by

Diduga Bantuan Menumpuk di Rujab Gubernur Sulsel, Ini Kata Anggota Dewan dan Pengamat Sosial

Bantuan sembako di Rujab Sulsel (ist)

Smartcitymakassar.com – Makassar. Diketahui saat ini bantuan terus mengalir dari pihak swasta, BUMN Corporate Social Responsibility (CSR) dan lainnya yang telah diserahkan kepada pihak Pemprov Sulsel dan dikelola oleh PKK Sulsel.

Bahkan bantuan tersebut diduga hanya tertampung di Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sulsel. Padahal fakta lapangan, masih banyak rakyat belum mendapatkan sembako.

‘FooterBanner’


Menanggapinya, Anggota DPRD Sulsel, Dan Pongtasik, mempertanyakan bantuan sembako yang masih tertampung di Rujab Gubernur Sulsel.

“Kabupaten/kota yang PSBB, kok bantuan masih di Rujab Gubernur,” ujarnya, saat ditemui di DPRD Sulsel, Senin (4/5/2020).

Pongtasik menyarankan, agar bantuan tersebut segera disalurkan ke kabupaten/kota agar tim gugus membagikan ke masyarakat.

Tak hanya itu, Dan Pongtasik juga menyarankan agar bantuan seperti ini tidak melibatkan pihak PKK atau lainya, karena bantuan dan sumbangan adalah murni untuk tim yang menagani wabah virus corona (Covid-19).

“Bukan PKK, harus tim gugus supaya pembagian di kabupaten/kota terkoordinasi,” jelasnya.

Sementara itu, salah satu pengamat sosial yang juga wartawan senior asal Sulsel, Mulawarman menyesalkan langkah Pemprov Sulsel dibawa kepemimpinan Gubernur, Nurdin Abdullah yang tidak maksimal memenuhi kebutuhan masyarakat selama pandemi virus Corona atau Covid-19. Apalagi ada dua daerah yakni Kota Makassar dan Kabupaten Gowa yang sudah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

BACA JUGA:  Dukung Ketahanan Pangan di Era Pandemi, Pertamina Panen Sayuran Hidroponik di Makassar

“Ini belum menggunakan APBD, ini bantuan pihak swasta yang diharapkan memenuhi kebutuhan masyarakat yang terdampak Covid-19. Apalagi dua daerah sudah PSBB, kabupaten Gowa dan kota Makassar, berikan saja kepada dua daerah itu untuk dibagikan ke masyarakatnya. Baiknya pihak swasta serahkan langsung bantuannya ke masyarakat, tidak harus melalui Gubernur,” kata Mulawarman, Senin (4/5/2020), melalui pesan Whatsapp.

Mulawarman pun meminta pihak DPRD untuk memanggil, Gubernur Sulsel untuk memberikan laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran penanganan Covid-19 yang senila Rp 500 Miliar.

“Ini pencitraan yang dilakukan Gubernur dan istrinya selaku pimpinan PKK, artinya mengambil kesempatan diatas penderitaan masyarakat. Seola sembako-sembako itu dari Pemprov padahal bantuan dari pihak swasta. DPRD Sulsel harus panggil Gubernur untuk meminta pertanggungjawaban,” pungkas Mulawarman. (Ar/Ip)

‘PostBanner’

Comment