by

Soal Pengawasan Bantuan Sosial Dampak Covid-19 di Sulsel, Ini yang Dilakukan KPK

KPK (ist)

Smarcitymakassar.com – Makassar. KPK RI melalui Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) Tindak Pidana Korupsi wilayah VIII Sulawesi Selatan melakukan monitoring titik rawan Korupsi terkait Bantuan Sosial Dampak Covid 19 di Sulawesi Selatan.

Diketahui di Sulawesi Selatan adalah salah satu wilayah yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) salah satu wilayah Sulsel yang mendapat persetujuan dari pemerintah pusat untuk penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diantaranya adalah Kota Makassar. Bantuan Sosial dari Pemerintah pusat dan bantuan dari pihak swasta, mulai tersalurkan ke masyarakat yang terdampak Covid 19.

‘FooterBanner’


Namun dalam perjalanan penyaluran Bansos tersebut melalui Dinas Sosial Kota Makassar, masih terdengar keluhan dari sejumlah warga yang tidak mendapatkan Bansos tersebut. Bahkan dari pengakuan Kadis Sosial Kota Makassar, Muktar Tahir membeberkan, bahwa kendala yang terjadi saat penyaluran Bansos tersebut dikarenakan masih banyaknya data warga yang ganda, tidak hanya itu Muktar Tahir juga mengatakan, bahwa adanya tumpah tindih dilapangan karena masih ada pihak atau oknum yang mengintervensi penyaluran Bansos covid 19, Muktar Tahir menyebut oknum tersebut disebut adalah Dekkeng (orang dekat penerima).

Menurut Kadis Sosial Makassar, Muktar Tahir, Persoalan yang dihadapi pihaknya saat ini, ialah banyaknya nama penerima bantuan yang dobel. Ada yang sampai tercatat tiga kali.

“Sudah banyak yang dobel, bayangkan saja sudah banyak yang PHK pasti ada namanya, berarti dia daftar lagi dirinya, ini yang bikin lama. Menyandingkan. Ada dua tiga empat, dobel semua karena terlalu banyak dekkengnya,” keluhnya.

Menyikapi hal tersebut Koordinator Korsupgah KPK RI Wilayah VIII Sulsel, Adliansyah Malik Nasution menyampaikan, bahwa terkait pengelolaan keuangan Bantuan dan penyaluran Bansos dampak Covid 19 tersebut, Pemda harus transaparan kepada masyarakat.

“Jadi kita tegaskan kepada Pemda agar pengelolaan keuangan dan penyalurannya harus transfaran dan akuntabel, termasuk pendataan terhadap penerima Bansos tersebut harus lewat validasi sehingga tepat sasaran dan berkeadilan, ” tegas Choki sapaan akrabnya melalui via telepon di Jakarta, Selasa malam (28/4/2020).

Lebih jauh Choki menyampaikan, bahwa Bansos Covid 19 memiliki ruang yang berpotensi terjadi tindak pidana korupsi ketika tidak konsisten dan profesioanal dalam pengelolaannya.

“Jadi ada titik rawan yang berpotensi terjadi korupsi ketika bantuan sosial ini ditangani dengan tidak transparan dan akuntabel. Termasuk ketika ada intervensi negatif dalam penyalurannya atau ada kepentingan lain dalam prosesnya. Sekali lagi ini bantuan kemanusiaan dalam memutus mata rantai penyebaran Covid 19, tidak boleh diakal – akali apalagi disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, “ungkap Choki.

Oleh karena itu KPK mendorong keterlibatan aktif APIP dan BPKP untuk melakukan pengwalan dan pendampingan terkait proses pelaksanaan PBJ, dengan berkonsultasi degan LKPP, termasuk KPK didalamnya, kata Choki.

“Jadi Pemda tidak boleh jalan sendiri – sendiri, semua harus terkoordinasi dan transparan kepada masyarakat, ” kata Choki.

