by

Apakah Pj Walikota Harus Diganti, Fraksi Demokrat: Biarkan Gubernur Sulsel dan Masyarakat yang Menilai

Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Makassar, Abdi Asmara.(int)

Smartcitymakassar.com – Makassar. Setelah beredar surat penundaan pergantian jabatan di lingkungan pemerintah daerah. Surat tersebut ditandatangani oleh Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri RI, Akmal Malik.

Pada Surat Keputusan (SK) Kemendagri RI, secara otomatis masa jabatan Penjabat (Pj) Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb, diperpanjang. Penundaan tersebut mengacu pada SK Kemendagri nomor 800/1941/0TDA yang terbit sejak tanggal 7 April 2020.

‘FooterBanner’


Terkait hal itu, Ketua fraksi partai Demokrat DPRD Kota Makassar, Abdi Asrama menegaskan, fraksi besutan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengikut pada putusan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah.

“Kalau kami di fraksi Demokrat, tentunya tergantung dengan Gubernur dengan adanya keputusan Mendagri, Karna toh juga Gubernur yang mengajukan ke Mendagri”, tegas Abdi Asmara, saat dikonfirmasi via WhatsApp, Rabu (29/4/2020).

BACA JUGA:  Pj Wali Kota Makassar Berkeliling di Sejumlah Posko Perbatasan Kota

Kalau soal ganti, kata Abdi, sapaan akrabnya, DPRD Kota Makassar sebenarnya hanya melihat dan mengawasi kinerja Pejabat (Pj) Wali Kota Makassar dalam serapan anggaran setiap SKPD dan target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kalau soal ganti mengganti, itu yang Evaluasi kinerja dari Gubernur dan masyarakat, mereka yang menilai dinda mengenai ganti atau dipertahankan itu (Pj) domain Gubernur”, terang Abdi.

“Dan kalau mengenai target dan serapan anggaran, baiknya kita tanyakan ke BPKAD, tapi untuk ini triwulan ke 2 harusnya memang harus diatas 25 % target PAD adalah 1,7 triliun”, tutup Abdi.(As)

‘PostBanner’

Comment