by

Sulsel Hanya Satu Kabupaten, Ini 102 Kab/Kota yang Bisa Terapkan ‘New Normal’

Ilustrasi zona virus corona

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 akhirnya mengumumkan dimana memberikan kewenangan kepada 102 Daerah untuk menerapkan tatanan normal yang baru atau new normal.

Adapun definisi new normal adalah skenario untuk mempercepat penanganan COVID-19 dalam aspek kesehatan dan sosial-ekonomi. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan rencana untuk mengimplementasikan skenario new normal dengan mempertimbangkan studi epidemiologis dan kesiapan regional.

‘FooterBanner’


“Presiden mengharapkan new normal ini diimplementasikan dengan beberapa pertimbangan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto setelah rapat terbatas pada Senin (18/5/2020), seperti dikutip Sekretariat Kabinet.

Adapun 102 Daerah yang bisa menerapkan tatanan new normal, juga disampaikan BNPB melalui akun Twitter @BNPB_Indonesia, Minggu (31/5/2020).

“Gugus Tugas Pusat Percepatan Penanganan COVID-19 memberikan kewenangan kepada 102 Pemerintah Kabupaten/Kota yang pada saat ini berada atau dinyatakan dalam zona hijau, untuk melaksanakan kegiatan masyarakat produktif dan aman COVID-19,” tulis @BNPB.

Adapyn sebanyak 102 daerah itu tersebar di 23 provinsi, BNPB menjelaskan pemberian kewenangan didasari beberapa kriteria.

“Ke-102 Kabupaten Kota tersebut merupakan rekomendasi dari tim pakar melalui berbagai pendekatan. Pendekatan yang dipakai adalah berdasarkan kriteria epidemiologi, surveilans kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan sesuai rekomendasi Badan Kesehatan Dunia (WHO),” jelas BNPB. (Ip)

Berikut daftar 102 Kabupaten/Kota yang diberikan kewenangan penerapan new normal menurut BNPB:

1. Sumatera Utara: Nias Barat, Pakpak Barat, Samosir, Tapanuli Tengah, Nias, Padang Lawas Utara, Labuhan Batu Selatan, Kota Sibolga, Tapanuli Selatan, Humbang Hasundutan, Nias Utara, Mandailing Natal, Padang Lawas, Kota Gunungsitoli, dan Nias Selatan.

2. Prov Jambi : Kerinci.

3. Prov Bengkulu: Rejang Lebong.

4. Prov. Lampung: Lampung Timur dan Mesuji.

BACA JUGA:  Wagub Sulsel Dukung Langkah Pemkot Makassar Terbitkan Perwali Nomor 36/2020

5. Kepulauan Riau, Natuna, Lingga, Kepulauan Anambas.

6. Riau: Rokan Hilir, dan Kuantan Singgigi.

7. Prov. Aceh: Pidie Jaya, Aceh Singkil, Bireuen, Aceh Jaya, Raya, Kota Subulussalam, Aceh Tenggara, Aceh Tengah, Aceh Barat, Aceh Selatan, Kota Sabang, Kota Langsa, Aceh Timur, dan Aceh Besar.

8. Prov. Sumatera Selatan: Kota Pagar Alam, Penukal Abab Lematang Ilir, Ogan Komering Ulu Selatan, dan Empat Lawang.

9. Provinsi Papua: Yahukimo, Mappi, Dogiyal, Kepulauan Yapen, Paniai, Tolikara, Yalimo, Deiyai, Puncak Jaya, Mamberamo Raya, Nduga, Pegunungan Bintang Asmat, Supiori, Lanny Jaya, Puncak dan Intan Jaya.

10. Provinsi Maluku: Kota Tual, Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, Kepulauan Aru, dan Maluku Barat Daya.

11. Provinsi Papua Barat: Kaimana, Tambrauw, Sorong Selatan, Maybrat, Pegunungan Arfak.

12. Provinsi Maluku Utara: Halmahera Tengah dan Halmahera Timur.

13. Provinsi Sulawesi Utara: Bolaang Mongondow Timur dan Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

14. Provinsi Sulawesi Selatan: Toraja Utara.

15. Provinsi Sulawesi Tenggara, Buton Utara, Buton Selatan, Buton Utara, Buton, Konawe Utara, Konawe Kepulauan.

16. Provinsi Sulawesi Tengah: Donggala, Tojo Una-Una, Banggai Laut.

17. Provinsi Sulawesi Barat: Mamasa.

18. Provinsi Gorontalo: Gorontalo Utara.

19. Provinsi Nusa Tenggara Timur : Ngada, Sumba Tengah, Sumba Barat Daya, Alor, Sumba Barat, Lembata, Malaka, Rote Ndao, Manggarai Timur, Timor Tengah Utara, Sabu Raijua, Kupang, Belu, dan Timor Tengah Selatan.

20. Provinsi Kalimantan Tengah: Sukamara.

21. Provinsi Kalimantan Timur: Mahakam Ulu.

22. Provinsi Jawa Tengah: Tegal.

23. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: Belitung Timur.

Sumber: https://twitter.com/BNPB_Indonesia/status/1266955650799558656?s=19

‘PostBanner’

Comment