by

Warga Desa yang Belum Punya NIK Bisa Dapat, Ini Penjelasan BLT Desa Rp600 Ribu

BLT (ilustrasi)

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar mengatakan dalam keadaan darurat seperti sekarang warga desa yang belum memiliki nomor induk kependudukan (NIK) masih dapat menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa.

“Ketika tidak punya NIK maka tidak harus dipaksakan untuk mengurus NIK dulu baru dapat BLT Dana Desa. Tetapi tetap dicatat dan ditulis selengkap-lengkapnya,” kata Abdul Halim dalam temu media via konferensi video di Jakarta, Senin (27/4/2020), sambil memgatakan dari catatan itulah menjadi bagian laporan pertanggungjawaban jajaran pemerintah desa yang menjadi penanggung jawab penyaluran BLT Dana Desa.

‘FooterBanner’


Abdul Halim menegaskan bahwa pengecualian tersebut karena di saat situasi pandemi COVID-19, alasan kemanusiaan harus diutamakan untuk menjamin warga desa prasejahtera dapat menerima BLT Dana Desa.

Tapi, Abdul Halim memperingatkan data yang sudah dikumpulkan oleh pihak pemerintah desa juga harus diperiksa dengan merujuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk menjamin tidak terjadi tumpang tindih penerima bantuan. Hal itu karena salah satu syarat penerima BLT Dana Desa adalah orang yang belum menerima bantuan dari program bantuan pemerintah yang lain seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Prakerja.

https://makassar.antaranews.com/berita/178264/mendes-pdtt-warga-desa-belum-punya-nik-bisa-dapat-blt-dana-desa

Sebagai informasi, Pemerintah memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa untuk menjaga daya beli masyarakat miskin di perdesaan yang terdampak situasi Virus Korona (Covid-19).

BACA JUGA:  Lurah Jufri: Maksimum, Tingkat Kepatuhan Warga Batua Terhadap Protokol Kesehatan

Dilansir dari Humas Kementerian Keuangan (Kemenkeu), berikut penjelasannya:

1. Adapun syarat penerimanya adalah keluarga miskin yang bukan termasuk penerima Program Keluarga Harapan (PKH), tidak memperoleh Kartu Sembako dan Kartu Prakerja.

2. Sementara itu, pendataan calon penerima BLT Desa mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.

3. Adapun ketentuan mengenai mekanisme pendataan, penetapan data penerima manfaat, dan pelaksanaan pemberian BLT Desa dilakukan sesuai ketentuan Menteri Desa PDTT.

4. Besaran BLT adalah Rp600.000/bulan/ Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang diberikan selama 3 bulan, yaitu April hingga Juni 2020.

5. BLT dianggarkan dalam APBDesa maksimal sebesar 35% dari Dana Desa atau lebih dengan persetujuan pemerintah kabupaten/kotamadya.

6. Penyaluran Dana Desa juga dipermudah melalui penyederhanaan dokumen dan penyaluran yang diupayakan agar lebih cepat.

7. Kepala Desa merupakan pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan, penyaluran hingga pertanggungjawaban BLT Desa.

8. BLT Dana Desa merupakan program prioritas yang harus dianggarkan oleh Pemerintah Desa. Jika Pemerintah Desa tidak menganggarkan BLT Dana Desa, Pemerintah Desa akan dikenakan sanksi mulai dari pemotongan sebesar 50% untuk penyaluran Dana Desa tahap berikutnya hingga penghentian penyaluran Dana Desa Tahap III.

9. Pendampingan dan pengawasan terhadap pemanfaatan BLT Dana Desa dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. (Aan/Ip)

‘PostBanner’

Comment