by

Minta Cabut Surat Para Bupati Soal Penangguhan Pinjaman Bagi DPRD dan ASN, Kopel: Mestinya Pinjaman Rakyat yang Diperjuangkan

Bupati Luwu Utara (ist)

Smartcitymakassar.com – Makassar. Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia mengkritisi surat penangguhan pemotongan kredit atau pinjaman yang dikeluarkan sejumlah Kepala Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan dan Gorontalo dengan dalih merupakan aspirasi pimpinan dan anggota DPRD serta Aparatur Sipil Negara (ASN) di tengah pandemi COVID-19.

“Sungguh di luar logika berpikir. Mereka terlihat abai pada kondisi rakyatnya. Surat ini jelas menegaskan telah terjadi degradasi moralitas tata kelola pemerintahan dan hanya mementingkan kepentingan golongan tertentu dan pribadinya,” ungkap Direktur Kopel Indonesia Anwar Razak saat konferensi pers daring di Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (29/4/2020).

‘FooterBanner’


Menurut Anwar Razak, persoalan ini muncul setelah empat bupati di Sulsel menyurati bank pemerintah meminta penangguhan pembayaran pinjaman, diantaranya Bupati Luwu Utara, Bupati Luwu Timur, Bupati Bulukumba, dan Bupati Jeneponto. Selain itu ada dua kepala daerah di Provinsi Gorontalo. Isi surat tersebut semuanya nyaris sama, hanya saja berubah kop surat dan tanda-tangan, namun isinya sama yakni beralasan COVID-19 agar nasabah mendapat penangguhan pembahyaran pinjaman baik itu pimpinan maupun angggota DPRD, serta pejabat ASN termasuk bupati dan wakil bupatinya.

BACA JUGA:  Wagub Sulsel dan Kasdam XIV Hasanuddin Saksikan Aksi Para Pesilat

Anwar Razak mengatakan, seharusnya penangguhan pemotongan pinjaman itu dimohonkan untuk rakyatnya yang terdampak COVID-19, mengingat mereka yang paling merasakan dampak COVID-19 bukan malah para pejabat yang masih tetap menikmati gaji rutin setiap.

“Surat itu dikategorikan maladministrasi, apalagi membawa lambang garuda. Itu kekeliruan namanya. Mereka adalah pejabat dan anggota DPRD menerima gaji dan tunjangan setiap bulan. Ada dugaan para pejabat kita ini memanfaatkan keadaan darurat demi kepentingan pribadi dan golongannya, pinjaman itu kan sifatnya pribadi bukan kedinasan,” tegasnya.

Dengan ini, Kopel Indonesia meminta kepada presiden untuk mengevaluasi kebijakan dan kinerja kepala daerah tersebut, meminta untuk mencabut surat tersebut, dan segera memastikan bahwa seluruh kebijakan daerah hanya berfokus pada penangangan pandemi covid 19 dan penanganan dampak pandemi yang dialami oleh masyarakat, termasuk mencegah kepala daerah lainnya untuk membuat surat yang sama. (Ar/Ip)

‘PostBanner’

Comment