by

Soal Larangan Mudik Kendaraan Pribadi dan Daerah yang Tak Dilarang Mudik

Mudik lebaran (ilustrasi)

Smartcitymakassar.com – Jakarta. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan sebagai bagian dari Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengumumkan bahwa larangan sementara penggunaan transportasi umum, kendaraan pribadi, dan sepeda motor untuk mudik pada Idul Fitri 1441 H.

Hal ini ditegaskan berdasarkan Permenhub Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah dalam Rangka Pencegahan Penyebaran COVID-19, pada Pasal 1, yang berbunyi:

‘FooterBanner’


(1) Pengendalian transportasi selama masa mudik idul fitri tahun 1441 Hijriah dalam rangka pencegahan penyebaran corona virus disease 2019 (covid-19)

dilakukan melalui larangan sementara penggunaan sarana transportasi.

(2) Larangan sementara penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk:

a. transportasi darat;

b. transportasi perkeretaapian;

c. transportasi laut; dan

d. transportasi udara.

(3) Larangan sementara penggunaan sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020.

Diketahui, pelarangan tersebut berlaku hingga 31 Mei 2020 untuk angkutan darat, 15 Juni 2020 untuk angkutan kereta api, 8 Juni 2020 untuk angkutan laut, dan 1 Juni 2020 untuk angkutan udara. Dan masih bisa diperpanjang (sumber: Juru Bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati).

BAGAIMANA SOAL TRANSPORTASI DARAT TERMASUK KENDARAAN PRIBADI?

Berdasarkan Permenhub Nomor 25 Tahun 2020, Pasal 3 berbunyi: Sarana transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 1 ayat (2) huruf a terdiri atas:

a. kendaraan bermotor umum, dengan jenis mobil bus dan mobil penumpang;

b. kendaraan bermotor perseorangan, dengan jenis mobil penumpang, mobil bus, dan sepeda motor;

c. kapal angkutan penyeberangan; dan

d. kapal angkutan sungai dan danau.

Pasal 4: Penyelenggara sarana transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib mengembalikan biaya tiket

secara penuh atau 100% (seratus persen) kepada calon penumpang yang telah membeli tiket untuk perjalanan pada tanggal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 5: (1) Larangan sementara penggunaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf

b dikecualikan untuk:

a. kendaraan pimpinan lembaga tinggi Negara Republik Indonesia;

b. kendaraan dinas operasional dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dinas, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

c. kendaraan dinas operasional petugas jalan tol;

BACA JUGA:  Pj Wali Kota Makassar Copot Dirut RS Daya dengan Alasan Lalai, Ini Kata Humas RS Daya

d. kendaraan pemadam kebakaran, ambulans, dan mobil jenazah; dan

e. mobil barang dengan tidak membawa penumpang.

LARANGAN MUDIK 2020 BERLAKU HANYA UNTUK DAERAH PSBB

Menurut Permenhub Nomor 25 Tahun 2020, Pasal 2 berbunyi: Larangan sementara penggunaan sarana transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku untuk sarana transportasi dengan tujuan keluar dan/atau masuk wilayah:

a. pembatasan sosial berskala besar;

b. zona merah penyebaran corona virus disease 2019 (covid19); dan

c. aglomerasi yang telah ditetapkan sebagai wilayah pembatasan sosial berskala besar.

Soal tidak dilarangnya mudik di luar daerah PSBB dan zona merah Corona, juga dibenarkan oleh pihak Kemenhub.

“Ya, betul. Tapi harus menerapkan prinsip social distancing,” kata juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, mengkonfirmasi aturan ini, Jumat (24/4/2020).

Adita menyebut aturan pelarangan mudik hanya berlaku di kawasan tertentu sudah dijelaskan sejak beberapa hari lalu. Tak semua wilayah di Indonesia memberlakukan PSBB, dan tidak semua wilayah di Indonesia adalah zona merah Corona. Apakah zona merah bisa diketahui secara umum?

“Iya diumumkan Kemenkes dan diberitakan di media,” kata Adita.

Bedasarkan penulusan redaksi, berikut daftar sementara provinsi dan kabupaten/kota yang telah disetujui melakukan PSBB di Indonesia:

PROVINSI:

1. DKI Jakarta (Sejak 10 April)

2. Sumatera Barat (telah diteken Menkes 19 April)

KABUPATEN/KOTA:

1. Kab. Bogor (Sejak 15 April)

2. Kota Bogor (Sejak 15 April)

3. Kota Depok (Sejak 15 April)

4. Kota Bekasi (Sejak 15 April)

5. Kabupaten Bekasi (Sejak 15 April)

6. Kota Tangerang Selatan (Sejak 18 April)

7. Kota Tangerang (Sejak 18 April)

8. Kabupaten Tangerang (Sejak 18 April)

9. Kota Pekanbaru (Sejak 17 April)

10. Kota Makassar (Berlaku 24 April)

11. Kota Tegal (Berlaku 23 April)

12. Kota Bandung (Berlaku 22 April)

13. Kab Bandung (Berlaku 22 April)

14. Kab Bandung Barat (Berlaku 22 April)

15. Kab Sumedang (Berlaku 22 April)

16. Kota Cimahi (Berlaku 22 April)

17. Kab Gowa (telah diteken Menkes).

18. Kota Banjarmasin (telah diteken Menkes 19 April).

19. Kota Tarakan (telah diteken Menkes 19 April) (Aan/Ip)

‘PostBanner’

Comment