by

Anggaran COVID-19 Makassar Dinilai Tidak Transparan, Ini Kata ACC

Direktur ACC Sulawesi Abdul Kadir Wokanubun (int)

Smartcitymakassar.com – Makassar. Dinilai tidak transparansi kepada publik, Lembaga Anti Corrupption Committee (ACC) Sulawesi kembali menyoroti penggunaan anggaran Covid-19 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan.

“Kami ada beberapa catatan yang harus di jadikan perhatian pubik. Sebab, sejak awal pandemik corona di Makassar, Pemkot Makassar tidak pernah terbuka ke publik berapa banyak anggaran yang dipakai,” kata Direktur ACC Sulawesi Abdul Kadir Wokanubun, Senin (1/6/2020).

‘FooterBanner’


Kadir mengatakan penggunaan anggaran terutama pada bantuan bahan pokok kepada masyarakat terdampak terus menuai masalah. Selain itu, anggaran yang dimaksud yang bersumber dari APBN maupun dari APBD Makassar, maupun sumbangan dari pihak ketiga, sejauh ini tidak pernah diketahui publik secara terbuka, sehingga memunculkan pertanyaan.

“Bagi kami, keterbukaan informasi untuk anggaran COVID-19 di Makassar sangat penting agar pubik dapat mengawal mulai dari perencanaan, penganggaran, belanja hingga realisasi anggaran tersebut, ” kata Kadir.

“Bila tidak ada transparansi maka itu bisa mengarah ke tindakan korupsi,” kata Kadir.

“Kami berharap DPRD mengawasi secara ketat anggaran yang dipakai. Tentunya semua itu bisa berjalan baik apabila Pemkot Makassar transparan berapa banyak anggaran yang terpakai, karena hingga saat ini tidak ada informasi terbaru berapa banyak anggaran itu digunakan,” kata Kadir.

Sebagai informasi, sebelumnya, DPRD Kota Makassar melansir data anggaran parsial setelah rapat Badan Anggaran (Banggar) dengan Pemkot Makassar yang dipimpin Adi Rasyid Ali selaku ketua Banggar. Dalam rapat tersebut disampaikan hasil rekapitulasi penyesuaian APBD tahun 2020 pada biaya tidak terduga (BTT) yang digunakan untuk anggaran COVID-19.

BACA JUGA:  RS Rujukan Covid-19 Saat Ini "Full", Ini Cara Naisyah Mengatasi

Anggaran parsial tahap satu tercatat, Rp179,7 miliar lebih diambil dari BTT APBD Pokok 2020 sebesar Rp30 miliar dan penambahan dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun lalu atau SILPA tahun 2019 sebesar Rp149,7 miliar lebih.

Sedangkan untuk dana parsial kedua, diketahui total Rp263,2 miliar lebih. Sumber dananya dari penambahan BTT rasionalisasi dana kelurahan sebesar Rp61,6 miliar lebih, rasionalisasi dana insentif daerah (DID) sebesar Rp200 miliar dan rasionalisasi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp1,8 miliar lebih.

Sementara penggunaan anggaran BTT sampai 26 Mei 2020, sebesar Rp83,2 miliar lebih. Selanjutnya, digunakan BPBD Makassar sebesar Rp4 miliar, Dinas Kesehatan Rp26 miliar. Dinas Sosial tahap satu Rp42,4 miliar lebih, dan untuk tahap dua sebesar Rp9,9 miliar lebih.

Sedangkan anggaran untuk Polrestabes Makassar dialokasikan Rp830,9 juta lebih, untuk rencana kebutuhan BTT selanjutnya sebesar Rp7,250 miliar, dengan rincian Polrestabes Pelabuhan Makassar Rp250 juta.

Polrestabes Makassar tahap dua Rp2 miliar dan BPBD tahap tahap sebesar Rp5 miliar. Sisa penggunaan BTT sampai dengan 28 Mei 2020 sebesar Rp179,9 miliar lebih. Sementara sisa BTT sampai dengan 29 Mei 2020 Rp172,6 miliar lebih. (Aan/Ip)

‘PostBanner’

Comment