by

Telah Terpakai Rp80 Miliar, Ini Penjelasan Soal Anggaran Corona Pemprov Sulsel

PSBB (ilustrasi)

Smartcitymakassar.com – Makassar. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel) telah melakukan refocusing dan realokasi anggaran sebanyak Rp500 miliar sebagai bagian dalam upaya penanganan pandemik COVID-19 dan dampaknya.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Junaedi mengatakan anggaran hasil refocusing tersebut diperuntukkan ke tiga sektor yaitu penanganan kesehatan dan keselamatan, jaring pengaman sosial, serta penanganan dampak ekonomi akibat pandemik COVID-19.

‘FooterBanner’


“Untuk penanganan kesehatan dengan kebutuhan sebesar Rp291,74 miliar lebih, penyediaan jaring pengaman sosial Rp24,8 miliar lebih, dan penanganan dampak ekonomi Rp183,45 miliar lebih,” kata Junaedi, Rabu (22/4/2020).

Lanjut Junaedi menjelaskan, refocusing anggaran tersebut bersumber dari penyisiran anggaran perjalanan dinas, barang pakai habis/ATK, cetak dan penggandaan, paket rapat dan makan minum untuk sosialisasi, workshop, dan bimtek. Selain itu ada juga pemangkasan biaya pemeliharaan, pengadaan kendaraan, termasuk kegiatan non fisik dan fisik yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat dan sektor strategis lainnya.

Lebih lanjut Junaedi menjelaskan, besarnya alokasi pada sektor kesehatan dan keselamatan warga lantaran digunakan untuk membiayai peningkatan dan fasilitas pendukung di rumah sakit rujukan yang menjadi kewenangan Pemprov Sulsel.

“Selain itu diarahkan pula untuk dukungan kepada instansi vertikal yang ada dalam Gugus Tugas COVID-19 termasuk RSUP dr Wahidin Sudirohusodo, Balai Besar Laboratorium Kesehatan, dan RS Unhas,” kata Junaedi.

Sementara untuk jaring pengaman sosial, Kata Junaedi merupakan dana stimulan (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) dalam bentuk bantuan sembako yang diperuntukkan bagi 24 kabupaten/kota di Sulsel di mana pemerintah memprioritaskan daerah zona merah atau episentrum penularan COVID-19.

“Khusus penanganan dampak ekonomi, diarahkan pada sektor ekonomi strategis yang dapat tetap menyokong pergerakan ekonomi dan pendapatan masyarakat terkhusus sekor tanaman pangan, industri, perdagangan dan usaha kecil menengah melalui penguatan modal yang berskala kecil,” jelas Junaedi.

Dari target Rp500 miliar yang telah ditetapkan, untuk saat ini telah dilakukan realokasi sebesar Rp127 miliar dengan realisasi telah mencapai Rp80,79 miliar atau 63,24 persen.

Junaedi kemudian mengatakan proses penyesuaian kembali anggaran memang masih terus dilakukan. Rencananya, pencairan anggaran akan dilakukan dua tahap masing-masing Rp250 miliar. Saat ini, tim anggaran pemerintah daerah terus melakukan penyesuaian anggaran agar sesuai target.

Tak lupa Junaedi mengungkapkan, bantuan untuk kabupaten/kota juga hanya stimulan sebab ada bantuan dari pemerintah pusat, seperti dana bagi hasil (DBH), dana alokasi umum (DAU) dan dana aloksi khusus (DAK).

“Selama ini dana transfer dari pusat itu sebanyak 70 persen dari postur anggaran kita. Jadi memang tergantung dari dana transfer. Yang ada sekarang DBH dipotong 33 persen, DAU 10 persen dan DAK 30 persen. Bahkan DAK sempat ditahan,” pungkasnya.

Bagaimana Pengawasan Anggaran?

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel menurunkan dua bidang untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran Covid-19. Masing-masing Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dan Bidang Intelijen.

