by

Pansus Gelar Rapat Ranperda di DPRD Makassar, Ini yang Dibahas

Ketua Pansus Ranperda Produk Hukum Daerah, Ari Ashari Ilham.(ist)

Smartcitymakassar.com – Makassar. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Makassar menggelar rapat finalisasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Produk Hukum Daerah di ruang Paripurna lantai III DPRD Makassar, Jum’at (8/4/2020).

Selain anggota Pansus, rapat Ranperda tersebut juga dihadiri pejabat Organisasi Perangkat Daerah lingkup Pemkot Makassar salah satunya Kepala Bagian Hukum Pemkot Makassar Umar.

‘FooterBanner’


Ketua Pansus Ranperda Produk Hukum Daerah, Ari Ashari Ilham menjelaskan, ada sebanyak 118 pasal Ranperda tersebut agar tidak terjadi pemborosan Peraturan Daerah (Perda).

“Banyak sebenarnya poin pentingnya ini kita susun ini Produk Hukum Daerah, karena Melihat bahwa banyak Perda yang mubazir”, jelas Ari kepada awak media. Jum’at (8/5/2020).

Bukan hanya itu, dengan hadirnya Produk Hukum Daerah, Ari berharap, akan menjadi petunjuk kepada pemerintah kota m meminimalisir serta selektif dalam membuat Perwali ataupun Perda.

“Seperti ada suatu kebijakan yang diatur dalam banyak Perwali sehingga kita menganggap itu mubazir. Kita berharap kedepannya dengan adanya kompas ini”, harap politisi partai Nasdem itu.

BACA JUGA:  Pertamina Bantu Pengembangan UMKM di Sulsel, Ketua TP PKK Kota Makassar: Bisa Mendorong Hadirnya Kerajinan Berkualitas

“Eksekutif dapat selektif dalam membuat Perda termasuk Perwali dapat dibatasi sehingga ini akan tepat sasaran”, tambah Ari.

Lebih lanjut, Ari mengatakan, rapat finalisasi ini merupakan tahapan akhir pembahasan Ranperda untuk kemudian di asistensi dan konsultasikan ke Gubernur Sulawesi Selatan.

“Hasil asistensi ini kemudian dikirim ke Kementerian untuk disempurnakan menjadi produk hukum daerah (Perda)”, kata Ari.

Di tempat yang sama, Sekretaris Pansus Penyusunan Produk Hukum Daerah Anton Paul Goni mengungkapkan, konsultasi dan esistensi ke Gubernur Sulsel tujuannya agar produk hukum daerah ini tidak tumpang tindih.

“Jadi tujuannya itu agar produk hukum daerah yang kita buat ini tidak tumpang tindih dengan aturan yang ada di provinsi setelah itu baru kita kirim ke Kementrian”, tutupnya.(As)

‘PostBanner’

Comment