan lalu, Nurdin Abdullah sudah bisa dikatakan gagal menangani dan gagal melindungi rakyat Sulsel dari serangan Covid-19,” kata Mulawarman yang juga merupakan jurnalis senior.

“Itu kalau kita mau presentasekan jumlah penduduk dengan jumlah kasus positif Sulsel dengan daerah lain khususnya di Pulau Jawa. Sulsel memang parah dan wajar kalau Presiden Jokowi mengatakan Covid di Sulsel agar dibantu,” sambungnya.

BACA JUGA:  Bank Sulselbar Serahkan Bantuan APD Ke Disdik Makassar

Mulawarman kemudian menjelaskan, dengan jumlah penduduk 8,8 juta jiwa, tapi jumlah kasus positifnya 1.541 (data per 31 Mei), Sulsel memang parah dibandingkan dengan Jawa Timur yang penduduknya 38 juta jiwa, tapi angka kasusnya cuma 4.857 kasus (data per 31 Mei). Atau lihat Jawa Barat 48 juta jiwa penduduknya, kasus positifnya hanya 2.260 kasus (data per 31 Mei).

“Apalagi kalau kita mau lihat atau bandingkan Sulsel dengan Jawa Tengah yang telah dikalahkan Sulsel, penduduknya 32 juta, tetapi kasus positifnya hanya 1.403 kasus (data per 31 Mei),” jelasnya.

Ditanya mengapa Nurdin Abdullah gagal, Mul menyebut ada 2 hal. Pertama Nurdin meremehkan Covid-19, dan Kedua gagal menerjemahkan kebijakan pemerintah pusat tentang Covid-19.

Bukti Nurdin Abdullah remehkan Covid-19, kata Mulawarman ketika Nurdin mengajukan permintaan anggaran penanganan Covid-19 ke DPRD Sulsel, Nurdin tidak menyertakan rencana kerja. Sehingga meski dua pekan setelah anggaran diketok, Nurdin Abdullah tidak memperlihatkan kinerja terencana dan terukur yang signifikan.

“Kerjanya hanya mengimbau dan ikuti acara seremonial. Disaat tenaga medis kekurangan APD, Nurdin Abdullah wara-wiri ke daerah meresmikan proyek dan panen jagung. Dan disaat jumlah kasus positif meningkat tajam, Nurdin keliling daerah bagi-bagi bantuan. Dan lucunya, dengan yakinnya menyatakan ke rakyat Makassar, bulan Mei Makassar bebas Covid-19,”kata Mulawarman.

“Bukti terakhir Nurdin remehkan Covid-19, disaat jumlah pasien positif terus bertambah, dia sibuk mengurus pergantian Pj Walikota Makasar dan disaat krusialnya penerapan PSBB di Makassar dan angka kasus positif mendekati angka 1.000 kasus, Pj Walikota digantinya. Karena meremehkan Covid-19, Nurdin mengganti Pj Walikota Iqbal Suhaib, dengan Prof Yusran sahabat kentalnya yang sedang menjabat di 4 tempat strategis di Pemprov Sulsel, di antaranya Ketua Bappeda dan Ketua TGUPP Nurdin,”sambungnya.

Sementara itu kegagalan Nurdin Abdullah menerjemahkan kebijakan pemerintah pusat atau Presiden Jokowi tentang penanganan Covid-19, menurut Mulawarman, kebijakan Jokowi diterjemahkan Nurdin dengan bagi-bagi sembako, sehingga Nurdin terjun langsung bagi-bagi bantuan. Terus buat Hotel jadi rumah sakit dan mengutamakan kesembuhan dari pencegahan.

“Nurdin Abdullah sebaiknya mundur dari jabatan Ketua Gugus,” pungkas Mulawarman. (Aan/Ip)

‘PostBanner’

Comment