by

500 Miliar Rupiah Dialokasikan Pemprov Sulsel untuk Covid-19, Bagaimana Pengawasannya?

Bantuan untuk warga (ist)

Smartcitymakassar.com – Makassar. Potensi penyalahgunaan anggaran dalam penanggulangan wabah virus Corona rawan terjadi, olehnya harus benar-benar diawasi agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Khusus di Sulawesi Selatan refocusing anggaran telah dilakukan dan dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), diketahui sebanyak Rp500 miliar yang dialokasikan untuk menangani pandemi virus Corona atau covid-19 ini. Rinciannya pun telah ditentukan yakni untuk penangan kesehatan Rp291,7 miliar, Jaring Pengaman Sosial (JPS) Rp24,8 miliar dan penanganan dampak ekonomi sebanyak Rp183,4 miliar.

‘FooterBanner’


Pengawasan Anggaran

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel menurunkan dua bidang untuk memastikan transparansi penggunaan anggaran Covid-19. Masing-masing Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) dan Bidang Intelijen.

Asisten Intelijen Kejati Sulsel, Yohanes Gatot Irianto mengatakan, untuk bidang Intelijen, seluruh kepala seksi diturunkan untuk melakukan pengawalan.

“Untuk intelijen timnya sudah terbentuk, seluruh jajaran mulai diturunkan, tugasnya untuk melakukan pengawalan, pengamanan serta pencegahan penyalahgunaan dana Covid-19,” kata Yohanes.

Yohanes menjelaskan, nantinya tim ini akan melakukan monitoring terhadap setiap penggunaan anggaran.

Sementara bagian perdata dan tata usaha negara (Datun) akan melakukan pendampingan kepada pemerintah untuk memberikan pendapat hukum sekaligus bantuan hukum bila dikemudian hari ada permasalahan terkait penggunaan anggaran Covid-19.

“Datun itu tugasnya memberikan legal assisten dan legal opinion, misalnya dikemudian hari pemerintah merasa dirugikan terhadap kerjasama dengan pihak ketiga terkait pengadaan dan segala macamnya, nah disitu pemerintah bisa menggunakan instrumen Datun untuk melakukan gugatan pada pihak ketiga,” jelasnya.

Begitu pula bila dikemudian hari ada pihak ketiga merasa dirugikan dan menggugat pemerintah yang berbentuk perjanjian.

“Datun yang menghadapi itu karena mereka adalah jaksa pengacara negara,” tutup Yohanes.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel tak ingin ketinggalan dalam mengawasi anggaran Covid-19.

Ketua DPRD Sulsel, Andi Ina Kartika Sari mengatakan, telah sepakat untuk memberikan anggaran sebesar Rp500 miliar yang dibagi dalam dua tahap.

BACA JUGA:  Perwali Makassar tentang Pembatasan Pergerakan Lintas Daerah Rencananya Diterapkan Sabtu Ini

“Tahap pertama Rp250 miliar, jika ini tidak cukup maka akan ditambah Rp250 miliar,” kata Andi Ina.

Adapun pimpinan DPRD Sulsel sudah menunjuk badan anggaran (Banggar) untuk melakukan pengawasan. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan (DPRD Sulsel), Ni’matullah Erbe.

Ni’matullah menyebut para anggota Banggar DPRD Sulsel akan bekerjasama dengan tim Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) dan pihak kejaksaan.

Tak hanya itu, seluruh anggota komisi di DPRD Sulsel wajib melakukan pemantauan terkait pendistribusian bahan makanan ke warga di 24 kabupaten/kota.

“Jadi Banggar ini selain awasi penggunaan anggaran oleh pemerintah provinsi, juga dia langsung melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan sembako ke masyarakat,” kata Ni’matullah disela jumpa pers di ruang Ketua DPRD Sulsel, Senin (20/4/2020), sambil menegaskan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan penanganan bencana wabah virus corona oleh anggota DPRD Sulsel wajib dilaporkan ke pimpinan DPRD setiap minggu.

“Silakan kita sama-sama turun mengawasi. Perjalanan dinas ke luar daerah silakan digunakan separuh untuk perjalanan dalam daerah. Semua anggota dewan harus turun memantau, termasuk penyaluran bantuan jaring pengaman sosial,” jelas Ni’matullah.

Tak hanya dari Kejaksaan, Kepala Inspektorat Sulsel, Salim megatakan, dalam proses pengawasan, pihaknya turun langsung melakukan pendampingan terhadap ODP yang menjalankan proses refocusing anggaran tersebut. Pendampingan tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesalahan.

Salim pun memastikan tidak ada penyelewengan yang terjadi seperti yang dikhawatirkan banyak pihak. Pasalnya, seluruh stakohelder telah turun untuk mengawasi.

“Tidak akan mungkin terjadi, jadi kalau ada yang keluar dari rel langsung kita semprit dan kita langsung arahkan ini salah dan ini harusnya begini. Dan kita laporkan perkembangannya tiap saat ke gubernur,” tegasnya. (Ar/Ip)

‘PostBanner’

Comment