by

5.844 Karyawan Sudah Sebulan Dirumahkan Belum Dapat Bantuan, AUHM: Pemkot Jangan Pura-pura Lupa Nasib Pekerja Pariwisata

Ilustrasi

Smartcitymakassar.com – Makassar. Pemerintah Kota Makassar telah memberikan bantuan Sembako secara bertahap kepada masyarakat yang terkena dampak Corona, yang tersebar di beberapa wilayah di Kota Makassar, sejak Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) telah disetujui Pemerintah Pusat.

Adapun PSBB telah diterapkan di Kota Makassar pada Jumat (24/4/2020) kemarin, hingga 14 hari kedepan.

‘FooterBanner’


Mengenai bantuan sembako tersebut, Pemkot Makassar dinilai melupakan nasib sekitar 5.448 orang karyawan usaha-usaha hiburan yang telah dirumahkan sejak sebulan lalu, tepatnya mulai pada 23 Maret 2020.

Badan Pengurus Asosiasi Usaha Hiburan Makasar (AUHM) pun mengingatkan Pemkot Makassar agar tidak mencoba mempermainkan nasib para karyawan tersebut, apalagi mereka telah mengajukan permohonan bantuan kepada Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar.

Ketua AUHM, Zulkarnain Ali Naru mengatakan, pihaknya menerima laporan dari ribuan karyawan bahwa hingga saat ini mereka belum mendapatkan bantuan apapun dari Pemkot Makassar, padahal penutupan usaha-usaha hiburan sudah dilakukan sejak sebulan lalu.

“Kepada Penjabat (Pj) Walikota Makassar, saya ingatkan agar tidak melupakan nasib ribuan karyawan usaha hiburan yang sudah dirumahkan sejak sebulan lalu itu. Semoga Pj Walikota ini masih punya hati nurani. Apalagi ribuan karyawan ini dihimbau untuk tidak melakukan mudik,” pinta Zulkarnain.

Bahkan Zulkarnain menilai termasuk pihak Dinas Sosial, terkesan mau mempersulit para karyawan yang sudah mengajukan daftar ‘by name by adress’ yang diminta sebelumnya.

“Intinya, Pemkot jangan pura-pura melupakan nasib para pekerja industri pariwisata yang sudah dirumahkan sejak sebulan tersebut. Itu sudah tanggungjawab Pemkot. Tapi kemarin, Dinsos malah membagikan sembako justru kepada warga yang tidak terdampak langsung,” kata Zulkarnain.

Lebih lanjut Zulkarnain menjelaskan Dinsos Makassar seharusnya juga tidak meminta persyaratan yang aneh-aneh kepada para karyawan yang sudah memasukkan berkas.

BACA JUGA:  Pertamina Peduli Bantu Korban Longsor Trans Sulawesi Palopo-Toraja

“Kadis Sosial kan sudah tahu sebelumnya, usaha apa saja yang dihimbau Pemkot untuk tutup. Apalagi ribuan karyawan itu sudah menyerahakan berkas sesuai permintaan operator online Dinsos. Tiap outlet sebelumnya disarankan mengajukan permohonan dengan menyertakan daftar nama karyawannya. Terakhir berubah lagi, harus daftar ulang dan menyertakan KK, padahal sebagian besar karyawan atau pekerja pada sektor ini bukan hanya domisili KK mereka di Kota Makassar. Ada yang berasal dari Kabupaten Maros, Gowa dan daerah lainnya. Bahkan dari luar provinsi. Sementara mereka juga dilarang mudik, sehingga terkesan Pemkot ini tidak manusiawi lagi dan kurang tanggap menangani para pekerja yang telah dirumahkan,” jelas Zulkarnain.

Akibat ketidakjelasan pihak Pemkot, Zulkarnain pun menduga bila sembako yang telah dan akan dibagikan tersebut, tidak bersifat adil dan tidak tepat sasaran, apalagi pendataan dan pembagiannya diserahkan pihak kecamatan dan kelurahan.

“Jangan sampai sembako ini dipolitisasi lagi, karena bukan rahasia umum kalau pihak-pihak itu yang mendata dan membagikan, dikawatirkan sembakonya amblas hanya untuk golongan dan kelompok tertentu saja. Apalagi banyak warga juga yang mulai bersuara miring,” jelas Zulkarnain.

Zulkarnain yang juga wartawan senior didaerah ini mengaku, data-data karyawan usaha hiburan juga sudah diserahkan ke pihak Disnaker Kota Makassar beberapa waktu lalu. Untuk itu, kata dia, alangkah baiknya jika khusus masalah bantuan kepada pekerja industri pariwisata ini, Dinsos Makasssar bisa bekerjasama dengan Disnaker dan Disparda Kota Makassar, biar bisa lebih transparan dan terjamin ketepatan dalam penyalurannya. (Ar/Ip)

‘PostBanner’

Comment