Asisten Intelijen Kejati Sulsel, Yohanes Gatot Irianto mengatakan, untuk bidang Intelijen, seluruh kepala seksi diturunkan untuk melakukan pengawalan.

BACA JUGA:  Agar Tubuh Sehat Jiwa Kuat, Danny Olahraga Pagi dan Fatma Gowes

“Untuk intelijen timnya sudah terbentuk, seluruh jajaran mulai diturunkan, tugasnya untuk melakukan pengawalan, pengamanan serta pencegahan penyalahgunaan dana Covid-19,” kata Yohanes.

Yohanes menjelaskan, nantinya tim ini akan melakukan monitoring terhadap setiap penggunaan anggaran.

Sementara bagian perdata dan tata usaha negara (Datun) akan melakukan pendampingan kepada pemerintah untuk memberikan pendapat hukum sekaligus bantuan hukum bila dikemudian hari ada permasalahan terkait penggunaan anggaran Covid-19.

“Datun itu tugasnya memberikan legal assisten dan legal opinion, misalnya dikemudian hari pemerintah merasa dirugikan terhadap kerjasama dengan pihak ketiga terkait pengadaan dan segala macamnya, nah disitu pemerintah bisa menggunakan instrumen Datun untuk melakukan gugatan pada pihak ketiga,” jelasnya.

Begitu pula bila dikemudian hari ada pihak ketiga merasa dirugikan dan menggugat pemerintah yang berbentuk perjanjian.

“Datun yang menghadapi itu karena mereka adalah jaksa pengacara negara,” tutup Yohanes.

Sementara itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel tak ingin ketinggalan dalam mengawasi anggaran Covid-19. Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari mengatakan, telah sepakat untuk memberikan anggaran sebesar Rp500 miliar yang dibagi dalam dua tahap.

“Tahap pertama Rp250 miliar, jika ini tidak cukup maka akan ditambah Rp250 miliar,” kata Andi Ina.

Adapun pimpinan DPRD Sulsel sudah menunjuk badan anggaran (Banggar) untuk melakukan pengawasan. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan (DPRD Sulsel), Ni’matullah Erbe.

Ni’matullah menyebut para anggota Banggar DPRD Sulsel akan bekerjasama dengan tim Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan pihak kejaksaan.

Tak hanya itu, seluruh anggota komisi di DPRD Sulsel wajib melakukan pemantauan terkait pendistribusian bahan makanan ke warga di 24 kabupaten/kota.

“Jadi Banggar ini selain awasi penggunaan anggaran oleh pemerintah provinsi, juga dia langsung melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan sembako ke masyarakat,” kata Ni’matullah disela jumpa pers di ruang Ketua DPRD Sulsel, Senin (20/4/2020), sambil menegaskan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan bencana wabah virus corona oleh anggota DPRD Sulsel wajib dilaporkan ke pimpinan DPRD setiap minggu.

“Silakan kita sama-sama turun mengawasi. Perjalanan dinas ke luar daerah silakan digunakan separuh untuk perjalanan dalam daerah. Semua anggota dewan harus turun memantau, termasuk penyaluran bantuan jaring pengaman sosial,” jelas Ni’matullah.

Tak hanya dari Kejaksaan dan DPRD, Kepala Inspektorat Sulsel, Salim megatakan, dalam proses pengawasan, pihaknya turun langsung melakukan pendampingan terhadap ODP yang menjalankan proses refocusing anggaran tersebut. Pendampingan tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesalahan.

Salim pun memastikan tidak ada penyelewengan yang terjadi seperti yang dikhawatirkan banyak pihak. Pasalnya, seluruh stakohelder telah turun untuk mengawasi.

“Tidak akan mungkin terjadi, jadi kalau ada yang keluar dari rel langsung kita semprit dan kita langsung arahkan ini salah dan ini harusnya begini. Dan kita laporkan perkembangannya tiap saat ke gubernur,” tegasnya. (Aan/Ip)

‘PostBanner’

Comment