BACA JUGA:  Peringati World CleanUp Day 2020 TemanMudaTa Luwu Utara Gelar Aksi Bersih-bersih di Camp Pengungsian Penampung

“Termasuk bantuan dari pihak swasta juga harus terkoordinasi dan tercatatkan dengan tertib, kan ada bantuan dari pihak swasta, bukan hanya dari pemerintah pusat, masyarakat harus tahu semua jenis bantuan tersebut, apa, dari mana, berapa dan seperti apa pengelolaan dan penyalurannya, ” tambahnya.

Pemda wajib ketahui, bahwa ada beberapa titik rawan bisa terjadi tindak pidana korupsi di dalam pengelolaan dan penyalurannya Bansos Covid 19 tersebut Oleh karena itu, Rekomendasi jika hasil Monitoring menemukan ketidakwajaran Penganggaran atau Pengalokasian, jelas Choki.

Kemudian, Pemda juga tidak perlu khawatir soal bantuan pihak ke tiga, bantuan pihak ke tiga itu bukanlah gratifikasi sifatnya. Meskpun demikian bantuan swasta itu harus berkesusaian dengan ketentuan yang berlaku dan wajib transaparan, tambahnya.

Adapun Titik Rawan Korupsi Penanganan Covid 19 yang dimaksud sebagai berikut;

1. Pengadaan barang dan jasa Kolusi dengan penyedia, Mark up harga, kickback, benturan kepentingan dalam pengadaan, kecurangan,

2. Filantropi atau sumbangan pihak ketiga, pencatatan penerimaan, penyaluran bantuan, penyelewengan bantuan,

3. Refocussing dan Relokasi Anggaran Covid untuk APBN dan APBD, alokasi sumber dana dan belanja, pemanfaatan anggaran,

4. Penyelenggaraan bantuan sosial utk pemerintah pusat dan daerah, Pendataan penerima, klarifikasi dan validasi data, belanja barang, distribusi bantuan, pengawasan.

Sebagai langkah antisipatif sesuai SE KPK No. 8 tahun 2020 tanggal 2 April 2020 untuk;

1. Pengadaan Barang dan Jasa

– PBJ tetap memperhatikan peraturan perundang – undangan,

– Rambu – rambu Pencegahan, memberi kepastian bagi pelaksana pengadaan sepanjang unsur – unsur pidana korupsi tidak terjadi maka proses PBJ dapat dilaksanakan tanpa keraguan,

– Dalam situasi bencana kondisi pasar tdk normal shg pelaksanaan anggaran dan PBJ mengedepankan harga terbaik/Value for money,

– PBJ dalam kondisi darurat cukup menekankan pada prinsip effektif, effissien, dan akuntabel,

– Mendorong keterlibatan aktif APIP dan BPKP utk melakukan pengwalan dan pendampingan terkait proses pelaksanaan PBJ dgn berkonsultasi dgn LKPP.

2. Langkah antisipatif untuk Filantropi atau Sumbangan pihak ketiga;

– Sumbangan lembaga atau organisasi bukan termasuk gratifikasi dan tidak perlu dilaporkan ke KPK,

– Mengadministrasikan segala bentuk sumbangan serta mempublikasikan kepada masyarakat termasuk penggunanya, misalnya melalui Web resmi lembaga,

– Berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah, sehingga tepat guna dan sasaran,

– Metode pencatatan sumbangan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

3. Langkah antisipatif Refocussing dan Relokasi Anggaran;

– Berkoordinasi dgn Kementerian dan lembaga,

– Monitoring perencanaan anggaran terkait dengan seluruh Pemda

– Rekomendasi jika hasil Monitoring menemukan ketidakwajaran Penganggaran atau Pengalokasian

Sementara Langkah antisipatif Bantuan Sosial dari Pemerintah pusat, sama seperti poin 3 di atas, tutup Choki. (Aan/Ip)

‘PostBanner’

Comment