by

Bagi yang Ingin Tahu BLT Dana Desa Rp600 Ribu, Ini Penjelasan Lengkapnya

Bantuan langsung tunai (int)

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar menyampaikan bahwa dana desa diperbantukan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin di desa di tengah wabah Virus corona atau Covid-19. Adapun dana desa yang dialihkan menjadi BLT itu sekitar 31 persen atau sebesar Rp22,4 triliun dari total Rp72 Triliun. Selanjutnya, program BLT bagi 12,3 juta kepala keluarga (KK) yang terdampak Covid-19 yang diserahkan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa. Masing-masing akan mendapatkan Rp600 ribu selama tiga bulan, yaitu April, Mei dan Juni hingga total menjadi Rp1,8 juta.

BLT Bisa Dikasih Tunai Tanpa Melalui Rekening

‘FooterBanner’


Abdul Halim mengatakan, sebisa mungkin BLT Dana Desa diberikan kepada penerima secara non tunai (transfer perbankan). Namun jika benar-benar tidak memungkinkan untuk dilakukan secara non tunai BLT Dana Desa juga boleh diserahkan secara tunai.

“Tidak mutlak, tapi usahakan betul secara non tunai. Kalau tidak bisa (non tunai), tunai juga tidak apa-apa, yang penting nyampe ke penerima BLT dan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik,” kata Abdul Halim, saat memberikan keterangan melalui konferensi video, Kamis (16/4/2020).

BLT Dana Desa Bukan Berbentuk Sembako Tapi Uang

Sebelumnya, Abdul Halim menegaskan dana desa diperbantukan untuk memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat miskin di desa Di tengah pandemi Virus Korona (Covid-19), bukan berbentuk barang ataupun sembako. Namun BLT Dana Desa diberikan dalam bentuk uang.

“Ada yang bertanya, apakah boleh BLT Dana Desa diberikan dalam bentuk sembako? Jawabannya tidak boleh, harus berupa uang,” tegas Abdul Halim Iskandar, saat melakukan sosialisasi secara daring terkait BLT Dana Desa untuk wilayah Maluku dan Papua, di Jakarta, Kamis (16/4/2020).

BLT Bisa diberikan Bagi Warga yang Belum Punya NIK

Tak hanya itu, Abdul Halim Iskandar mengatakan dalam keadaan darurat seperti sekarang warga desa yang belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK) masih dapat menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

“Ketika tidak punya NIK maka tidak harus dipaksakan untuk mengurus NIK dulu baru dapat BLT Dana Desa. Tetapi tetap dicatat dan ditulis selengkap-lengkapnya,” kata Abdul Halim dalam temu media via konferensi video di Jakarta, Senin (27/4/2020), sambil memgatakan dari catatan itulah menjadi bagian laporan pertanggungjawaban jajaran pemerintah desa yang menjadi penanggung jawab penyaluran BLT Dana Desa.

BACA JUGA:  Dukung Bantuan Kemanusiaan dan Penanganan Covid-19, Coca-Cola Serahkan Satu Unit Ambulans ke PMI

Abdul Halim menegaskan bahwa pengecualian tersebut karena di saat situasi pandemi COVID-19, alasan kemanusiaan harus diutamakan untuk menjamin warga desa prasejahtera dapat menerima BLT Dana Desa.

Tapi, Abdul Halim memperingatkan data yang sudah dikumpulkan oleh pihak pemerintah desa juga harus diperiksa dengan merujuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menjamin tidak terjadi tumpang tindih penerima bantuan. Hal itu karena salah satu syarat penerima BLT Dana Desa adalah orang yang belum menerima bantuan dari program bantuan pemerintah yang lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Prakerja.

Syarat Penerima

Dilansir dari Humas Kementerian Keuangan (Kemenkeu), berikut penjelasannya:

1. Adapun syarat penerimanya adalah keluarga miskin yang bukan termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), tidak memperoleh Kartu Sembako dan Kartu Prakerja.

2. Sementara itu, pendataan calon penerima BLT Desa mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

3. Adapun ketentuan mengenai mekanisme pendataan, penetapan data penerima manfaat, dan pelaksanaan pemberian BLT Desa dilakukan sesuai ketentuan Menteri Desa PDTT.

4. Besaran BLT adalah Rp600.000/bulan/ Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diberikan selama 3 bulan, yaitu April hingga Juni 2020.

5. BLT dianggarkan dalam APBDesa maksimal sebesar 35% dari Dana Desa atau lebih dengan persetujuan pemerintah kabupaten/kotamadya.

6. Penyaluran Dana Desa juga dipermudah melalui penyederhanaan dokumen dan penyaluran yang diupayakan agar lebih cepat.

7. Kepala Desa merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan, penyaluran hingga pertanggungjawaban BLT Desa.

8. BLT Dana Desa merupakan program prioritas yang harus dianggarkan oleh Pemerintah Desa. Jika Pemerintah Desa tidak menganggarkan BLT Dana Desa, Pemerintah Desa akan dikenakan sanksi mulai dari pemotongan sebesar 50% untuk penyaluran Dana Desa tahap berikutnya hingga penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III.

9. Pendampingan dan pengawasan terhadap pemanfaatan BLT Dana Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. (Aan/Ip)

‘PostBanner’

Comment